AHY Janji Berantas Pungli di Sektor Logistik
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang merajalela di sektor logistik Indonesia. Janji ini diutarakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan truk dengan muatan berlebih atau over dimension overload (ODOL) demi meningkatkan keselamatan di jalan raya dan menekan biaya logistik yang selama ini membebani para pelaku usaha.
Penegakan aturan zero ODOL menjadi prioritas pemerintah karena truk ODOL dinilai sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang seringkali menimbulkan korban jiwa. AHY menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis, 17 Juli 2025, AHY menyampaikan, "Kita menyepakati bahwa satu nyawa terlalu banyak. Kita boleh punya banyak alasan. Tetapi pada akhirnya siapapun harus selamat di jalan. Kami bertekad (penanganan truk ODOL) kali ini benar-benar sukses."
Untuk memastikan keberhasilan program zero ODOL, AHY telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan instansi terkait. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan tindakan di lapangan agar penertiban truk ODOL dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah menyadari bahwa penertiban truk ODOL bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi para sopir truk.
AHY mengakui bahwa masih banyak sopir truk yang menolak aturan zero ODOL karena khawatir akan kehilangan pendapatan. Mereka berpendapat bahwa membawa muatan sesuai aturan akan mengurangi keuntungan, apalagi jika ditambah dengan praktik pungli yang masih marak terjadi di sepanjang jalur distribusi. Oleh karena itu, AHY berjanji akan memberantas pungli dengan pengawasan ekstra ketat dan tindakan tegas terhadap para pelaku.
"Biaya logistik mahal karena banyak pungutan liar. Ini harus kita cegah dengan tindakan yang tegas. Siapapun nanti harus kita tindak agar semakin murah biaya perjalanan. Kalau sudah tidak ada pungutan liar (pungli), artinya tidak ada alasan bagi siapapun membawa kendaraan overload," tegas AHY.
Menurut data yang dimiliki AHY, perusahaan logistik harus mengeluarkan dana antara Rp 100 juta hingga Rp 190 juta per truk setiap tahunnya hanya untuk membayar pungli di jalanan. Jumlah ini sangat signifikan dan membebani biaya operasional perusahaan logistik, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang yang harus dibayar oleh konsumen. Dengan memberantas pungli, AHY berharap biaya logistik dapat ditekan sehingga harga barang menjadi lebih terjangkau dan daya saing produk Indonesia meningkat.
Namun, janji AHY untuk memberantas pungli di sektor logistik tidak serta merta disambut dengan antusiasme oleh semua pihak. Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, Ika Rostianti, mengungkapkan bahwa para pengemudi truk merasa geram karena pemerintah hanya fokus pada penertiban truk ODOL tanpa memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah yang mereka hadapi.
Ika berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya mendesak para sopir untuk tidak membawa muatan berlebih, tetapi juga memberikan intervensi harga, mengatur tarif, dan memberikan subsidi kepada sopir truk agar mereka tidak terpaksa melanggar aturan. "Padahal pemerintah bisa mengintervensi harga, mengatur tarif, hingga memberi subsidi kepada sopir truk supaya tidak membawa muatan lebih," kata Ika.
Ika juga menyoroti narasi yang dibangun oleh pemerintah bahwa truk ODOL membahayakan dan merugikan pengguna jalan raya. Meskipun ia tidak menampik bahwa truk ODOL seringkali menjadi penyebab kecelakaan, ia menekankan bahwa fenomena ini terjadi bukan tanpa sebab. Para sopir truk terpaksa membawa muatan berlebih untuk menutupi ongkos kirim barang yang semakin tinggi.
"Kalau dipaksa mengikuti aturan pemerintah, tidak cukup antara pendapatan dan muatan yang dibawa. Ujung-ujungnya sopir ini tidak membawa penghasilan untuk anak istri mereka di rumah," jelas Ika.
Sebagai contoh, Ika menyebutkan bahwa truk pengangkut beras dari Banyuwangi menuju Lombok hanya dibayar Rp 500 ribu per 1 ton muatan. Jika mengikuti aturan pemerintah, maka muatan paling banyak hanya 4 ton. Namun, biaya Rp 2 juta untuk 4 ton itu tidak mencukupi untuk ongkos perjalanan dan biaya lain-lain saat melintasi Banyuwangi-Lombok.
Menanggapi kritik tersebut, AHY menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan di sektor logistik, termasuk para sopir truk. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memberatkan para sopir truk, tetapi juga tidak bisa mengorbankan keselamatan pengguna jalan dan merugikan negara akibat kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh truk ODOL.
AHY menjelaskan bahwa pemberantasan pungli adalah langkah awal untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di sektor logistik. Setelah pungli berhasil diberantas, pemerintah akan fokus pada upaya-upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan para sopir truk, seperti memberikan pelatihan keterampilan, mempermudah akses terhadap pembiayaan, dan memberikan jaminan sosial.
Selain itu, pemerintah juga akan berupaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar lebih kuat dan tahan terhadap beban berat. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memperlancar arus barang.
AHY menyadari bahwa memberantas pungli di sektor logistik bukanlah tugas yang mudah. Praktik ini sudah mengakar kuat dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum petugas hingga preman. Namun, ia optimis bahwa dengan dukungan dari semua pihak, pungli dapat diberantas secara bertahap.
"Kami akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pungli. Kami juga akan melibatkan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai praktik pungli yang terjadi di sekitar mereka," ujar AHY.
AHY juga mengajak para pengusaha logistik untuk berperan aktif dalam memberantas pungli. Ia meminta para pengusaha untuk tidak memberikan uang kepada oknum-oknum yang melakukan pungli dan melaporkan praktik tersebut kepada pihak berwajib.
"Jika kita semua bersatu, kita pasti bisa memberantas pungli di sektor logistik. Dengan begitu, biaya logistik akan menjadi lebih murah, daya saing produk Indonesia akan meningkat, dan kesejahteraan para sopir truk akan meningkat," pungkas AHY.
Janji AHY untuk memberantas pungli di sektor logistik ini disambut baik oleh berbagai kalangan. Para pengusaha logistik berharap janji ini dapat segera direalisasikan agar biaya operasional mereka dapat ditekan dan daya saing mereka dapat meningkat. Para sopir truk juga berharap janji ini dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka.
Namun, sebagian kalangan juga mengingatkan bahwa janji AHY ini harus diimplementasikan secara hati-hati dan komprehensif. Pemberantasan pungli harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan masalah baru. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah yang dihadapi oleh para sopir truk agar mereka tidak terpaksa melanggar aturan.
Keberhasilan program zero ODOL dan pemberantasan pungli di sektor logistik akan sangat bergantung pada komitmen dan kerja keras semua pihak. Pemerintah, pengusaha logistik, sopir truk, dan masyarakat harus bersatu untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, Indonesia dapat mewujudkan sistem logistik yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Implementasi janji AHY ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintah dalam mewujudkan reformasi di sektor logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Tantangan yang dihadapi sangat kompleks, tetapi dengan tekad yang kuat dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia dapat mencapai tujuan tersebut.
