Apa Rencana Maruarar usai Cabut Ide Perkecil Ukuran Rumah Subsidi?
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, tengah berupaya mencari solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan lahan perumahan yang semakin mendesak. Upaya ini dilakukan setelah Ara memutuskan untuk mencabut ide kontroversialnya terkait dengan memperkecil ukuran rumah subsidi. Ara belum memberikan kepastian mengenai apakah ukuran rumah subsidi akan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023 yang saat ini berlaku, atau apakah opsi lain akan dipertimbangkan secara serius.
"Kami pasti akan mencari solusi yang paling efektif dan berkelanjutan. Dasar pemikiran awal untuk memperkecil ukuran rumah subsidi adalah karena harga tanah di perkotaan semakin mahal. Selain itu, kami juga melihat bahwa banyak orang, terutama generasi muda, memiliki keinginan kuat untuk memiliki rumah di kota. Bagi mereka, lokasi adalah faktor yang sangat penting," ujar Ara saat ditemui di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, pada Senin malam, 14 Juli 2025.
Ara menegaskan bahwa dirinya sangat terbuka terhadap berbagai aspirasi dan kritik yang muncul terkait dengan ide yang sempat ia lontarkan. Ia menekankan bahwa gagasan untuk memperkecil ukuran rumah subsidi tersebut masih berupa draf yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor/KPTS/M/2025. "Tentu saja, niat baik yang kami miliki harus diiringi dengan keterbukaan. Karena ini masih berupa draf, kami berikan draf tersebut kepada publik untuk mendapatkan respons dan masukan yang konstruktif. Kami juga tidak memaksakan kehendak," tegasnya.
Menurut Ara, seorang pejabat publik harus memiliki keberanian untuk menyampaikan pandangan dan usulan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ia juga harus memiliki kesiapan untuk membatalkan usulan tersebut jika mendapatkan respons negatif atau masukan yang menunjukkan bahwa usulan tersebut kurang tepat. "Apakah ada pihak yang memiliki keinginan agar ukuran rumah subsidi diperkecil? Pasti ada. Kami tidak akan mengerjakan pemikiran tersebut jika tidak ada aspiratornya. Namun, aspirator juga harus memperhatikan berbagai aspek lain yang relevan," jelasnya.
Sebelumnya, Ara telah menyampaikan pembatalan idenya untuk memperkecil ukuran rumah subsidi dalam rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 10 Juli 2025. Dalam kesempatan tersebut, Ara juga menyampaikan permohonan maaf atas ide yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat.
"Setelah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi V, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide tersebut," ujarnya dengan tulus.
Ara menyadari sepenuhnya bahwa ide untuk memperkecil ukuran rumah subsidi adalah ide yang kurang tepat dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Ia menekankan bahwa setiap gagasan yang bertujuan untuk kepentingan publik harus dipikirkan secara matang dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampaknya. "Kami pertama-tama menyampaikan permohonan maaf. Saya mengakui bahwa ide yang saya miliki mungkin kurang tepat, meskipun tujuannya cukup baik. Namun, kami juga harus belajar bahwa ide yang berkaitan dengan ranah publik harus dipikirkan dengan lebih baik lagi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti rumah subsidi yang diperkecil," tuturnya.
Meskipun demikian, Ara tetap berpendapat bahwa tujuan awal dari ide memperkecil ukuran rumah subsidi adalah baik. Ia ingin membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda yang mengalami kesulitan untuk memiliki rumah karena mahalnya harga tanah di perkotaan. "Jadi, tujuannya sebenarnya sederhana. Kami mendengar banyak sekali keluhan dari anak muda yang ingin tinggal di kota. Namun, jika harga tanah di kota sangat mahal, maka salah satu solusinya adalah dengan memperkecil ukuran rumah," kata dia.
Saat ini, Ara dan timnya tengah fokus pada pencarian solusi alternatif yang dapat menjawab tantangan keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di perkotaan. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain adalah pengembangan hunian vertikal, optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur, serta kerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan rumah subsidi yang terjangkau.
Selain itu, Kementerian PKP juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsidi perumahan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperketat pengawasan terhadap penyaluran dana subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ara juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi inovatif dan berkelanjutan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah impian mereka.
"Penyediaan perumahan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak agar tujuan kita untuk mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat tercapai," pungkas Ara.
Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian mendalam terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perumahan, termasuk peraturan mengenai tata ruang, perizinan, dan standar bangunan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi biaya pembangunan, dan meningkatkan kualitas perumahan yang dibangun.
"Kami ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor perumahan. Dengan regulasi yang jelas dan transparan, kami berharap akan semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor ini, sehingga pasokan rumah akan meningkat dan harga akan lebih terkendali," ujarnya.
Selain itu, Kementerian PKP juga tengah mengembangkan program-program pelatihan dan pendampingan bagi pengembang perumahan, khususnya pengembang yang fokus pada pembangunan rumah subsidi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pengembang, sehingga mereka dapat menghasilkan produk perumahan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ara juga menyoroti pentingnya peran teknologi dalam pengembangan sektor perumahan. Ia mendorong para pengembang untuk memanfaatkan teknologi konstruksi modern, seperti penggunaan material pracetak dan sistem modular, untuk mempercepat proses pembangunan dan mengurangi biaya.
"Teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang kita hadapi dalam penyediaan perumahan. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat membangun rumah yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih berkualitas," katanya.
Dalam beberapa bulan mendatang, Kementerian PKP akan menggelar serangkaian diskusi publik dan forum konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu terkait dengan perumahan dan mencari solusi yang terbaik. Ara berharap bahwa melalui dialog yang konstruktif, akan dihasilkan kebijakan dan program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat, pengembang, akademisi, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan sektor perumahan. Masukan dari mereka sangat berharga bagi kami dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih baik," ujarnya.
Ara juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program perumahan. Ia akan memastikan bahwa semua proses dan prosedur dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Kami ingin membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan transparansi dan akuntabilitas, kami yakin bahwa program-program perumahan akan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," pungkas Ara.
Dengan berbagai upaya dan strategi yang tengah dijalankan, Ara berharap bahwa masalah keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di perkotaan dapat segera teratasi, sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memiliki rumah impian mereka. Ia juga berharap bahwa sektor perumahan akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
