Anggota DPR Usul Anggaran Basarnas Ditambah
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, secara lantang menyuarakan urgensi penambahan anggaran untuk Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) dalam forum rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR. Usulan ini muncul di tengah kekhawatiran terhadap kemampuan Basarnas dalam menjalankan tugas-tugas krusialnya, terutama dalam situasi tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Pemicu utama dari usulan ini adalah alokasi pagu indikatif Basarnas untuk tahun 2026 yang dinilai jauh dari ideal, yaitu hanya sebesar Rp 1,01 triliun, padahal usulan yang diajukan mencapai Rp 2,27 triliun.
Hamka Baco Kady mengaitkan langsung minimnya anggaran ini dengan tantangan yang dihadapi Basarnas dalam operasi evakuasi, seperti yang terjadi pada kasus seorang turis asal Brasil yang mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran dapat menghambat efektivitas dan kecepatan respon Basarnas dalam situasi-situasi kritis. "Mudah-mudahan bisa diperhatikan, bisa dibantu (tambahan anggaran). Karena kalau tidak, tali saja seperti kemarin yang (evakuasi) Brasil setengah mati dicari. Dan harganya juga tidak sedikit," ujarnya dengan nada prihatin dalam rapat di gedung DPR, Senin, 14 Juli 2025.
Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa penurunan anggaran Basarnas untuk tahun 2026 akan berdampak signifikan terhadap kebijakan belanja tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Ia mengusulkan agar Basarnas setidaknya mendapatkan alokasi dana yang sama dengan anggaran tahun ini, mengingat kompleksitas dan ketidakpastian ancaman kecelakaan yang harus ditangani oleh lembaga tersebut. Sebagai informasi, anggaran Basarnas pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 1,49 triliun, namun kemudian mengalami efisiensi sehingga menjadi Rp 1,01 triliun.
Politikus dari Partai Golkar ini menekankan bahwa ancaman terhadap kecelakaan yang ditangani oleh Basarnas tidak dapat diprediksi, sehingga lembaga tersebut membutuhkan dukungan dana yang memadai. Ia berpendapat bahwa anggaran yang cukup akan memungkinkan Basarnas untuk meningkatkan kapasitasnya, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, maupun teknologi, sehingga dapat merespon kejadian-kejadian darurat dengan lebih cepat dan efektif.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa aspirasi penambahan anggaran untuk Basarnas telah disampaikan kepada pemerintah. Ia berharap agar usulan ini dapat dipertimbangkan secara serius dalam Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 16 Agustus 2025 mendatang. Said Abdullah mengakui bahwa Basarnas memang membutuhkan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal.
"Case-nya (evakuasi turis asal Brasil) sendiri kami prihatin, tapi itu jadi hikmah kalau kita butuh Basarnas yang bisa diandalkan. Oleh karenanya dukungan anggarannya harus memadai," ucapnya, menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi Basarnas.
Kasus evakuasi turis asal Brasil, Juliana Marins, yang tewas usai terjatuh saat mendaki di Gunung Rinjani pada 21 Juni lalu, menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai kebutuhan anggaran Basarnas. Proses evakuasi Juliana Marins yang memakan waktu hingga empat hari memicu berbagai pertanyaan tentang kesiapan dan kemampuan Basarnas dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Bahkan, The Federal Public Defender’s Office of Brazil (FPDO), sebuah lembaga pemerhati hak asasi di Brasil, sempat menyampaikan rencana untuk menuntut pertanggungjawaban Indonesia atas kematian Juliana Marins.
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses evakuasi Juliana Marins. "Saya rasa Basarnas akan menyampaikan sesuai porsi Basarnas. Basarnas melaksanakan tugas kemanusiaan diawali sejak informasi diberikan sampai korban bisa dievakuasi," kata Syafii di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, pada Senin, 7 Juli 2025.
Namun demikian, kasus ini menjadi pengingat yang kuat tentang pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi Basarnas agar dapat meningkatkan kemampuan dan efektivitasnya dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Dengan anggaran yang cukup, Basarnas dapat meningkatkan pelatihan personel, memperbarui peralatan dan teknologi, serta memperluas jangkauan operasionalnya, sehingga dapat merespon kejadian-kejadian darurat dengan lebih cepat dan efektif.
Usulan penambahan anggaran untuk Basarnas ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia membutuhkan lembaga-lembaga yang kuat dan responsif untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana. Basarnas, sebagai garda terdepan dalam operasi pencarian dan penyelamatan, memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana.
Oleh karena itu, dukungan anggaran yang memadai bagi Basarnas merupakan investasi yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana dan meningkatkan kemampuan negara dalam merespon kejadian-kejadian darurat. Dengan anggaran yang cukup, Basarnas dapat meningkatkan kapasitasnya, memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana.
Selain itu, penambahan anggaran untuk Basarnas juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Dengan adanya Basarnas yang kuat dan responsif, potensi kerugian ekonomi akibat bencana dapat diminimalkan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, usulan penambahan anggaran untuk Basarnas merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Diharapkan, pemerintah dapat mempertimbangkan usulan ini secara serius dan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi Basarnas dalam Nota Keuangan tahun 2026. Dengan dukungan anggaran yang cukup, Basarnas dapat terus meningkatkan kemampuan dan efektivitasnya dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, sehingga dapat melindungi masyarakat dari risiko bencana dan menyelamatkan nyawa.
Penambahan anggaran ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan personel Basarnas, yang seringkali harus bekerja dalam kondisi yang sulit dan berbahaya. Dengan memberikan kompensasi dan fasilitas yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan motivasi dan kinerja personel Basarnas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Selain itu, penambahan anggaran juga dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama antara Basarnas dengan lembaga-lembaga internasional yang bergerak di bidang pencarian dan penyelamatan. Dengan menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga internasional, Basarnas dapat memperoleh pengetahuan dan teknologi baru, serta meningkatkan kemampuan dalam merespon kejadian-kejadian darurat yang berskala besar.
Dengan demikian, usulan penambahan anggaran untuk Basarnas merupakan investasi yang sangat penting untuk meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan daya saing bangsa Indonesia. Diharapkan, pemerintah dapat memberikan perhatian yang serius terhadap usulan ini dan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi Basarnas dalam Nota Keuangan tahun 2026.
