Kompensasi Tarif Trump untuk Indonesia dari 32 Persen Jadi 19 Persen
Jakarta – Kabar baik datang dari Washington D.C. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penurunan tarif resiprokal untuk Indonesia menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen. Pengumuman ini disampaikan melalui platform media sosial Truth Social pada Selasa, 16 Juli 2025.
"Indonesia akan membayar kepada Amerika Serikat tarif sebesar 19 persen atas semua barang yang mereka ekspor kepada kita, sementara ekspor AS ke Indonesia akan bebas dari tarif dan hambatan non-tarif," tulis Trump melalui akun @realDonaldTrump di media sosial Truth Social.
Trump menyebut kesepakatan penurunan tarif impor AS ini tercapai setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengklaim bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Amerika Serikat mendapatkan akses penuh dan total ke seluruh pasar Indonesia. Pernyataan ini tentu mengundang berbagai interpretasi dan analisis terkait dampak serta konsekuensi dari kesepakatan tersebut.
Lika-liku Tarif Trump untuk Indonesia
Perjalanan menuju kesepakatan ini tidaklah mudah. Pada Rabu, 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor minimal 10 persen terhadap semua produk yang masuk ke AS dari semua negara. Selain itu, Trump juga menerapkan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs yang lebih tinggi sebagai respons balasan terhadap beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Tarif yang dikenakan bervariasi, dengan Indonesia terkena besaran tarif 32 persen.
Kebijakan ini sontak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha dan pemerintah Indonesia. Tarif yang tinggi dikhawatirkan akan mengganggu ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, yang merupakan salah satu pasar utama bagi produk-produk Indonesia. Pemerintah Indonesia pun segera mengambil langkah-langkah diplomatis untuk merespons kebijakan tersebut.
Pemerintah Indonesia mengirim tim negosiasi ke Washington DC untuk berunding soal penetapan tarif impor Donald Trump untuk Indonesia sebesar 32 persen. Tim tersebut beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Tim yang dipimpin Airlangga Hartarto ini sepakat dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perundingan dalam waktu dua bulan.
"Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari," ucap Airlangga dalam konferensi pers yang digelar daring Jumat pagi, 18 April 2025.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan negosiasi ihwal tarif resiprokal sudah mulai dilakukan tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat secara virtual. Perundingan ditargetkan selesai dalam 60 hari atau paling lambat 90 hari.
Tim teknis dari kedua negara memutuskan perundingan selesai dalam 60 hari, terhitung sejak Presiden AS Donald Trump memutuskan penundaan tarif resiprokal pada 9 April 2025. Penyelesaian negosiasi menurut Susiwijono terus dikejar oleh tim.
"Targetnya tetap mudah-mudahan selesai di 60 hari. Atau paling lambat batas waktu penundaan 90 hari sejak 9 April, berarti 8 Juli 2025," pada Rabu, 7 Mei 2025.
Namun, sehari sebelum target batas waktu penundaan, Donald Trump pada Senin waktu setempat, 7 Juli 2025, resmi menetapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia. Meskipun sudah menempuh langkah negosiasi, tarif resiprokal itu tidak berubah dari pengumuman awal pada April 2025 lalu. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Pengumuman penetapan tarif impor oleh Amerika Serikat tertuang dalam surat bertanggal 7 Juli 2025, yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Surat itu diunggah Trump di akun media sosial Truth Social pribadinya pada Selasa, 8 Juli 2025.
"Mulai 1 Agustus 2025, kami hanya akan mengenakan tarif sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke AS, terpisah dari tarif sektoral," kata Trump dalam suratnya.
Trump mengatakan tarif impor sebesar 32 persen masih tergolong rendah dibandingkan jumlah yang diperlukan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan Indonesia. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengeklaim perdagangan AS-Indonesia mengalami defisit hingga 17,9 miliar dolar AS pada 2024, naik 5,4 persen atau 923 juta dolar AS dari 2023.
Trump juga menyatakan berencana meningkatkan tarif impor jika Indonesia mengambil tindakan balasan. Dia juga membeberkan persyaratan bagi Indonesia supaya tidak dijatuhi tarif. "Tidak akan ada tarif bila Indonesia, atau perusahaan di negara Anda memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat," tulis Trump.
Pernyataan Trump ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik dan strategi untuk mendorong investasi asing ke Amerika Serikat.
Akhirnya, pada Selasa, 16 Juli 2025, Trump mengatakan telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Tarif timbal balik yang awalnya dipatok 32 persen, menurun menjadi 19 persen. Penurunan tarif impor ini datang dengan konsekuensi. Ekspor dari Amerika ke Indonesia akan bebas dari tarif dan hambatan non-tarif.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Trump mengatakan Indonesia juga berkomitmen untuk berinvestasi terhadap sejumlah produk Amerika. "Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, dan 50 pesawat Boeing yang banyak di antaranya adalah jenis 777," kata dia.
Implikasi dan Analisis Kesepakatan
Penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen tentu menjadi angin segar bagi para eksportir Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa kesepakatan ini juga membawa konsekuensi, yaitu pembebasan tarif dan hambatan non-tarif untuk ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi produk-produk Amerika Serikat untuk bersaing lebih ketat di pasar Indonesia.
Komitmen Indonesia untuk membeli produk-produk Amerika Serikat senilai miliaran dolar juga perlu dicermati lebih lanjut. Meskipun dapat meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kemampuan keuangan negara.
Selain itu, akses penuh dan total ke seluruh pasar Indonesia yang diklaim oleh Trump perlu diklarifikasi lebih lanjut. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kesepakatan ini tidak mengorbankan kepentingan industri dalam negeri dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan internasional.
Kesepakatan ini juga memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump selama beberapa tahun terakhir telah menimbulkan ketegangan perdagangan dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Penurunan tarif untuk Indonesia ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan bilateral.
Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Trump dapat kembali menerapkan kebijakan tarif yang lebih proteksionis di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus memantau perkembangan kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk melindungi kepentingan nasional.
Kesimpulan
Penurunan tarif impor Amerika Serikat untuk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen merupakan perkembangan positif yang dapat memberikan manfaat bagi para eksportir Indonesia. Namun, kesepakatan ini juga membawa konsekuensi dan tantangan yang perlu diatasi dengan bijak. Pemerintah Indonesia perlu terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa hubungan perdagangan antara kedua negara didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu terus mendorong daya saing industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk-produk impor dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.
Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan kesepakatan ini untuk meningkatkan ekspor, menarik investasi asing, dan memperkuat perekonomian nasional. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kesepakatan ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri dan memperburuk defisit perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu bertindak hati-hati dan cermat dalam mengimplementasikan kesepakatan ini.
Artikel ini ditulis oleh Eka Yudha Saputra, Ilona Estherina, Anastasya Lavenia Yudi, dan Rafif Nur Tahta Bagaskara.
