Menteri PU: Anggaran Dipangkas Rp 37 Triliun, Kontribusi ke PDB Turun 0,4 Persen
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa Kementerian PU menghadapi tantangan fiskal yang signifikan pada tahun anggaran 2025 akibat adanya efisiensi anggaran. Imbas dari pemangkasan ini, Dody menjelaskan, adalah penurunan kapasitas fiskal yang berdampak langsung pada kemampuan sektor konstruksi untuk berkembang. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR pada Rabu, 9 Juli 2025.
Sebelumnya, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,95 triliun untuk tahun 2025. Namun, serangkaian revisi anggaran menyebabkan pemangkasan yang cukup besar, mencapai Rp 37,19 triliun. Akibatnya, pagu efektif yang tersedia bagi Kementerian PU menyusut menjadi Rp 73,76 triliun. Penurunan ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat peran strategis Kementerian PU dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dody menjelaskan bahwa setiap Rp 1 triliun yang diinvestasikan dalam belanja modal Kementerian PU memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor konstruksi sekitar 0,08 hingga 0,12 persen. Dengan demikian, pemangkasan anggaran sebesar Rp 37 triliun berpotensi menurunkan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB nasional hingga maksimum 0,4 persen. Angka ini menunjukkan dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Dody menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini diterapkan pada saat Kementerian PU menghadapi kewajiban pelunasan kontraktor jamak sebesar Rp 14,2 triliun. Selain itu, Kementerian PU juga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk menjalankan berbagai program kerja yang telah direncanakan. Kondisi ini semakin memperburuk tantangan yang dihadapi Kementerian PU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Meskipun demikian, Dody menegaskan bahwa Kementerian PU berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia. Sebanyak 81 persen dari pagu efektif dialokasikan untuk belanja modal yang produktif, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, 10 persen dari pagu dialokasikan untuk belanja operasional dan barang, yang penting untuk mendukung kelancaran operasional Kementerian PU.
Secara rinci, Dody menjelaskan alokasi anggaran untuk masing-masing direktorat jenderal di bawah Kementerian PU. Direktorat Jenderal Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp 28,77 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun konektivitas antarwilayah dan melakukan preservasi jalan, yang sangat penting untuk mendukung mobilitas barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi regional.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 27,09 triliun, atau 25,5 persen dari total pagu. Anggaran ini akan digunakan terutama untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mempersiapkan diri menghadapi kemarau serta mitigasi banjir. Ketahanan pangan dan mitigasi bencana merupakan prioritas penting, mengingat dampak signifikan yang dapat ditimbulkan oleh gangguan terhadap sektor pertanian dan bencana alam.
Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 11,18 triliun, atau 24,24 persen dari total pagu. Fokus utama dari penggunaan anggaran ini adalah penyediaan air minum, sanitasi, dan pemukiman. Peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan perumahan yang terjangkau merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5,02 triliun. Dana ini akan digunakan utamanya untuk program Sekolah Rakyat dan renovasi sebanyak 2.120 unit madrasah. Peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas pendidikan merupakan investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa.
Sisa anggaran sebesar Rp 1,70 triliun dialokasikan untuk sekretaris jenderal, inspektorat jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Dana ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaji, operasional, dan non-operasional.
Menyadari tantangan yang dihadapi, Dody mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 12,5 triliun untuk tahun anggaran 2025, sehingga total anggaran yang diharapkan menjadi Rp 86 triliun. Tambahan anggaran ini akan difokuskan untuk menyelesaikan komitmen-komitmen lama dan beberapa tambahan tugas dari presiden.
Tugas tambahan yang dimaksud Dody adalah Instruksi Presiden tentang Sekolah Rakyat dan Instruksi Presiden tentang Jaringan Irigasi. Selain itu, Dody juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 5 triliun khusus untuk Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah. Usulan ini diajukan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di daerah-daerah yang masih memerlukan perhatian.
Namun, Dody mengakui bahwa hingga saat ini belum ada jawaban dari Menteri Keuangan atas surat permohonan tambahan anggaran tersebut. Kepastian mengenai tambahan anggaran ini sangat penting bagi Kementerian PU untuk dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan secara optimal.
Terkait dengan realisasi anggaran, Dody menyampaikan bahwa perkembangan fisik dan keuangan hingga 9 Juli 2025 menunjukkan perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi keuangan mencapai 29,21 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 33,85 persen. Dody menjelaskan bahwa perlambatan ini disebabkan oleh masalah politik anggaran yang terjadi pada semester pertama tahun 2025.
Meskipun demikian, Dody tetap optimistis bahwa realisasi keuangan dapat mencapai 93 persen dan realisasi fisik mencapai 90 persen pada Desember mendatang. Keyakinan ini didasarkan pada upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program dan proyek yang telah direncanakan.
Pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 37 triliun merupakan tantangan serius yang dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional. Meskipun demikian, Kementerian PU berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dan mencari solusi untuk mengatasi kekurangan anggaran. Kepastian mengenai tambahan anggaran yang diusulkan sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan proyek yang telah direncanakan. Realisasi anggaran yang optimal akan menjadi kunci untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
