Mentan Amran Pastikan 1,3 Juta Ton Beras SPHP Bukan Oplosan
Pemerintah secara resmi telah meluncurkan program penyaluran 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh penjuru Indonesia, sebuah langkah strategis untuk menstabilkan harga beras dan memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Beras SPHP ini akan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yaitu Rp 12.500 per kilogram atau Rp 62.500 untuk kemasan 5 kilogram, memberikan keringanan bagi konsumen di tengah fluktuasi harga beras.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan dengan tegas bahwa 1,3 juta ton beras SPHP ini bukan merupakan hasil oplosan dan telah memenuhi standar kualitas yang ketat. "Ini pelat merah. Semua, nggak berani (mengoplos beras). Ini perintah Bapak Presiden, nggak berani ada yang oplos," ujar Amran saat acara peluncuran beras SPHP yang diadakan di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Jumat, 18 Juli 2025. Pernyataan ini sekaligus menepis segala kekhawatiran masyarakat terkait kualitas beras SPHP dan memastikan bahwa beras yang disalurkan adalah beras murni dengan kualitas yang terjamin.
Dalam upaya penyaluran beras SPHP ini, pemerintah menggandeng sejumlah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terpercaya, seperti Perum Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN (Perkebunan Nusantara), dan Pupuk Indonesia Holding Company. Keterlibatan BUMN ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan penyaluran beras SPHP berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Amran menambahkan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari operasi pasar yang bertujuan untuk menstabilkan harga beras. "Hari ini kita operasi pasar besar-besaran. Ini mengantisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak," jelasnya.
Dengan diluncurkannya program ini, Amran optimis bahwa gejolak harga beras di masyarakat dapat diantisipasi dan dikendalikan. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Selain penyaluran beras SPHP, pemerintah juga menyalurkan 360 ribu ton beras sebagai bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. "Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun," kata Amran, menunjukkan keyakinannya bahwa program ini akan memberikan dampak positif dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa masyarakat yang membeli beras SPHP harus bersedia untuk difoto oleh penjual sebagai bukti pembelian. Foto ini dianggap sebagai bukti krusial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik penyelewengan dalam penyaluran beras SPHP. "Setiap pembelian (beras SPHP), sekarang juga sudah kami perintahkan itu difoto. Siapa yang beli, difoto," tegas Rizal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin, 14 Juli 2025.
Rizal menjelaskan bahwa foto pembeli beras SPHP tersebut nantinya akan diunggah oleh pengecer ke aplikasi Klik SPHP. Kebijakan ini diambil untuk memperketat penyaluran beras SPHP dan memastikan bahwa program ini benar-benar tepat sasaran, yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah. "Apabila di kemudian hari ada pemeriksaan dan lain sebagainya, ada bukti-bukti otentik bahwa memang pembelian tersebut ada dokumentasinya dan lain sebagainya," ucap Rizal, menekankan pentingnya dokumentasi dalam mencegah penyalahgunaan.
Selain itu, Rizal juga mengungkapkan bahwa pembelian beras SPHP oleh konsumen dibatasi maksimal dua kemasan ukuran 5 kilogram. Masyarakat yang membeli pun dilarang untuk menjual kembali beras tersebut kepada pihak lain. "Kemudian, kemasannya kita buat adalah 5 kilogram. Maksimal masyarakat membeli dua packing atau pun 10 kilogram jadinya," ujar Rizal, menjelaskan batasan pembelian yang diberlakukan.
Rizal menuturkan bahwa penyaluran beras SPHP yang diperketat ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pengawasan yang ketat dilakukan karena masih terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan beras SPHP, yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan pangan ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya, Rizal menyampaikan bahwa target penyaluran beras SPHP pada tahun 2025 mencapai 1,5 juta ton, dengan realisasi pada Januari-Maret 2025 sebesar 181.173 ton. Adapun kebutuhan anggaran untuk penyaluran sisa 1,3 juta beras SPHP pada periode Juli-Desember 2025 mencapai Rp 1,3 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
Program penyaluran beras SPHP ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari BUMN hingga aparat pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Selain itu, program ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung petani lokal. Dengan menyerap hasil panen petani dan menyalurkannya melalui program SPHP, pemerintah turut membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga keberlangsungan sektor pertanian di Indonesia.
Namun demikian, keberhasilan program ini juga bergantung pada pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan beras SPHP kepada pihak yang berwenang agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi terhadap program ini secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, program penyaluran beras SPHP dapat terus ditingkatkan efektivitasnya dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, masyarakat akan lebih berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan.
Dalam jangka panjang, pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian, mengembangkan teknologi pertanian yang modern, dan memberikan dukungan kepada petani dalam bentuk pelatihan, bantuan bibit, dan pupuk.
Dengan upaya yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada beras dan tidak lagi bergantung pada impor beras dari negara lain. Hal ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi risiko terjadinya gejolak harga beras di pasaran.
Program penyaluran beras SPHP ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Namun, keberhasilan program ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, petani, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan kerjasama yang baik, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Ke depan, pemerintah perlu terus mengembangkan program-program inovatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Program-program ini dapat mencakup pengembangan diversifikasi pangan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, dan pengurangan food loss and waste.
Dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang kokoh dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Program penyaluran beras SPHP ini hanyalah salah satu bagian dari upaya yang lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut.
Pemerintah juga perlu terus meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa program-program yang dijalankan berjalan sinergis dan memberikan dampak yang optimal.
Selain itu, penting juga untuk melibatkan akademisi dan peneliti dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Akademisi dan peneliti dapat memberikan masukan yang berharga berdasarkan penelitian dan analisis yang mendalam mengenai berbagai aspek terkait ketahanan pangan.
Dengan melibatkan semua pihak dan terus berinovasi, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Program penyaluran beras SPHP ini merupakan langkah awal yang baik, namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
