Harta Dua Calon Deputi Gubernur BI yang Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan
Jakarta – Dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono dan Ricky Perdana Gozali, menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Selasa, 1 Juli 2025. Proses seleksi penting ini dimulai pukul 15.00 WIB di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, menandai langkah krusial dalam penentuan kepemimpinan di bank sentral.
Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menegaskan bahwa uji kelayakan akan dilakukan secara individual untuk masing-masing calon. "Calon Deputi Gubernur BI ini akan menjalani uji kelayakan secara individu, sedangkan calon yang lain diharapkan menunggu di luar ruang rapat," ujarnya, menekankan pentingnya fokus dan pendalaman pada kapasitas masing-masing kandidat.
Fokus utama publik kini tertuju pada profil finansial kedua calon. Berapa sebenarnya total harta kekayaan yang dimiliki Dicky Kartikoyono dan Ricky Perdana Gozali? Transparansi ini dianggap esensial untuk memastikan integritas dan akuntabilitas para pemimpin BI.
Harta Kekayaan Dicky Kartikoyono: Fluktuasi dan Dominasi Properti
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dicky Kartikoyono tercatat telah melaporkan total hartanya sebanyak sembilan kali. Laporan pertama kali disampaikan saat menjabat sebagai Kepala Grup Kebijakan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di BI pada 31 Agustus 2015, dengan nilai kekayaan sebesar Rp 209.500.000.
Selanjutnya, Dicky kembali melaporkan LHKPN ketika menduduki posisi Kepala Departemen SDM BI. Nilai kekayaannya mengalami fluktuasi signifikan selama tiga tahun berturut-turut, yaitu Rp 20.398.551.786 pada tahun 2017, Rp 21.081.953.922 pada tahun 2018, dan kemudian mengalami penurunan drastis menjadi Rp 1.073.399.684 pada tahun 2019. Penurunan tajam ini memicu pertanyaan dan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Saat menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI (KPwBI) London pada tahun 2020, Dicky melaporkan harta sebesar Rp 2.835.812.097. Kemudian, ketika menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI, kekayaannya tercatat sebesar Rp 1.820.817.599 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp 6.364.965.925 pada tahun 2022.
Posisi terakhir yang dipegang Dicky sejak tahun 2023 adalah Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI. Pada periode tersebut, jumlah hartanya tercatat sebesar Rp 6.142.987.967.
LHKPN terakhir yang dilaporkan Dicky, pada hari Jumat, 14 Maret 2025, menunjukkan total kekayaan mencapai Rp 8.397.804.023. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Tanah dan Bangunan: Rp 6.500.000.000
- Alat Transportasi dan Mesin: Rp 696.000.000
- Harta Bergerak Lainnya: Rp 30.000.000
- Kas dan Setara Kas: Rp 1.171.804.023
- Tidak Memiliki Surat Berharga dan Utang
Dalam LHKPN-nya, Dicky mencantumkan kepemilikan tiga bidang tanah dan/atau bangunan yang diklaim sebagai hasil sendiri. Aset-aset properti ini berlokasi di Tangerang Selatan dan Bandung, dengan luas mulai dari 34 hingga 252 meter persegi. Kepemilikan properti yang signifikan ini menunjukkan investasi yang besar dalam sektor riil.
Dicky juga memiliki empat unit alat transportasi yang seluruhnya diklaim berasal dari hasil sendiri. Koleksi kendaraannya terdiri dari motor Honda Beat (2012) senilai Rp 6 juta, mobil BMW 320i CKD AT (2018) senilai Rp 320 juta, mobil Honda HR-V (2023) senilai Rp 325 juta, dan motor Vespa Primavera 150 cc Scooter (2022) senilai Rp 35 juta. Diversifikasi kendaraan ini mencerminkan preferensi dan kebutuhan transportasi yang berbeda.
Harta Kekayaan Ricky Perdana Gozali: Konsistensi dan Aset Transportasi yang Beragam
Ricky Perdana Gozali juga tercatat telah menyampaikan LHKPN ke KPK sebanyak sembilan kali. Laporan pertamanya disampaikan saat menjabat sebagai Deputi Direktur – Departemen Pengelolaan Devisa BI pada 2 September 2015, dengan nilai kekayaan sebesar Rp 494.004.548.
Selanjutnya, Ricky menjabat sebagai Kepala Perwakilan KPwBI Gorontalo. Total hartanya tercatat sebesar Rp 4.074.274.795 pada awal masa jabatan (periode 27 Maret 2018) dan Rp 3.223.929.137 pada 31 Desember 2018.
Setelah itu, Ricky menduduki posisi Kepala Grup Departemen Internasional BI. Nilai kekayaannya selama dua tahun berturut-turut adalah Rp 4.489.360.111 pada tahun 2019 dan Rp 4.089.266.539 pada tahun 2020.
Kemudian, Ricky menjabat sebagai Kepala Perwakilan KPwBI Kalimantan Timur, dengan kekayaan sebesar Rp 5.108.929.202 pada tahun 2021 dan Rp 5.912.275.037 pada tahun 2022. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Kepala Perwakilan KPwBI Sumatera Selatan, dengan harta sebesar Rp 6.290.835.513 pada tahun 2023.
LHKPN terakhir yang dilaporkan Ricky, pada hari Minggu, 30 Maret 2025, menunjukkan total kekayaan mencapai Rp 6.396.965.842. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Tanah dan Bangunan: Rp 3.850.000.000
- Alat Transportasi dan Mesin: Rp 1.059.250.000
- Harta Bergerak Lainnya: Rp 32.000.000
- Kas dan Setara Kas: Rp 1.455.715.842
- Tidak Memiliki Surat Berharga dan Utang
Dalam LHKPN-nya, Ricky mengakui kepemilikan tiga bidang tanah dan/atau bangunan yang diklaim berasal dari hasil sendiri. Aset-aset properti ini memiliki luas mulai dari 36 hingga 355 meter persegi dan berlokasi di Jakarta Selatan, Bekasi, dan Semarang. Diversifikasi lokasi properti menunjukkan strategi investasi yang berbeda dengan Dicky.
Ricky juga mengoleksi enam unit kendaraan yang seluruhnya diklaim berasal dari hasil sendiri. Koleksi alat transportasinya meliputi motor Honda Vario (2016) senilai Rp 11 juta, motor Yamaha Xeon (2015) senilai Rp 4,5 juta, motor Honda Blade (2014) senilai Rp 3,75 juta, mobil Honda CRV (2019) senilai Rp 350 juta, mobil Toyota Altis (2022) senilai Rp 400 juta, dan mobil Toyota Yaris (2023) senilai Rp 290 juta. Kepemilikan berbagai jenis kendaraan, termasuk sepeda motor dan mobil dari berbagai merek dan tahun pembuatan, menunjukkan preferensi dan kebutuhan transportasi yang beragam.
Analisis dan Implikasi: Transparansi sebagai Pilar Utama
Uji kelayakan dan kepatutan ini bukan hanya sekadar formalitas. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan bagi Komisi XI DPR untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan komitmen kedua calon terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transparansi mengenai harta kekayaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai integritas dan potensi konflik kepentingan.
Publik berharap bahwa proses seleksi ini akan menghasilkan Deputi Gubernur BI yang kompeten, berintegritas, dan mampu membawa Bank Indonesia menuju era yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Rincian harta kekayaan yang telah dipublikasikan memberikan gambaran awal, namun pendalaman lebih lanjut oleh Komisi XI DPR akan menjadi kunci dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Perbedaan signifikan dalam komposisi harta kekayaan antara Dicky dan Ricky, seperti proporsi properti dan kendaraan, mengindikasikan strategi investasi dan preferensi pribadi yang berbeda. Analisis lebih mendalam mengenai sumber pendapatan dan akumulasi kekayaan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil finansial masing-masing calon.
Selain itu, penting untuk memahami bagaimana kedua calon ini mengelola keuangan mereka dan bagaimana hal itu mencerminkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan negara. Pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai asal-usul kekayaan, potensi konflik kepentingan, dan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fokus utama dalam uji kelayakan dan kepatutan.
Dengan terpilihnya Deputi Gubernur BI yang tepat, diharapkan Bank Indonesia dapat terus menjalankan tugasnya secara efektif dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut.
