KKP Setor PNBP Rp 2,2 Triliun Sepanjang 2024

KKP Setor PNBP Rp 2,2 Triliun Sepanjang 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan negara sepanjang tahun 2024. Berdasarkan laporan yang disampaikan, sektor kelautan dan perikanan berhasil menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2,2 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada di bawah angka Rp 2 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 17 Juli 2025, menyampaikan apresiasi atas kinerja positif ini. "Realisasi pendapatan negara bersih yang berasal dari PNBP mencapai Rp 2,2 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang mendekati Rp 1,7 triliun," ujarnya. Peningkatan ini menjadi indikator keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan KKP dalam mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

Selain peningkatan PNBP, KKP juga mencatatkan realisasi belanja negara yang optimal. Pada tahun 2024, realisasi belanja negara bersih KKP mencapai 97,25 persen. Angka ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Realisasi belanja kementerian mencapai Rp 6,299 triliun dari pagu efektif 2024 yang sebesar Rp 6,478 triliun. Dengan realisasi yang mendekati pagu efektif, KKP mampu menjalankan berbagai program prioritas yang telah ditetapkan.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di lingkup KKP. Menteri Trenggono melaporkan bahwa seluruh BLU telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BLU telah disajikan secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini juga mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan transparan di lingkungan KKP.

Secara konsolidasi, seluruh BLU di lingkup KKP mencatatkan realisasi pendapatan yang melampaui target. "Melampaui target, yaitu Rp 184,18 miliar dari target Rp 100,23 miliar. Ekuitas akhir BLU juga menunjukkan peningkatan menjadi Rp 3,138 triliun," kata Trenggono. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BLU mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari yang diharapkan, serta meningkatkan nilai aset yang dikelola.

Laporan kinerja keuangan KKP tahun 2024 telah diperiksa oleh auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan adanya pemeriksaan oleh auditor, diharapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat terjaga.

Peningkatan PNBP sektor kelautan dan perikanan ini menjadi bukti nyata bahwa potensi sumber daya laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini juga menjadi motivasi bagi KKP untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP sektor kelautan dan perikanan antara lain:

1. Peningkatan Produksi Perikanan: Peningkatan produksi perikanan baik dari hasil tangkapan maupun budidaya, secara langsung akan meningkatkan potensi pendapatan negara melalui pungutan retribusi dan pajak.

2. Penertiban Illegal Fishing: Upaya penertiban illegal fishing yang terus dilakukan oleh KKP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan negara. Dengan berkurangnya praktik illegal fishing, sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan pendapatan negara dari sektor ini dapat ditingkatkan.

3. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya: KKP terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui berbagai program dan kebijakan. Hal ini termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

4. Peningkatan Kesadaran Pelaku Usaha: Peningkatan kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi juga berkontribusi terhadap peningkatan PNBP. KKP terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya membayar pajak dan retribusi.

5. Efektivitas Pengawasan: Pengawasan yang efektif terhadap kegiatan kelautan dan perikanan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan PNBP. Dengan pengawasan yang ketat, praktik-praktik ilegal dapat dicegah dan pendapatan negara dapat diamankan.

Selain faktor-faktor tersebut, dukungan dari berbagai pihak juga sangat penting dalam meningkatkan PNBP sektor kelautan dan perikanan. Dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, diharapkan sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang utama dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Keberhasilan KKP dalam meningkatkan PNBP dan merealisasikan belanja negara secara optimal menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

Dengan terus berinovasi dan meningkatkan kinerja, KKP optimis dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi pembangunan Indonesia.

Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan KKP, seperti penanggulangan illegal fishing, pengembangan budidaya perikanan, dan penguatan daya saing produk perikanan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan negara.

Ke depan, KKP akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan sejahtera.

Peningkatan PNBP ini juga dapat menjadi modal bagi KKP untuk meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan. Investasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, meningkatkan teknologi, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan investasi yang tepat, sektor kelautan dan perikanan dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi perekonomian nasional.

Selain itu, peningkatan PNBP juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, seperti program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur. Dengan peningkatan PNBP, program-program ini dapat ditingkatkan dan diperluas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.

KKP menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Namun, dengan dukungan dari semua pihak, KKP optimis dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara.

Keberhasilan KKP dalam meningkatkan PNBP dan merealisasikan belanja negara secara optimal merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran KKP, serta dukungan dari berbagai pihak. KKP menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini.

KKP berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi kementerian/lembaga lain untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi negara maritim yang maju dan sejahtera. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, KKP akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Indonesia.