Sri Mulyani Sebut Program Prabowo Menambah Tantangan Pelaksanaan APBN 2025

Sri Mulyani Sebut Program Prabowo Menambah Tantangan Pelaksanaan APBN 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 akan menghadapi tantangan yang signifikan, tidak hanya dari dinamika global tetapi juga dari implementasi program-program prioritas yang diinisiasi oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Sri Mulyani menyatakan, "Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis, dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan serta ketahanan negara kita."

Program-program prioritas yang dimaksud mencakup inisiatif-inisiatif ambisius seperti program makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan perumahan. Program-program ini membutuhkan alokasi anggaran yang substansial. Sebagai contoh, untuk program makan bergizi gratis saja, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Namun, tingginya kebutuhan belanja ini tidak sejalan dengan proyeksi penerimaan negara yang ada. Pemerintah memperkirakan bahwa realisasi defisit anggaran akan mencapai Rp 662 triliun, atau sekitar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengatasi defisit ini, Sri Mulyani mengusulkan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun pada semester kedua tahun ini kepada Badan Anggaran.

Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto, mengakui bahwa pihaknya telah memprediksi adanya defisit dalam APBN 2025. Menurutnya, penggunaan SAL dapat menjadi solusi untuk mengurangi defisit tersebut, terutama mengingat situasi pasar global yang sedang bergejolak. "Penerbitan utang tidak bisa kita memperbesar terus," kata Wihadi, yang juga merupakan seorang politikus dari Partai Gerindra.

Meskipun demikian, Wihadi menekankan bahwa penerimaan negara tetap harus dioptimalkan untuk mengurangi defisit APBN, meskipun tren kenaikan telah terlihat. "Kita masih ada waktu banyak penerimaan. Kita harapkan ada kenaikan-kenaikan tambahan (penerimaan negara)," ujarnya.

Analisis Mendalam Terhadap Tantangan APBN 2025

Pernyataan Sri Mulyani mengenai tantangan pelaksanaan APBN 2025 menggarisbawahi kompleksitas pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika global dan ambisi program-program prioritas. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Dinamika Global: Ketidakpastian ekonomi global, termasuk fluktuasi harga komoditas, perubahan suku bunga, dan tensi geopolitik, dapat mempengaruhi penerimaan negara dan belanja negara. Pemerintah perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang efektif untuk menghadapi dampak negatif dari dinamika global ini.

2. Program Prioritas: Program-program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasinya memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3. Defisit Anggaran: Defisit anggaran sebesar 2,78 persen terhadap PDB menunjukkan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Penggunaan SAL sebagai solusi sementara dapat membantu mengatasi defisit, tetapi pemerintah juga perlu mencari sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan efisiensi belanja untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

4. Penerimaan Negara: Optimasi penerimaan negara menjadi kunci untuk mengurangi defisit anggaran dan membiayai program-program prioritas. Pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, dan mencari sumber-sumber penerimaan non-pajak yang potensial.

5. Pengelolaan Utang: Meskipun penerbitan utang dapat menjadi salah satu opsi untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola utang negara. Tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko fiskal dan membebani generasi mendatang.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Menghadapi tantangan APBN 2025, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

• Prioritaskan Efisiensi Belanja: Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada dan mengidentifikasi area-area di mana efisiensi belanja dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi, penyederhanaan proses birokrasi, dan peningkatan pengawasan.

• Diversifikasi Sumber Penerimaan: Pemerintah perlu mencari sumber-sumber penerimaan baru yang tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tradisional. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru, seperti ekonomi digital dan energi terbarukan, dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial.

• Reformasi Perpajakan: Pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

• Investasi dalam Sumber Daya Manusia: Program-program pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan penerimaan negara.

• Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga sangat penting untuk memastikan implementasi program-program prioritas yang efektif dan efisien. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme koordinasi yang jelas dan akuntabel.

• Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Informasi mengenai APBN harus mudah diakses oleh publik, dan mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Dengan mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mengatasi tantangan APBN 2025 dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengelolaan keuangan negara akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas negara.

Kesimpulan

Pelaksanaan APBN 2025 akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara di tengah dinamika global dan ambisi program-program prioritas. Dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan pengawasan yang ketat, pemerintah dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengelolaan APBN 2025 akan menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.