Cerita Yusuf Ateh soal Anggaran Pengawasan BPKP Nol: Ngeselin Sekali
Jakarta – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi anggaran pengawasan yang dialami lembaganya pada tahun ini. Yusuf Ateh menyampaikan bahwa anggaran untuk operasional tim auditor BPKP ditiadakan atau bernilai nol. Kondisi ini, menurutnya, sangat memprihatinkan dan dapat menghambat kinerja BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.
Yusuf Ateh menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan permasalahan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporannya, ia menguraikan dampak signifikan dari pemangkasan anggaran pengawasan, terutama yang berkaitan dengan perjalanan dinas. Menurutnya, perjalanan dinas merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan tugas pengawasan BPKP di lapangan.
"Teknis pengawasan kami itu perjalanan dinas. Itu dibikin nol. Berarti pakai virtual, tidak mungkin kami mengawasi di kantor. Ngeselin sekali," ujar Yusuf Ateh dalam rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 9 Juli 2025. Ungkapan "ngeselin" tersebut mencerminkan betapa frustrasinya Yusuf Ateh dengan situasi yang dihadapi BPKP.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa Presiden memberikan respons positif dan meminta BPKP untuk mengajukan kembali proposal anggaran yang lebih realistis. Presiden Prabowo, menurut Yusuf Ateh, tidak menginginkan adanya pemotongan anggaran, khususnya untuk kegiatan perjalanan dinas yang sangat penting bagi operasional BPKP.
"Pak itu dipotong semua. Khusus BPKP tidak boleh perjalanan dinas dipotong. Ini tidak sangat diharapkan Bapak Presiden," kata Yusuf Ateh, menirukan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan dukungan kuat dari Presiden terhadap peran BPKP dalam menjaga keuangan negara.
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, BPKP secara resmi mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 1,05 triliun untuk tahun anggaran 2026. Dana tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKP secara signifikan. Usulan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk dua program utama, yaitu program pengawasan pembangunan dan program dukungan manajemen.
Yusuf Ateh merinci bahwa dari total tambahan anggaran yang diajukan, sebesar Rp 601 miliar akan dialokasikan untuk program pengawasan pembangunan. Alokasi ini mencakup dua komponen utama, yaitu teknis pengawasan sebesar Rp 453 miliar dan pengembangan pengawasan sebesar Rp 148 miliar. Teknis pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan pengawasan langsung di lapangan, termasuk perjalanan dinas, sedangkan pengembangan pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas pengawasan.
Sementara itu, tambahan anggaran sebesar Rp 455 miliar akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Alokasi ini mencakup berbagai kebutuhan operasional BPKP, seperti belanja pegawai sebesar Rp 51 miliar, penambahan sewa kantor baru di Papua sebesar Rp 44 miliar, dan pengadaan serta perbaikan peralatan pengolahan data sebesar Rp 268 miliar. Investasi dalam dukungan manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja BPKP secara keseluruhan.
Yusuf Ateh kembali menegaskan bahwa dirinya telah melaporkan masalah anggaran ini kepada Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan secara efektif dan efisien.
"Khusus BPKP tidak boleh perjalanan dinas dipotong. Kalau dipotong berarti kami tidak mengawasi," tegas Yusuf Ateh. Pernyataan ini menggambarkan betapa krusialnya anggaran perjalanan dinas bagi BPKP dalam menjalankan tugas pengawasan.
Yusuf Ateh menjelaskan secara rinci mengenai kebutuhan anggaran pengawasan sebesar Rp 453 miliar yang dihapus. Ia menekankan bahwa anggaran ini merupakan fokus utama dari kerja BPKP dalam mengawal berbagai program prioritas pemerintah.
Dari anggaran tersebut, BPKP akan fokus untuk mengawasi berbagai program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut meliputi program Makan Bergizi Gratis, Sekolah SMA Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, optimalisasi penerimaan negara, pemberdayaan fasilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ketahanan pangan, dan berbagai program lainnya.
Yusuf Ateh menegaskan bahwa BPKP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Ia mencontohkan bahwa hingga semester I tahun 2025, BPKP telah berkontribusi dalam mengembalikan uang negara sebesar Rp 21,2 triliun.
Kontribusi tersebut terdiri dari optimalisasi penerimaan negara sebesar Rp 3,2 triliun, penghematan keuangan negara sebesar Rp 2,5 triliun, dan penyelamatan keuangan negara dari hasil korupsi sebesar Rp 15,3 triliun. Angka-angka ini menunjukkan betapa signifikan dampak positif yang dihasilkan oleh BPKP dalam menjaga keuangan negara.
Yusuf Ateh juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa program ini harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, BPKP juga akan fokus pada pengawasan terhadap program Sekolah SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Yusuf Ateh juga menyinggung mengenai pentingnya pengawasan terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
BPKP juga akan berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui berbagai kegiatan pengawasan. Hal ini penting untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Yusuf Ateh juga menekankan pentingnya pemberdayaan fasilitas UMKM. Ia menjelaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan perlu didukung agar dapat terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
BPKP juga akan fokus pada pengawasan terhadap program ketahanan pangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki pasokan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Yusuf Ateh berharap bahwa dengan adanya tambahan anggaran yang diajukan, BPKP dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif dan efisien. Ia juga berharap bahwa pemerintah dan DPR dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya BPKP dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.
Yusuf Ateh juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungannya terhadap BPKP. Ia berharap bahwa dengan dukungan dari Presiden, BPKP dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
Yusuf Ateh juga mengajak seluruh jajaran BPKP untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan. Ia menekankan bahwa BPKP harus menjadi lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Yusuf Ateh juga berharap agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Ia mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada BPKP jika menemukan adanya indikasi penyimpangan atau korupsi.
Yusuf Ateh yakin bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, DPR, BPKP, dan masyarakat, akuntabilitas keuangan negara dapat ditingkatkan dan korupsi dapat diberantas. Hal ini akan membawa Indonesia menuju negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
