Alasan Sri Mulyani Pangkas Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

Alasan Sri Mulyani Pangkas Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025, menurunkan target dari sebelumnya 5,2 persen menjadi kisaran 4,7 hingga 5 persen. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, pada hari Selasa, 1 Juli 2025. Penurunan target ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 hingga 5 persen berlaku untuk semester kedua tahun 2025, yang kemudian menjadi acuan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun tersebut. Pemerintah, di sisi lain, memperkirakan tingkat inflasi akan berada dalam kisaran 2,2 hingga 2,6 persen pada periode yang sama. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan berfluktuasi antara Rp 16.300 hingga Rp 16.800 per dolar AS.

Faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi oleh Sri Mulyani sebagai pemicu ketidakpastian ekonomi termasuk potensi dampak kebijakan tarif yang mungkin diterapkan oleh Presiden Trump (asumsi jika ada pemilihan presiden di AS dan Trump terpilih), serta konflik geopolitik yang berkecamuk di Timur Tengah. Ketegangan global ini dapat memicu volatilitas pasar keuangan, mengganggu rantai pasokan, dan menekan harga komoditas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia.

“Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5 persen dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai,” tegas Sri Mulyani, menekankan perlunya kehati-hatian dan antisipasi terhadap potensi guncangan eksternal.

Namun, pemerintah tidak hanya berfokus pada mitigasi risiko eksternal. Sri Mulyani juga menyoroti sejumlah program prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia pada semester kedua tahun 2025. Program-program tersebut meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk memperkuat ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan koperasi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, Sekolah Rakyat bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain membahas proyeksi pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani juga menyampaikan proyeksi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan melebar menjadi Rp 662 triliun, atau setara dengan 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari target awal pemerintah yang sebesar Rp 616 triliun, atau 2,53 persen dari PDB.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelebaran defisit APBN diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk program prioritas yang telah disebutkan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah ambang batas 3 persen dari PDB, sesuai dengan amanat undang-undang.

Untuk membiayai defisit APBN, Sri Mulyani mengajukan permohonan kepada DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun. SAL merupakan akumulasi dari selisih antara realisasi pendapatan dan belanja negara pada tahun sebelumnya. Dengan memanfaatkan SAL, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada penerbitan surat utang untuk membiayai defisit APBN.

“Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada,” jelas Sri Mulyani. Saat ini, sisa saldo akhir tahun pada APBN 2024 tercatat sebesar Rp 457,5 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pelebaran defisit APBN adalah penurunan penerimaan negara pada kuartal I tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penundaan pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan belum dibayarkannya dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena pengelolaan dana tersebut dialihkan ke Danantara.

Di sisi lain, belanja negara diperkirakan akan mencapai Rp 3.527 triliun hingga akhir tahun 2025, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.663 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 864,1 triliun. Peningkatan belanja pemerintah pusat ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan.

Sri Mulyani mengakui bahwa pelaksanaan APBN 2025 akan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Namun, ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas dan kesehatan APBN.

“Kondisi yang tidak bisa kami kontrol, yaitu situasi global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian. Tentu ini memiliki potensi gejolak ke dalam perekonomian,” pungkas Sri Mulyani, seraya menekankan pentingnya antisipasi dan pengelolaan risiko dalam menghadapi ketidakpastian global.

Analisis Mendalam dan Implikasi:

Penurunan target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengindikasikan adanya realisme dan kehati-hatian dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Keputusan ini bukan hanya sekadar penyesuaian angka, tetapi juga mencerminkan strategi pemerintah untuk mengelola ekspektasi dan mengambil langkah-langkah antisipatif guna menjaga stabilitas ekonomi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penurunan Target:

• Ketidakpastian Global: Kondisi ekonomi global yang tidak menentu menjadi faktor utama yang memengaruhi penurunan target. Potensi kebijakan proteksionis dari negara-negara maju, terutama terkait tarif perdagangan, dapat menghambat ekspor Indonesia. Selain itu, konflik geopolitik di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, dapat memicu volatilitas harga komoditas dan mengganggu rantai pasokan global.
• Kinerja Penerimaan Negara: Penurunan penerimaan negara pada kuartal I tahun 2025 menjadi perhatian serius. Penundaan pengumpulan PPN dan belum dibayarkannya dividen BUMN menunjukkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara. Pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah ini agar target penerimaan negara dapat tercapai.
• Dampak Program Prioritas: Meskipun program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, realisasi manfaatnya mungkin membutuhkan waktu. Selain itu, efektivitas program-program ini juga bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi antarinstansi, dan pengawasan yang ketat.

Implikasi bagi Perekonomian Indonesia:

• Investasi: Penurunan target pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi sentimen investor. Investor mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di Indonesia jika prospek pertumbuhan ekonomi terlihat kurang menggembirakan. Pemerintah perlu meyakinkan investor bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dengan menawarkan insentif dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
• Lapangan Kerja: Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pemerintah perlu berupaya untuk mendorong sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, industri kreatif, dan UMKM.
• Kesejahteraan Masyarakat: Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dapat memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program bantuan sosial dan perlindungan sosial tetap berjalan efektif untuk membantu masyarakat yang rentan.

Rekomendasi Kebijakan:

• Diversifikasi Ekonomi: Pemerintah perlu terus mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap gejolak global. Pengembangan sektor-sektor baru, seperti ekonomi digital dan energi terbarukan, dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
• Peningkatan Daya Saing: Pemerintah perlu meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan infrastruktur, dan menyederhanakan regulasi.
• Penguatan Koordinasi: Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi untuk memastikan pelaksanaan program-program pemerintah berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat lintas sektoral.
• Komunikasi Publik: Pemerintah perlu mengkomunikasikan secara transparan dan akuntabel kepada publik mengenai kondisi ekonomi Indonesia dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan yang ada. Komunikasi yang baik dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat dan investor.

Kesimpulan:

Penurunan target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 merupakan respons yang realistis terhadap tantangan ekonomi global dan domestik. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai potensi ekonominya secara penuh.