Prosedur dan Tahapan Penentuan Anggaran RAPBN 2026

Prosedur dan Tahapan Penentuan Anggaran RAPBN 2026

Pembahasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara resmi dimulai pada Senin, 7 Juli 2025. Dalam serangkaian rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berbagai kementerian dan lembaga negara mengajukan usulan penambahan anggaran. Usulan-usulan ini didasari oleh beragam pertimbangan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga realisasi program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Rangkaian pembahasan ini merupakan bagian krusial dari proses penyusunan RAPBN, yang nantinya akan disahkan menjadi APBN. Namun, sebelum melangkah lebih jauh ke tahap pengesahan, pemahaman yang mendalam tentang prinsip, tujuan, dan tahapan penyusunan anggaran negara secara komprehensif menjadi sangat penting.

Pengertian APBN dan Landasan Hukumnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran negara dalam periode satu tahun. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Secara teknis, pengaturan yang lebih rinci mengenai APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi ini menjelaskan bahwa APBN terdiri dari komponen pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Siklus penyusunan APBN berlangsung selama satu tahun anggaran, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Ini memastikan bahwa anggaran negara memiliki kerangka waktu yang jelas dan terstruktur.

Fungsi dan Tujuan APBN

APBN memiliki sejumlah fungsi utama yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi-fungsi ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) UU Keuangan Negara, dan mencakup:

• Fungsi Otorisasi: APBN memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan adanya APBN, pemerintah memiliki legitimasi untuk mengumpulkan pajak, mengelola sumber daya alam, dan melakukan pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan.

• Fungsi Perencanaan: APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan-kegiatan di tahun anggaran yang bersangkutan. APBN memuat target-target yang ingin dicapai, serta alokasi anggaran untuk setiap sektor dan program. Ini memungkinkan pemerintah untuk menyusun rencana kerja yang terarah dan efisien.

• Fungsi Pengawasan: APBN menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN, masyarakat dan lembaga pengawas dapat menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

• Fungsi Alokasi: APBN mengarahkan alokasi sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. APBN mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

• Fungsi Distribusi: APBN mendistribusikan pendapatan negara secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. APBN mengalokasikan anggaran untuk program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Tujuan utama dari APBN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. APBN juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, seperti inflasi dan nilai tukar.

Prinsip Penyusunan APBN

Penyusunan APBN didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip ini meliputi:

• Transparansi: Proses penyusunan dan pelaksanaan APBN harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai anggaran harus tersedia secara luas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan negara.

• Akuntabilitas: Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta siap diaudit oleh lembaga yang berwenang.

• Efisiensi: Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan keuangan negara.

• Efektivitas: Program-program yang didanai dari APBN harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

• Keadilan: Alokasi anggaran harus dilakukan secara adil dan merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui kebijakan anggaran yang tepat.

• Berkelanjutan: Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Pemerintah harus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Tahapan Penyusunan APBN

Proses penyusunan APBN melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak terkait. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Penyusunan Rancangan Awal APBN: Tahap ini dimulai dengan penyusunan rancangan awal APBN oleh pemerintah, yang didasarkan pada asumsi makroekonomi, perkiraan pendapatan negara, dan kebutuhan belanja negara. Rancangan awal ini kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait.

2. Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN: Setelah rancangan awal disetujui, pemerintah menyusun Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Nota Keuangan berisi penjelasan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan strategi pembangunan yang mendasari RAPBN. RAPBN berisi rincian mengenai pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara.

3. Pembahasan RAPBN di DPR: RAPBN yang telah disusun oleh pemerintah kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. Pembahasan RAPBN di DPR melibatkan komisi-komisi yang membidangi sektor-sektor terkait. DPR dapat memberikan masukan dan usulan perubahan terhadap RAPBN.

4. Pengesahan APBN: Setelah melalui pembahasan yang intensif, DPR dan pemerintah menyetujui APBN dalam bentuk Undang-Undang. Undang-Undang APBN kemudian disahkan oleh Presiden.

5. Pelaksanaan APBN: Setelah APBN disahkan, pemerintah melaksanakan APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan APBN melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara.

6. Pengawasan APBN: Pelaksanaan APBN diawasi oleh berbagai pihak, termasuk DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa APBN dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

7. Pertanggungjawaban APBN: Pada akhir tahun anggaran, pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang berisi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. LKPP kemudian diaudit oleh BPK dan disampaikan kepada DPR.

Komponen Belanja Negara

Anggaran belanja negara dalam APBN terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

1. Belanja Pemerintah Pusat: Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti pembayaran gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, serta pertahanan dan keamanan negara. Belanja pemerintah pusat juga mencakup transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Transfer ke daerah dan dana desa adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah dan desa. Transfer ke daerah terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana desa dialokasikan langsung kepada desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan memahami prosedur dan tahapan penentuan anggaran RAPBN 2026, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bagaimana keuangan negara dikelola dan bagaimana APBN dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Proses yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa APBN digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.