Kementerian Investasi Bakal Revisi 3 Peraturan untuk Permudah Izin Berusaha

Kementerian Investasi Bakal Revisi 3 Peraturan untuk Permudah Izin Berusaha

Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang juga dikenal sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tengah mengambil langkah strategis untuk merevisi tiga peraturan pelaksana yang krusial. Peraturan-peraturan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Langkah revisi ini diharapkan menjadi katalisator bagi percepatan realisasi investasi di berbagai sektor ekonomi Indonesia, membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Inisiatif revisi ini secara khusus menyasar tiga aspek utama dalam ekosistem perizinan berusaha. Pertama, sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik, sebuah platform digital yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Kedua, pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal, yang memberikan panduan jelas dan terstruktur bagi para investor dalam mengurus perizinan. Ketiga, pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa revisi peraturan pelaksana ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius, yaitu sebesar 8 persen pada tahun 2029. Target ini, menurutnya, bukan hanya sekadar angka, tetapi sebuah visi yang realistis dan dapat dicapai jika semua pihak bekerja sama secara sinergis dan efektif.

Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa menyelesaikan permasalahan perizinan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor investasi adalah dua agenda utama yang harus diprioritaskan. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, Indonesia kehilangan potensi investasi yang sangat signifikan, mencapai angka fantastis Rp 2.000 triliun, akibat kendala perizinan yang rumit dan berbelit-belit.

"Persoalan seperti perizinan dan iklim investasi yang tidak kondusif, serta berbagai macam kebijakan tumpang tindih membuat angka unrealisasi investasi itu menjadi tinggi," ujar Todotua Pasaribu, menyoroti akar permasalahan yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Todotua Pasaribu menekankan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029, pemerintah harus berupaya keras untuk merealisasikan investasi di dalam negeri hingga mencapai angka Rp 13.000 triliun. Angka ini, menurutnya, merupakan tantangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan realisasi investasi dalam 10 tahun terakhir, yang hanya mampu mencapai Rp 9.900 triliun.

Dengan dilakukannya revisi terhadap tiga Peraturan Menteri Investasi tersebut, Todotua Pasaribu berharap dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, transparan, dan efisien. Ia juga berkomitmen untuk melibatkan para pelaku usaha dalam proses penyempurnaan kebijakan investasi di masa mendatang, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para investor.

Revisi peraturan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang menghambat investasi, memberikan kepastian hukum yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global. Selain itu, revisi ini juga diharapkan dapat mendorong investasi di sektor-sektor prioritas, seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan manufaktur, yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyadari bahwa investasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, kementerian ini berkomitmen untuk terus melakukan reformasi kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing.

Langkah revisi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi global. Pemerintah menyadari bahwa investasi memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain merevisi peraturan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga aktif melakukan promosi investasi ke berbagai negara, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor. Kementerian ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan lembaga keuangan, untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Revisi tiga peraturan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan mempermudah proses perizinan berusaha, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, revisi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi ke Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga menyadari bahwa investasi tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk pembangunan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mendorong investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing. Kementerian ini juga akan terus melakukan reformasi kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor.

Dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yakin bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu tujuan investasi utama di dunia, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Revisi peraturan ini juga diharapkan dapat mendorong investasi di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa investasi memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di seluruh Indonesia. Kementerian ini juga akan memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menarik investasi.

Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor domestik maupun asing, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah.

Revisi peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus memberikan dukungan kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka dan menarik investasi. Kementerian ini juga akan memfasilitasi akses UMKM ke pembiayaan, teknologi, dan pasar.

Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah, UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Revisi peraturan ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing. Dengan mempermudah proses perizinan berusaha, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, revisi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi ke Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing. Kementerian ini juga akan terus melakukan reformasi kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor.

Dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yakin bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu tujuan investasi utama di dunia, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.