Mengenal Sejarah WTO Saat Perang Tarif Terjadi
Di tengah maraknya perang tarif yang dipicu oleh kebijakan proteksionis, peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi sorotan. Lembaga yang seharusnya menjadi penengah dalam sengketa dagang antarnegara ini, justru dinilai semakin kehilangan efektivitasnya. Perang tarif yang digencarkan oleh negara-negara besar, seperti yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengindikasikan adanya erosi kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral yang selama ini dijaga oleh WTO.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyampaikan kekhawatiran serupa. Menurutnya, lembaga-lembaga multilateral seperti WTO, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengalami pelemahan peran. Padahal, lembaga-lembaga ini diharapkan mampu menjadi wadah penyelesaian sengketa antarnegara secara damai dan adil. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa negara-negara cenderung mengambil langkah unilateral yang justru memperkeruh suasana perdagangan global.
Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah WTO dan apa peran pentingnya dalam mengatur lalu lintas perdagangan dunia?
Lahir dari Reruntuhan Perang: Sejarah Panjang GATT Menuju WTO
Kisah WTO bermula dari puing-puing Perang Dunia II. Para pemimpin dunia menyadari pentingnya membangun kembali ekonomi global dengan menciptakan sistem perdagangan yang stabil, terbuka, dan berlandaskan pada perdamaian. Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947.
GATT menjadi fondasi awal bagi upaya menurunkan hambatan perdagangan, baik berupa tarif (pajak impor) maupun kuota (batasan jumlah impor). Perjanjian ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas yang saling menguntungkan bagi semua negara. Meskipun awalnya bersifat sementara, GATT mampu bertahan dan menjadi payung bagi perdagangan global selama hampir setengah abad.
Selama masa berlakunya, GATT mengalami serangkaian negosiasi yang dikenal dengan istilah "putaran" (rounds). Setiap putaran bertujuan untuk memperluas cakupan perjanjian dan menurunkan hambatan perdagangan lebih lanjut. Beberapa putaran penting dalam sejarah GATT antara lain Putaran Jenewa, Putaran Tokyo, dan yang paling menentukan adalah Putaran Uruguay (1986-1994).
Putaran Uruguay menjadi tonggak penting karena membuka jalan bagi pembentukan organisasi perdagangan yang lebih permanen dan komprehensif: World Trade Organization (WTO). Putaran ini tidak hanya membahas isu-isu perdagangan barang, tetapi juga mencakup sektor jasa, hak kekayaan intelektual, dan investasi terkait perdagangan.
WTO: Era Baru Perdagangan Multilateral
WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, melalui Persetujuan Marrakesh yang ditandatangani oleh 123 negara. Kelahiran WTO menandai era baru dalam sistem perdagangan multilateral. Berbeda dengan GATT yang hanya mengatur perdagangan barang, WTO memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk:
- Perdagangan Jasa (GATS): Mencakup berbagai sektor jasa seperti telekomunikasi, keuangan, transportasi, dan pariwisata.
- Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS): Melindungi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri.
- Investasi Terkait Perdagangan (TRIMs): Mengatur ketentuan investasi yang dapat mempengaruhi perdagangan.
Selain cakupan yang lebih luas, WTO juga memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan mengikat bagi para anggotanya. Sistem ini memungkinkan negara-negara yang berselisih dalam masalah perdagangan untuk mengajukan keluhan dan meminta panel ahli WTO untuk memberikan putusan. Putusan panel ahli ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh negara yang bersengketa.
Sejak berdiri, WTO telah menjadi panggung utama bagi perundingan perdagangan multilateral dan tempat negara-negara menyelesaikan konflik dagang, baik terkait subsidi, dumping (penjualan barang di bawah harga pasar), maupun hambatan teknis. WTO berusaha untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan berdasarkan aturan yang jelas.
Agenda Reformasi: Putaran Doha dan Tantangan Inklusivitas
Pada tahun 2001, WTO meluncurkan Putaran Doha, sebuah agenda reformasi besar yang bertujuan untuk membuka akses perdagangan lebih luas bagi negara-negara berkembang. Putaran Doha menekankan pada isu-isu seperti:
- Akses Pasar: Mengurangi hambatan tarif dan non-tarif untuk produk-produk pertanian dan industri dari negara berkembang.
- Bantuan Perdagangan: Meningkatkan bantuan teknis dan finansial kepada negara berkembang untuk membantu mereka meningkatkan kapasitas perdagangan.
- Pembangunan: Memastikan bahwa sistem perdagangan multilateral berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara berkembang.
Namun, negosiasi Putaran Doha mengalami berbagai hambatan dan hingga kini belum berhasil diselesaikan. Perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, serta isu-isu sensitif seperti subsidi pertanian, menjadi batu sandungan dalam mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, Putaran Doha tetap menunjukkan niat global untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih inklusif dan adil.
Selain Putaran Doha, WTO juga terus memperbarui aturan di berbagai sektor. Beberapa perkembangan penting dalam beberapa dekade terakhir antara lain:
- Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA): Mempermudah prosedur kepabeanan dan mengurangi biaya perdagangan.
- Perubahan pada Aturan Paten untuk Akses Obat Murah: Memungkinkan negara-negara berkembang untuk memproduksi atau mengimpor obat-obatan generik untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat.
- Kesepakatan Pengurangan Subsidi Perikanan: Mengurangi subsidi yang merusak sumber daya laut dan menciptakan persaingan yang tidak adil.
Struktur Organisasi dan Prinsip Dasar WTO
WTO memiliki struktur organisasi yang kompleks, dengan Konferensi Tingkat Menteri sebagai badan pengambil keputusan tertinggi. Konferensi Tingkat Menteri diadakan setiap dua tahun dan dihadiri oleh para menteri perdagangan dari seluruh negara anggota. Selain itu, terdapat Dewan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjian WTO dan menyelesaikan sengketa perdagangan.
Saat ini, WTO beranggotakan 166 negara yang mewakili lebih dari 98 persen perdagangan dunia. Seluruh keputusan di WTO dibuat melalui musyawarah mufakat, yang mencerminkan prinsip kesetaraan dan kedaulatan negara anggota.
WTO beroperasi berdasarkan beberapa prinsip dasar, antara lain:
- Non-Diskriminasi: Negara anggota tidak boleh mendiskriminasi antara mitra dagang mereka (prinsip Most Favoured Nation atau MFN) atau antara produk impor dan produk domestik (prinsip National Treatment).
- Keterbukaan: Negara anggota harus transparan dalam kebijakan perdagangan mereka dan memberikan akses informasi yang memadai kepada mitra dagang.
- Prediktabilitas: Negara anggota harus mengikuti aturan dan prosedur yang telah disepakati untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi.
- Persaingan yang Adil: WTO melarang praktik-praktik perdagangan yang tidak adil, seperti dumping dan subsidi yang merugikan.
- Pembangunan: WTO mengakui kebutuhan khusus negara-negara berkembang dan memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan perdagangan.
Peran dan Tantangan WTO di Era Perang Tarif
WTO memiliki peran penting dalam menjalankan aturan perdagangan global, membantu negara-negara berkembang meningkatkan kapasitas perdagangan mereka, dan menyediakan forum bagi para anggotanya untuk merundingkan perjanjian perdagangan dan menyelesaikan masalah perdagangan yang mereka hadapi satu sama lain. Tujuan utama WTO adalah membantu para anggotanya memanfaatkan perdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Namun, di era perang tarif dan meningkatnya proteksionisme, WTO menghadapi tantangan yang besar. Erosi kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral, serta kecenderungan negara-negara untuk mengambil tindakan unilateral, mengancam efektivitas WTO sebagai lembaga penengah dan pengatur perdagangan global.
Untuk mengatasi tantangan ini, WTO perlu melakukan reformasi internal dan memperkuat sistem penyelesaian sengketa. Selain itu, WTO perlu meningkatkan dialog dan kerjasama dengan negara-negara anggota untuk membangun kembali kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral dan memastikan bahwa perdagangan global tetap inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala, perempuan pertama dan perwakilan dari Afrika yang memimpin WTO sejak 2021, organisasi ini berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan dan merevitalisasi peranannya dalam sistem perdagangan global. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama dari seluruh negara anggota. Masa depan WTO, dan sistem perdagangan multilateral secara keseluruhan, berada di persimpangan jalan. Apakah negara-negara akan memilih untuk bekerja sama dalam kerangka WTO, atau justru terjebak dalam spiral proteksionisme dan perang tarif yang merugikan semua pihak? Waktu yang akan menjawabnya.
