Mengapa Defisit Anggaran Prabowo Meningkat?

Mengapa Defisit Anggaran Prabowo Meningkat?

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan membengkak menjadi Rp 662 triliun, atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), memicu kekhawatiran di kalangan ekonom. Angka ini lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar Rp 616 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Peningkatan defisit ini terjadi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang seharusnya menjadi momentum untuk konsolidasi fiskal dan perencanaan strategis.

Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky, menilai bahwa defisit yang melebar di awal pemerintahan bukanlah sinyal positif. "Tahun pertama era pemerintahan seharusnya program kebijakan prioritas belum maksimal dilaksanakan, lebih memberi ancang-ancang untuk tahun berikutnya," ujarnya kepada Tempo pada 7 Juli 2025. Menurutnya, kondisi fiskal yang sudah cukup berat di tahun pertama ini mengindikasikan adanya tantangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara.

Awalil juga mengingatkan bahwa defisit APBN berpotensi mendekati ambang batas 3 persen dari PDB jika pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen, lebih rendah dari target awal sebesar 5,2 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan memperburuk kondisi fiskal, mengingat penerimaan negara akan terpengaruh.

Sementara itu, ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti bahwa melebarnya defisit APBN disebabkan oleh pertumbuhan belanja pemerintah yang lebih cepat dibandingkan penerimaan negara. Ia mengkritik program-program prioritas pemerintah yang dinilai menguras fiskal, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Pelebaran defisit ini dipicu oleh prioritas politik, bukan rasionalitas fiskal," tegas Achmad dalam keterangan tertulisnya.

Achmad mengakui bahwa secara formal, defisit APBN masih berada di bawah batas aman 3 persen dari PDB. Namun, ia menekankan bahwa realisasinya jauh dari ideal. Ia mencontohkan program MBG yang realisasi anggarannya baru mencapai Rp 5 triliun dari alokasi Rp 71 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dinilai ahli dalam menambah utang, tetapi kurang efektif dalam mengeksekusi belanja prioritas secara cepat dan tepat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan proyeksi defisit APBN yang melebar dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 1 Juli 2025. Sri Mulyani menjelaskan bahwa salah satu penyebab defisit adalah berkurangnya penerimaan negara. "Pada kuartal I 2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara, karena beberapa measures seperti Pajak Pertambahan Nilai yang tidak jadi di-collect dan juga dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara," ungkapnya.

DPR sendiri telah menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun untuk membiayai defisit APBN. Namun, penggunaan SAL sebagai solusi jangka pendek menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan fiskal di masa depan.

Faktor-faktor Pemicu Defisit yang Lebih Dalam:

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, terdapat beberapa faktor lain yang berpotensi memperburuk defisit APBN di era pemerintahan Prabowo.

• Fluktuasi Harga Komoditas: Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas. Fluktuasi harga komoditas global dapat mempengaruhi penerimaan negara secara signifikan. Penurunan harga komoditas akan mengurangi penerimaan dari sektor pertambangan dan perkebunan, yang pada gilirannya akan memperlebar defisit APBN.

• Kebijakan Subsidi: Kebijakan subsidi, terutama subsidi energi, merupakan beban besar bagi APBN. Jika harga minyak dunia meningkat, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk subsidi energi agar harga bahan bakar tetap terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dapat menggerogoti anggaran untuk sektor-sektor lain yang lebih produktif.

• Kinerja Investasi: Investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Jika investasi tidak tumbuh sesuai harapan, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan penerimaan negara akan terpengaruh. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

• Efisiensi Belanja: Kurangnya efisiensi dalam belanja pemerintah juga dapat memperlebar defisit APBN. Banyak proyek pemerintah yang mangkrak atau terlambat selesai, sehingga menimbulkan pemborosan anggaran. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

• Utang Pemerintah: Utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembayaran bunga dan pokok utang merupakan beban yang signifikan bagi APBN. Pemerintah perlu mengelola utang secara hati-hati agar tidak terjebak dalam lingkaran utang yang berbahaya.

Dampak Defisit yang Melebar:

Defisit APBN yang melebar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian.

• Inflasi: Defisit APBN yang didanai dengan mencetak uang baru dapat memicu inflasi. Inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

• Suku Bunga: Pemerintah terpaksa menaikkan suku bunga untuk menarik investor membeli obligasi pemerintah. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha dan menghambat investasi.

• Nilai Tukar Rupiah: Defisit APBN dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor dan memicu inflasi.

• Kredibilitas Pemerintah: Defisit APBN yang terus melebar dapat menurunkan kredibilitas pemerintah di mata investor dan lembaga pemeringkat kredit. Hal ini dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah di pasar internasional.

Rekomendasi Kebijakan:

Untuk mengatasi masalah defisit APBN yang melebar, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

• Meningkatkan Penerimaan Negara: Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai cara, seperti memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberantas praktik penghindaran pajak.

• Meningkatkan Efisiensi Belanja: Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja dengan memangkas anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, memperbaiki tata kelola proyek pemerintah, dan memberantas praktik korupsi.

• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan, seperti meningkatkan investasi, mengembangkan sektor-sektor unggulan, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

• Mengelola Utang Secara Hati-hati: Pemerintah perlu mengelola utang secara hati-hati dengan memprioritaskan pinjaman dengan suku bunga rendah dan jangka waktu panjang, serta menggunakan utang untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.

• Reformasi Struktural: Pemerintah perlu melakukan reformasi struktural di berbagai bidang, seperti reformasi birokrasi, reformasi sektor keuangan, dan reformasi sektor tenaga kerja, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Mengatasi defisit APBN yang melebar merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan semua pihak terkait. Dengan mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menjaga stabilitas fiskal dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap APBN dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan investor.