BI Beberkan Penyebab Penurunan Deflasi Bangka Belitung
Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya deflasi bulanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,1 persen pada bulan Juni 2025. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan deflasi pada bulan sebelumnya, yaitu 0,89 persen. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bangka Belitung kemudian memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan penurunan deflasi tersebut.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, Rommy Sariu Tamawiwy, menjelaskan bahwa penyebab utama deflasi bulanan di wilayah tersebut adalah penurunan indeks harga pada kelompok pendidikan, yang mencapai 12,58 persen. Penurunan ini didorong oleh kebijakan penghapusan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Adanya kebijakan pemerintah untuk menghentikan pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) terhitung sejak 1 Mei 2025 lalu tercatat sebagai penyebab deflasi," ungkap Rommy kepada awak media pada hari Sabtu, 5 Juli 2025. Kebijakan ini, menurut Rommy, merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Bangka Belitung.
Lebih lanjut, Rommy menjelaskan bahwa selain penghapusan IPP, tekanan deflasi juga dipengaruhi oleh komoditas cabai merah dan sawi hijau. Melimpahnya stok kedua komoditas tersebut seiring dengan periode panen di daerah sentra turut berkontribusi pada penurunan harga dan akhirnya, deflasi.
Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa pihak sekolah tidak diperkenankan lagi untuk memungut IPP. Ia menekankan bahwa sekolah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan pada pengumpulan iuran. "Sekolah tidak boleh berdagang, tidak boleh main proyek karena mereka itu harusnya ngajar anak kita agar pintar. IPP yang harus dibayar orang tua siswa ini cukup memberatkan," tegas Hidayat.
Hidayat juga menyampaikan bahwa ia telah mencabut Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung sebelumnya dengan nomor 188.44/13/Disdik/2018 yang mengatur batas maksimal pungutan IPP sebesar Rp 75 ribu. Ia memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang masih memungut IPP, dengan menyatakan bahwa mereka akan berurusan dengan hukum. "Siapa yang masih memungut IPP nanti akan berurusan dengan hukum. Yang namanya sumbangan itu seikhlasnya dan terserah orang mau menyumbang berapa. Kalau ditetapkan tarif itu namanya pungli. Perda sumbangan boleh tapi bukan mengatur tarif," jelasnya.
Analisis Mendalam Terkait Deflasi dan Dampaknya
Deflasi, secara sederhana, adalah penurunan tingkat harga secara umum dalam suatu perekonomian. Kondisi ini berlawanan dengan inflasi, yang merupakan kenaikan harga secara umum. Meskipun seringkali dianggap sebagai kebalikan dari inflasi dan diasosiasikan dengan penurunan harga yang menguntungkan konsumen, deflasi sebenarnya dapat memiliki dampak yang kompleks dan berpotensi merugikan bagi perekonomian secara keseluruhan.
Dalam kasus Bangka Belitung, deflasi yang terjadi pada bulan Juni 2025 sebagian besar disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah, yaitu penghapusan IPP di tingkat SMA. Kebijakan ini tentu saja memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi orang tua siswa yang sebelumnya harus membayar iuran tersebut. Namun, penting untuk memahami implikasi yang lebih luas dari deflasi ini.
Dampak Positif Deflasi (dalam Kasus Bangka Belitung):
- Peningkatan Daya Beli Masyarakat: Penghapusan IPP secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak usia SMA. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar IPP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti konsumsi atau investasi.
- Keadilan Sosial: Kebijakan penghapusan IPP dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan keadilan sosial, karena meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan.
- Peningkatan Akses Pendidikan: Dengan tidak adanya lagi pungutan IPP, diharapkan semakin banyak anak usia SMA dari keluarga kurang mampu yang dapat melanjutkan pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bangka Belitung.
Dampak Negatif Deflasi (Potensi Risiko):
- Penurunan Permintaan Agregat: Meskipun penurunan harga (dalam hal ini, biaya pendidikan) dapat meningkatkan daya beli, deflasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan penundaan konsumsi. Konsumen cenderung menunda pembelian dengan harapan harga akan terus turun di masa depan. Penurunan permintaan agregat ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan Beban Utang Riil: Deflasi meningkatkan nilai riil utang. Artinya, meskipun jumlah utang tetap sama, nilai riilnya (daya belinya) meningkat. Hal ini dapat memberatkan debitur, baik individu maupun perusahaan, dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar.
- Penurunan Investasi: Deflasi dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi. Perusahaan mungkin menunda investasi karena ekspektasi penurunan harga di masa depan, yang dapat mengurangi profitabilitas investasi.
- Penurunan Produksi: Jika permintaan menurun akibat deflasi, perusahaan mungkin mengurangi produksi, yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan pengangguran.
- Deflasi Utang: Deflasi dapat memicu siklus deflasi utang. Ketika harga turun, nilai riil utang meningkat, yang memberatkan debitur. Hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan investasi, yang selanjutnya memperburuk deflasi.
Peran Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Mengatasi Deflasi
Menyadari potensi risiko deflasi, pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah deflasi berkepanjangan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- Kebijakan Fiskal Ekspansif: Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik atau menurunkan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan investasi infrastruktur atau memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat.
- Kebijakan Moneter Akomodatif: Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong pinjaman dan investasi. Selain itu, BI juga dapat melakukan quantitative easing (QE), yaitu membeli aset-aset keuangan untuk meningkatkan likuiditas di pasar.
- Koordinasi Kebijakan: Pemerintah dan Bank Indonesia perlu berkoordinasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung dan efektif dalam mengatasi deflasi.
- Stabilisasi Harga Komoditas: Pemerintah perlu berupaya untuk menstabilkan harga komoditas, terutama komoditas pangan, untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan produksi, memperbaiki sistem distribusi, dan menjaga stok pangan.
- Komunikasi Publik: Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengkomunikasikan kebijakan ekonomi secara efektif kepada masyarakat. Komunikasi yang baik akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah ekspektasi deflasi yang berlebihan.
Analisis Khusus Kasus Bangka Belitung
Dalam kasus Bangka Belitung, deflasi yang disebabkan oleh penghapusan IPP dapat dikelola dengan baik jika pemerintah daerah dapat mengkompensasi penurunan pendapatan sekolah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu berupaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan menarik investasi baru untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Penting juga untuk memantau perkembangan harga komoditas, terutama cabai merah dan sawi hijau, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, serta memperbaiki sistem distribusi untuk memastikan pasokan komoditas yang stabil.
Secara keseluruhan, deflasi yang terjadi di Bangka Belitung pada bulan Juni 2025 merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius. Meskipun penghapusan IPP memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah dan Bank Indonesia perlu mewaspadai potensi risiko deflasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Koordinasi kebijakan yang baik, stabilisasi harga komoditas, dan komunikasi publik yang efektif merupakan kunci untuk mengatasi tantangan deflasi dan mencapai kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
