Serba-serbi Defisit Anggaran APBN 2025 yang Melebar
APBN 2025 mengalami pelebaran defisit, sebuah isu krusial yang menjadi sorotan utama di awal semester kedua tahun tersebut. Semula dirancang dengan defisit 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 616 triliun, proyeksi ini mengalami koreksi signifikan. Dalam Rapat Kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 1 Juli 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa defisit anggaran diperkirakan akan melebar menjadi 2,78% dari PDB, atau setara dengan Rp 662 triliun. Peningkatan ini menjadi perhatian serius karena implikasinya terhadap stabilitas fiskal dan program pembangunan nasional.
Penyebab utama pelebaran defisit ini adalah ketidakseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara. Realisasi pendapatan negara pada semester pertama 2025 tercatat sebesar Rp 1.201,8 triliun, sementara belanja negara telah mencapai Rp 1.206 triliun. Selisih negatif ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang berhasil dikumpulkan melalui berbagai sumber pendapatan. Kondisi ini menuntut langkah-langkah strategis untuk menstabilkan keuangan negara dan meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian.
Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan permohonan kepada DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun. SAL merupakan akumulasi sisa anggaran dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran saat ini. "Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara," ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari Antara pada 1 Juli 2025. Penggunaan SAL diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada penerbitan surat utang negara (SUN) yang dapat meningkatkan beban utang pemerintah di masa depan.
Permohonan penggunaan SAL ini mendapatkan persetujuan dari DPR. Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto, menyatakan bahwa penggunaan SAL dapat dibenarkan karena tujuannya adalah untuk membantu mengurangi defisit negara. Meskipun demikian, Wihadi menekankan bahwa penggunaan SAL tidak berarti bahwa penerbitan surat utang akan dihentikan sepenuhnya. SAL hanya akan digunakan untuk memperkecil jumlah surat utang yang perlu diterbitkan. Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah dan DPR untuk mencari solusi yang optimal dalam mengatasi defisit anggaran dengan tetap menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. "Pada kuartal I 2025, kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara karena beberapa measures," ungkapnya. Salah satu faktor yang disebutkan adalah penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beberapa sektor tertentu sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keberadaan badan investasi Danantara, yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Prabowo, juga berdampak pada penurunan dividen yang diterima dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disebabkan karena sebagian laba BUMN dialokasikan untuk investasi melalui Danantara, sehingga mengurangi jumlah dividen yang disetorkan ke kas negara. Faktor lain yang turut mempengaruhi penurunan pendapatan negara adalah lemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional. Penurunan harga minyak mentah berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi.
Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek-proyek megah yang diklaim sebagai program prioritas. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga energi. Di sektor pendidikan, pemerintah terus melanjutkan pembangunan sekolah rakyat dan program-program peningkatan kualitas pendidikan lainnya. Program andalan makan bergizi gratis juga terus digalakkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Selain itu, pemerintah juga terus berinvestasi dalam pengelolaan sumber energi hijau dan terbarukan sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan energi yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan proyek-proyek ini membutuhkan anggaran yang besar, yang pada akhirnya turut membebani APBN 2025 dan memperlebar defisit anggaran.
Dampak dari defisit anggaran yang melebar ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek perekonomian. Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menjelaskan bahwa defisit anggaran ini akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang. "Tidak ada ruang fiskal yang cukup untuk program pembangunan nasional," ujar Nailul pada 3 Juli 2025. Hal ini berarti bahwa pemerintah akan semakin bergantung pada utang untuk membiayai berbagai program pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan beban utang negara di masa depan.
Saat ini saja, sekitar 15% dari APBN Indonesia dialokasikan untuk membayar utang setiap tahunnya, dengan pembiayaan sekitar Rp 450-500 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dari alokasi untuk program sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran negara digunakan untuk membayar utang dan bunganya, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pelebaran defisit anggaran juga berdampak pada nilai tukar rupiah. Setelah Sri Mulyani mengumumkan melesetnya perkiraan defisit anggaran, nilai tukar rupiah langsung melemah. Pada penutupan perdagangan Rabu, 2 Juli 2025, nilai tukar rupiah melemah sebesar 47 poin atau 0,29%, dari Rp 16.200 menjadi Rp 16.247 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah ini dapat meningkatkan biaya impor dan berdampak pada inflasi, yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat.
Untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang melebar ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai cara, seperti meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, memperluas basis pajak, dan meningkatkan investasi di sektor-sektor yang potensial menghasilkan pendapatan negara yang besar. Kedua, pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja negara dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar penting dan berdampak besar bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu mengurangi pemborosan dan praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Keempat, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan masalah defisit anggaran dapat diatasi dan stabilitas fiskal negara dapat terjaga.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan reformasi struktural dalam perekonomian. Reformasi struktural ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti meningkatkan daya saing industri, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan melakukan reformasi struktural, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang.
Dalam jangka panjang, pengelolaan defisit anggaran yang berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPR, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat mencapai stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
