Kekecewaan mendalam menyelimuti hati para atlet kebanggaan Aceh. Bukan hanya letih fisik dari latihan keras dan kompetisi sengit yang mereka rasakan, melainkan juga kelelahan mental akibat janji yang tak kunjung terealisasi. Salah satu suara yang berani lantang menyuarakan keresahan ini adalah Yulianto, atlet Hapkido Aceh. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, bonus yang seharusnya menjadi haknya dan rekan-rekan seperjuangan belum juga diberikan oleh pihak pemerintah maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah. Padahal, janji manis itu telah diucapkan jauh sebelum PON dimulai, menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi para atlet.
Menurut penuturan Yulianto kepada Kumparan pada Rabu (2/7) – sebuah tanggal yang kemungkinan adalah kesalahan penulisan dan merujuk pada periode setelah PON usai, mengingat penutupan PON XXI berlangsung pada 20 September 2024 – janji yang diberikan sangat jelas. "Kalau di KONI itu pertama Rp 500 juta untuk keping emas kalau kita masuk ke dalam 10 besar," ujar Yulianto, merujuk pada iming-iming bonus kolektif jika kontingen Aceh mampu menembus peringkat sepuluh besar nasional. Janji ini bukan sekadar angka, melainkan simbol penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan para atlet.
Lebih lanjut, Yulianto menambahkan, "Dan Aceh pun sekarang sudah masuk 6 besar. Bukan lagi 10 besar tapi 6 besar. Kalau misalnya nanti masuk 10 besar kita dijanjikan Rp 500 Juta." Fakta bahwa Aceh berhasil melampaui target yang ditetapkan, menempati posisi keenam dalam perolehan medali, seharusnya menjadi alasan kuat bagi pihak berwenang untuk segera memenuhi janji tersebut. Prestasi ini adalah buah dari kerja keras tanpa henti, disiplin ketat, dan semangat juang yang membara dari ratusan atlet yang mewakili tanah Serambi Mekkah. Mereka telah menunaikan kewajiban mereka dengan gemilang, kini giliran negara dan daerah untuk menunaikan janji.
Namun, realitas pahit yang dihadapi Yulianto dan rekan-rekan adalah mereka tak tahu harus mengadu ke mana. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran birokrasi yang rumit dan minimnya transparansi. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa tidak semua atlet memiliki keberanian untuk menyuarakan keresahan mereka secara terbuka. "Sebagian ini dari kami yang memang berani speak up, habis itu komen di Instagram. Kayak setiap ada postingan tentang Pemerintah Aceh, kami coba masuk ke situ, menanyakan tentang bonus PON, ‘Bagaimana Pak penyelesaiannya?’ tapi sampai sekarang belum ada respons dari pemerintah," keluh Yulianto, menggambarkan upaya putus asa mereka untuk menarik perhatian publik dan pihak berwenang.
Kondisi ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan atlet. Banyak dari mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, atau Polisi. Ancaman terhadap karier dan pekerjaan menjadi tembok penghalang bagi mereka untuk menuntut haknya. "Atlet juga enggak berani speak up karena dimarahi pelatih. Banyak juga anggota-anggota di situ kayak PNS, ada juga aparat ada, TNI ataupun Polisi. Takutnya kan berpengaruh pekerjaan mereka," tutup Yulianto, mengungkap sisi gelap dari sistem olahraga yang rentan terhadap tekanan dan intimidasi. Rasa takut kehilangan pekerjaan atau mengalami hambatan dalam karier membuat banyak atlet memilih bungkam, meski hati mereka menjerit.
Fenomena janji bonus yang tak ditepati bukan hal baru dalam sejarah olahraga Indonesia. Berulang kali, atlet-atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah nasional maupun internasional harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan hak mereka. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan atlet secara finansial, tetapi juga merusak moral dan semangat juang mereka. Kepercayaan terhadap institusi olahraga dan pemerintah pun terkikis habis.
Padahal, bonus adalah bentuk apresiasi yang fundamental. Ia bukan hanya sekadar uang, melainkan pengakuan atas pengorbanan waktu, tenaga, dan bahkan kesehatan yang telah mereka curahkan. Bagi banyak atlet, bonus ini adalah tumpuan harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, membiayai pendidikan, atau bahkan sebagai modal untuk masa depan setelah pensiun dari dunia atletik. Ketika janji ini diingkari, dampaknya sangat besar, tidak hanya pada individu atlet tetapi juga pada regenerasi dan motivasi atlet-atlet muda di masa depan. Siapa yang mau berjuang mati-matian jika ujungnya hanya janji kosong?
KONI Aceh sebagai induk organisasi olahraga di tingkat provinsi, serta Pemerintah Provinsi Aceh, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Sumber dana untuk bonus atlet seharusnya sudah dianggarkan jauh-jauh hari dan menjadi prioritas. Transparansi dalam pengelolaan anggaran olahraga adalah kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Atlet berhak tahu secara jelas mekanisme pencairan bonus, kapan, dan bagaimana bonus tersebut akan diberikan.
Jika KONI daerah dan pemerintah provinsi tidak mampu menyelesaikan masalah ini, lantas ke mana para atlet harus mencari keadilan? Mereka adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang telah berjuang demi martabat daerah. Otoritas yang lebih tinggi, seperti KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), seharusnya tidak tinggal diam. Mereka memiliki peran untuk mengawasi tata kelola olahraga di seluruh Indonesia dan memastikan hak-hak atlet terpenuhi. Ombudsman Republik Indonesia juga bisa menjadi saluran pengaduan bagi para atlet yang merasa dirugikan oleh maladministrasi atau kelalaian pemerintah daerah.
Selain itu, perlu adanya mekanisme pengaduan yang jelas, aman, dan tanpa intimidasi bagi para atlet. Pembentukan semacam serikat atlet atau lembaga advokasi independen yang fokus pada perlindungan hak-hak atlet bisa menjadi solusi jangka panjang. Dengan adanya wadah tersebut, atlet tidak perlu lagi merasa sendirian atau takut menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Mereka akan memiliki kekuatan kolektif untuk menuntut hak mereka dan memastikan janji-janji yang diberikan oleh pihak berwenang ditepati.
Kasus atlet Aceh ini adalah cermin buram dari tata kelola olahraga di Indonesia yang masih belum sempurna. Ini adalah panggilan darurat bagi semua pihak terkait – pemerintah pusat dan daerah, KONI, federasi olahraga, hingga masyarakat – untuk bersama-sama menciptakan ekosistem olahraga yang adil, transparan, dan menghargai setiap tetes keringat para pahlawan bangsa. Apresiasi yang layak bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga investasi untuk masa depan olahraga Indonesia. Tanpa jaminan kesejahteraan dan kejelasan hak, sulit membayangkan bagaimana Indonesia bisa menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di kancah global.
Pemerintah Aceh dan KONI Aceh harus segera mengambil tindakan konkret. Tidak ada lagi ruang untuk penundaan atau alasan yang tidak jelas. Segera cairkan bonus yang telah dijanjikan kepada para atlet. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan komitmen terhadap pembinaan olahraga. Jangan biarkan semangat juang para atlet padam hanya karena janji-janji yang tak berujung. Mereka telah menunaikan tugas mereka dengan prestasi gemilang, kini giliran pihak berwenang untuk menunaikan janji mereka dengan integritas dan tanggung jawab penuh. Para atlet Aceh menunggu keadilan, dan masyarakat luas menuntut transparansi.
