Apindo akan Tinjau Dampak Bebas Bea Masuk Produk AS
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengumumkan rencana untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak potensial dari kesepakatan penghapusan bea masuk untuk sejumlah produk asal Amerika Serikat terhadap sektor industri dalam negeri. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika baru dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta untuk memastikan bahwa kepentingan pengusaha Indonesia tetap terlindungi dan daya saing industri nasional tetap terjaga.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat, 18 Juli 2025, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan para pelaku usaha ekspor yang berpotensi terkena dampak dari kebijakan ini. Konsolidasi ini bertujuan untuk melakukan review sektoral yang komprehensif, sehingga Apindo dapat memahami secara detail bagaimana penghapusan bea masuk tersebut dapat memengaruhi berbagai sektor industri di Indonesia.
Shinta menjelaskan bahwa daftar 10 produk Amerika Serikat yang mendapatkan fasilitas bebas bea masuk tersebut umumnya memiliki tarif yang relatif rendah, berkisar antara 0 hingga 5 persen. Meskipun demikian, Apindo tetap memandang penting untuk melakukan kajian mendalam, mengingat dampak kumulatif dari penghapusan bea masuk, serta potensi perubahan dalam lanskap persaingan global.
Lebih lanjut, Shinta mengungkapkan bahwa kesepakatan dagang ini sebenarnya merupakan hasil dari rekomendasi Apindo yang mendorong terciptanya skenario mutually beneficial melalui peningkatan impor komoditas strategis dari Amerika Serikat. Apindo percaya bahwa dengan meningkatkan impor komoditas yang dibutuhkan oleh industri Indonesia, maka akan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Namun demikian, Apindo juga menyadari bahwa penghapusan bea masuk dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi industri dalam negeri. Oleh karena itu, Apindo sedang menyiapkan berbagai usulan mitigasi kepada pemerintah untuk memastikan transisi dan adaptasi industri berjalan efektif. Usulan mitigasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan ekspor ke pasar non-tradisional, percepatan agenda deregulasi nasional, hingga peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur.
Salah satu usulan utama yang akan diajukan oleh Apindo adalah mendorong peningkatan ekspor ke pasar non-tradisional. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa, serta untuk diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Dengan melakukan diversifikasi pasar ekspor, Indonesia akan menjadi lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global dan perubahan kebijakan perdagangan di negara-negara mitra dagang.
Selain itu, Apindo juga akan mendorong percepatan agenda deregulasi nasional. Deregulasi ini bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan regulasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan industri di Indonesia. Dengan mengurangi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri Indonesia, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk impor dari negara lain.
Apindo juga akan mengusulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan efisiensi logistik dan infrastruktur. Logistik dan infrastruktur yang efisien sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan. Dengan meningkatkan efisiensi logistik dan infrastruktur, biaya transportasi dan distribusi produk akan dapat ditekan, sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Shinta menambahkan bahwa Apindo terus berkomunikasi dengan pemerintah yang saat ini masih merampungkan detail teknis dari kesepakatan tersebut. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan pengusaha Indonesia tetap terakomodasi dalam implementasi kesepakatan tersebut. Apindo juga akan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memitigasi dampak negatif dari penghapusan bea masuk terhadap industri dalam negeri.
Shinta juga menyoroti bahwa besaran tarif impor Amerika Serikat terhadap Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Shinta, dengan besaran tarif sebesar 19 persen, Indonesia relatif kompetitif dibandingkan Thailand yang terkena 36 persen, Laos 40 persen, Malaysia 25 persen, dan Vietnam 20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam hal tarif impor dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan ASEAN.
Namun demikian, Shinta mengingatkan pemerintah agar terus mengamati negosiasi tarif negara pesaing karena prosesnya masih berlanjut. Shinta menekankan pentingnya untuk terus mencermati secara saksama posisi akhir kompetitor, yang bisa saja mengubah konstelasi persaingan kawasan dalam waktu dekat. Dengan memantau perkembangan negosiasi tarif di negara-negara pesaing, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga daya saingnya di pasar global.
Shinta juga mewanti-wanti untuk menjalankan proses negosiasi dengan kewaspadaan tinggi karena sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa berubah dengan cepat seiring dengan dinamika politik domestik AS. Shinta menekankan pentingnya untuk memiliki strategi negosiasi yang fleksibel dan adaptif, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan perdagangan yang mungkin terjadi di Amerika Serikat.
Menurut Shinta, diplomasi dagang juga harus diiringi dengan pembenahan menyeluruh dari dalam negeri. Ia menyebutkan daya saing ekspor Indonesia tidak hanya bergantung pada tarif, tetapi juga kepastian dan kemudahan berusaha, efisiensi logistik dan energi, serta kualitas regulasi dan infrastruktur yang menopang sektor industri. Shinta menekankan bahwa untuk meningkatkan daya saing ekspor, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural di berbagai bidang, mulai dari regulasi, infrastruktur, hingga sumber daya manusia.
Shinta menekankan pentingnya reformasi struktural, khususnya bagi industri padat karya. Hal ini penting untuk memastikan ketahanan usaha dan penciptaan lapangan kerja di tengah tekanan global yang terus berlangsung. Industri padat karya merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, karena menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan industri padat karya, agar sektor ini dapat terus tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Apindo berharap bahwa dengan kajian mendalam dan usulan mitigasi yang akan diajukan, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk melindungi kepentingan pengusaha Indonesia dan menjaga daya saing industri nasional di tengah dinamika perdagangan global yang terus berubah. Apindo juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pernyataan Apindo ini mencerminkan sikap proaktif dan responsif terhadap perubahan dalam lanskap perdagangan global. Apindo menyadari pentingnya untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak kebijakan perdagangan, serta untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memitigasi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari kebijakan tersebut. Dengan pendekatan yang proaktif dan responsif, Apindo berharap dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
