Apa Tugas dan Fungsi Deputi Gubernur BI
Rapat internal Komisi XI DPR RI pada Rabu, 2 Juli 2025, menghasilkan kesepakatan bulat dalam menetapkan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2025-2030. Penunjukan ini dilakukan untuk menggantikan Doni Primanto Joewono yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 11 Agustus 2025.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan apresiasinya atas proses yang berjalan lancar. "Ini luar biasa. Secara musyawarah mufakat kami menetapkan Bapak Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, setelah rapat. Kesepakatan ini mencerminkan harapan besar terhadap kemampuan Ricky dalam mengemban amanah strategis di bank sentral.
Sebelum terpilih, Ricky Perdana Gozali telah melewati serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan pada Selasa, 1 Juli 2025. Dalam tahapan ini, Ricky bersaing dengan Dicky Kartikoyono, dua kandidat yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi penting di jajaran Dewan Gubernur BI. Proses seleksi yang ketat ini memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya.
Saat ini, Ricky menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman memimpin kantor perwakilan di ibu kota memberikan Ricky pemahaman mendalam tentang dinamika perekonomian daerah dan nasional. Pada uji kelayakan, Ricky mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi, misi, serta gagasan strategisnya di hadapan anggota Komisi XI DPR.
Dalam presentasinya, Ricky menggunakan cuplikan film The Avengers sebagai analogi untuk menjelaskan konsep kepemimpinan yang ingin ia terapkan di Bank Indonesia. "Dengan diawali dengan kondisi yang kuat dan daya tahan bagus, didukung sinergi seluruh superhero dengan karakteristik kekuatan masing-masing memerangi musuh utama untuk mencapai kemenangan dan berkelanjutan," jelas Ricky, menekankan pentingnya kerja sama tim dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Analogi ini menggambarkan komitmen Ricky untuk membangun tim yang solid dan berkolaborasi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama.
Ricky juga memperkenalkan konsep "Bersimfoni", yang ditulis sebagai "B3r5imfoni" dengan tagline "Simfoni Indonesia Maju dari Asta Cita Membangun Asa." Konsep ini menekankan penguatan peran kantor perwakilan BI agar dapat merespons tantangan perekonomian, baik global maupun domestik, dengan lebih efektif dan adaptif. Inisiatif ini menunjukkan visi Ricky untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi kantor perwakilan BI dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Visi yang diusung Ricky adalah "Tercapainya Ekonomi Nasional yang Berdaya Tahan, Tumbuh Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan melalui Sinergi dalam Perumusan dan Implementasi Kebijakan Terintegrasi Menuju Indonesia Maju." Untuk mewujudkan visi tersebut, Ricky menyusun tiga misi utama: memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mendorong kemitraan yang mendukung pertumbuhan optimal, serta menjaga keberlanjutan melalui keseimbangan dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Visi dan misi ini mencerminkan komitmen Ricky untuk membawa Bank Indonesia menjadi lembaga yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan perekonomian Indonesia.
"Dengan visi-visi tersebut, kami optimis bahwa Bank Indonesia dapat berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dari peran dan fungsi KP Bank Indonesia," kata Ricky. Pernyataan ini menegaskan keyakinan Ricky terhadap peran strategis Bank Indonesia dalam mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia.
Tugas dan Fungsi Deputi Gubernur BI
Deputi Gubernur Bank Indonesia memegang peran krusial dalam menjalankan fungsi dan tugas bank sentral. Sebagai bagian dari Dewan Gubernur, Deputi Gubernur memiliki tanggung jawab yang luas dan kompleks dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tugas dan fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan peraturan terkait lainnya.
1. Merumuskan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Salah satu tugas utama Deputi Gubernur adalah berpartisipasi aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Bersama dengan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur lainnya, Deputi Gubernur menetapkan arah kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Kebijakan moneter ini mencakup berbagai instrumen, seperti suku bunga acuan (BI-Rate), operasi pasar terbuka, dan kebijakan nilai tukar.
Proses perumusan kebijakan moneter melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi global dan domestik, termasuk data inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan perkembangan pasar keuangan. Deputi Gubernur berkontribusi dalam memberikan pandangan dan rekomendasi berdasarkan keahlian dan pengalamannya. Setelah kebijakan moneter ditetapkan, Deputi Gubernur juga terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk koordinasi dengan berbagai departemen di Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.
2. Merancang dan Menjalankan Kebijakan Sistem Pembayaran
Deputi Gubernur juga memiliki peran penting dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran nasional. Sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal sangat penting untuk mendukung kelancaran transaksi ekonomi dan pertumbuhan bisnis. Kebijakan sistem pembayaran meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan transfer dana, kliring, penyelesaian akhir, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), dan uang elektronik.
Deputi Gubernur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pembayaran di Indonesia memenuhi standar internasional dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini melibatkan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern, peningkatan keamanan sistem pembayaran, dan edukasi masyarakat mengenai penggunaan alat pembayaran yang aman dan efisien. Deputi Gubernur juga bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti perbankan, penyedia jasa pembayaran, dan regulator lainnya, untuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang kondusif.
3. Menetapkan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan
Stabilitas sistem keuangan merupakan prasyarat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Deputi Gubernur terlibat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial bertujuan untuk mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan, seperti akumulasi utang berlebihan, gelembung aset, dan contagion effect.
Deputi Gubernur melakukan pengawasan dan analisis terhadap perkembangan sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan hasil pengawasan dan analisis tersebut, Deputi Gubernur merekomendasikan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi potensi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial dapat mencakup pengaturan mengenai rasio kecukupan modal, batas maksimum pemberian kredit, dan persyaratan likuiditas.
4. Mewakili Gubernur dalam Tugas-Tugas Tertentu
Dalam situasi tertentu, Deputi Gubernur Senior memiliki kewenangan untuk menggantikan Gubernur dalam memimpin rapat Dewan Gubernur atau melaksanakan tugas lain yang menjadi kewenangan Gubernur jika berhalangan. Hal ini memastikan bahwa operasional Bank Indonesia tetap berjalan lancar meskipun Gubernur tidak dapat hadir. Deputi Gubernur Senior juga dapat ditunjuk untuk mewakili Gubernur dalam berbagai forum dan pertemuan, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Sebagai Anggota Dewan Gubernur
Deputi Gubernur merupakan anggota Dewan Gubernur BI, yang merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Dewan Gubernur bertanggung jawab untuk menetapkan arah kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Sebagai anggota Dewan Gubernur, Deputi Gubernur memiliki hak suara yang sama dengan anggota lainnya.
Proses pengambilan keputusan di Dewan Gubernur dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Deputi Gubernur berkontribusi dalam memberikan pandangan dan argumentasi berdasarkan keahlian dan pengalamannya untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi Bank Indonesia dan perekonomian Indonesia.
Struktur Organisasi dan Proses Pengangkatan
Secara struktural, Deputi Gubernur berada di bawah Gubernur Bank Indonesia. Meskipun keduanya terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di bank sentral, Gubernur merupakan pimpinan tertinggi BI yang memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia. Deputi Gubernur bertugas mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan membantu Gubernur dalam menjalankan operasional Bank Indonesia.
Proses pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui usulan Gubernur yang kemudian diajukan kepada Presiden. Presiden selanjutnya mengajukan calon Deputi Gubernur kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Setelah melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Deputi Gubernur yang terpilih akan diangkat secara resmi. Proses ini memastikan bahwa Deputi Gubernur yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan independensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.
Tantangan dan Harapan
Menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Deputi Gubernur harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi yang pesat, dan perubahan regulasi yang kompleks. Deputi Gubernur juga harus mampu menjaga independensi Bank Indonesia dari intervensi politik dan kepentingan pihak lain.
Namun, dengan kompetensi, pengalaman, dan komitmen yang kuat, Deputi Gubernur dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Deputi Gubernur diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan perekonomian. Deputi Gubernur juga diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk menciptakan pemahaman yang sama mengenai kebijakan Bank Indonesia.
Dengan terpilihnya Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030, diharapkan Bank Indonesia dapat semakin meningkatkan perannya dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengalaman dan visi yang dimiliki Ricky diharapkan dapat membawa Bank Indonesia menjadi lembaga yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap tantangan perekonomian global dan domestik. Masyarakat Indonesia berharap Ricky dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara.
