Poin-poin Surat Edaran Sultan HB X Soal Larangan Penahanan Ijazah

Poin-poin Surat Edaran Sultan HB X Soal Larangan Penahanan Ijazah

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6851 Tahun 2025 yang secara tegas melarang praktik penahanan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh oleh pihak pemberi kerja. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya kasus penahanan ijazah yang merugikan pekerja di Indonesia, serta sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.0400/V/2025 dengan substansi serupa. Surat edaran ini ditujukan kepada para Bupati/Wali Kota se-DIY, Ketua DPP APINDO se-DIY, Ketua DPD SP/SB se-DIY, dan seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah DIY.

Latar Belakang Penerbitan Surat Edaran

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai jaminan kerja telah menjadi isu yang cukup lama diperbincangkan. Meskipun tampak sebagai solusi bagi perusahaan untuk memastikan loyalitas karyawan, praktik ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi pekerja. Pekerja menjadi terikat dan kesulitan untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, bahkan jika mereka merasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan kondisi kerja yang ada. Selain itu, penahanan ijazah juga dapat menghambat pengembangan karir pekerja dan membatasi mobilitas mereka di pasar kerja.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan sebelumnya menjadi landasan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengeluarkan surat edaran serupa di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan kondusif.

Poin-Poin Penting dalam Surat Edaran Sultan HB X

Surat Edaran Nomor 6851 Tahun 2025 ini memuat beberapa poin penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait, yaitu:

1. Larangan Penahanan Ijazah dan Dokumen Pribadi: Pemberi kerja dilarang keras untuk mensyaratkan dan/atau menahan ijazah asli dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi yang dimaksud mencakup berbagai dokumen penting seperti sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Larangan ini bersifat mutlak, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara jelas dalam surat edaran.

2. Larangan Menghalangi Pekerja Mendapatkan Pekerjaan yang Lebih Layak: Pemberi kerja tidak diperkenankan untuk menghalangi atau menghambat pekerja/buruh yang ingin mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Setiap pekerja memiliki hak untuk menentukan pilihan karirnya sendiri dan tidak boleh dikekang oleh perusahaan dengan alasan penahanan ijazah atau dokumen pribadi lainnya. Surat edaran ini menegaskan bahwa pekerja berhak untuk mengembangkan potensi dirinya dan meningkatkan kesejahteraannya melalui pekerjaan yang lebih baik.

3. Imbauan untuk Mencermati Perjanjian Kerja: Calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh diimbau untuk lebih cermat dan teliti dalam memahami isi perjanjian kerja sebelum menandatanganinya. Terutama, mereka harus memperhatikan apakah terdapat klausul yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja. Jika terdapat klausul seperti itu, pekerja berhak untuk menolak atau meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai tujuan dan konsekuensi dari penyerahan dokumen tersebut. Surat edaran ini menekankan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam proses penerimaan kerja untuk menghindari potensi kerugian di kemudian hari.

4. Pengecualian yang Diperbolehkan: Meskipun secara umum melarang penahanan ijazah, surat edaran ini juga mengakui adanya kondisi tertentu yang membenarkan persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja. Kondisi tersebut adalah apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis. Dalam hal ini, perusahaan berhak untuk menyimpan ijazah atau sertifikat kompetensi tersebut sebagai bukti investasi yang telah dikeluarkan untuk pengembangan karyawan. Namun, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dokumen tersebut dan memberikan ganti rugi kepada pekerja jika terjadi kerusakan atau kehilangan.

Implikasi dan Harapan dari Penerbitan Surat Edaran

Penerbitan Surat Edaran Nomor 6851 Tahun 2025 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X memiliki implikasi yang signifikan bagi dunia ketenagakerjaan di DIY. Surat edaran ini diharapkan dapat:

• Meningkatkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja: Dengan adanya larangan yang tegas terhadap penahanan ijazah, pekerja di DIY akan merasa lebih aman dan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan. Mereka akan memiliki kebebasan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik tanpa khawatir kehilangan ijazah atau dokumen penting lainnya.
• Menciptakan Iklim Kerja yang Lebih Adil dan Kondusif: Surat edaran ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan di DIY untuk menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan kondusif. Perusahaan harus menghargai hak-hak pekerja dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.
• Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing: Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik, pekerja akan merasa lebih termotivasi dan produktif. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan dan perekonomian daerah secara keseluruhan.
• Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan: Surat edaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan semua pihak terkait terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa surat edaran ini dilaksanakan dengan efektif.

Tantangan dan Upaya Implementasi

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi Surat Edaran Nomor 6851 Tahun 2025 juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

• Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Masih banyak pekerja dan pengusaha yang belum sepenuhnya memahami isi dan implikasi dari surat edaran ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman semua pihak terkait.
• Resistensi dari Beberapa Perusahaan: Beberapa perusahaan mungkin merasa keberatan dengan larangan penahanan ijazah karena khawatir akan kehilangan kontrol terhadap karyawan. Pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan yang persuasif dan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai manfaat jangka panjang dari kebijakan ini.
• Penegakan Hukum yang Kurang Efektif: Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa surat edaran ini dilaksanakan dengan efektif. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa upaya implementasi yang strategis, antara lain:

• Sosialisasi yang Intensif dan Terarah: Melakukan sosialisasi secara masif dan terarah kepada semua pihak terkait, termasuk pekerja, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, brosur, spanduk, dan media sosial.
• Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan mengenai cara-cara menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas karyawan tanpa harus melakukan penahanan ijazah.
• Pengawasan yang Ketat dan Berkelanjutan: Melakukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan surat edaran ini. Pemerintah daerah dapat membentuk tim pengawas yang bertugas untuk memantau dan menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran.
• Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten: Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha.
• Kerjasama dengan Stakeholder Terkait: Membangun kerjasama yang erat dengan semua stakeholder terkait, termasuk serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga pendidikan, dan media massa. Kerjasama ini penting untuk menciptakan sinergi dan dukungan yang kuat terhadap implementasi surat edaran ini.

Dengan upaya implementasi yang strategis dan berkelanjutan, diharapkan Surat Edaran Nomor 6851 Tahun 2025 dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi dunia ketenagakerjaan di DIY. Pekerja akan merasa lebih terlindungi dan dihargai, perusahaan akan menjadi lebih produktif dan berdaya saing, dan perekonomian daerah akan semakin maju dan sejahtera.