Bahlil: Aturan Elpiji 3 Kg Satu Harga Masih Dibahas

Bahlil: Aturan Elpiji 3 Kg Satu Harga Masih Dibahas

Bahlil: Aturan Elpiji 3 Kg Satu Harga Masih Dibahas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa regulasi yang mengatur penerapan harga tunggal untuk elpiji 3 kg atau LPG 3 kg masih dalam tahap pembahasan intensif. Pernyataan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah untuk menata ulang sistem distribusi elpiji bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan meminimalisir praktik penyelewengan. Bahlil belum bersedia memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan harga tunggal ini, termasuk apakah kebijakan tersebut akan menjangkau hingga tingkat pengecer.

"Aturannya lagi dibahas kok, aturannya masih dibahas. Kalau sudah selesai, baru kami akan sampaikan," tegas Bahlil kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 14 Juli 2025. Keterbukaan informasi akan dilakukan setelah seluruh aspek regulasi rampung dan siap diimplementasikan.

Lebih lanjut, Bahlil memaparkan proyeksi anggaran yang dialokasikan untuk subsidi elpiji 3 kg pada tahun 2026, yang diperkirakan berada dalam rentang Rp 80-87 triliun. Namun, ia menekankan bahwa angka ini masih bersifat tentatif dan dapat berubah seiring dengan perkembangan pembahasan dan penyesuaian asumsi yang mendasarinya. "Range-nya untuk subsidi elpiji 3 kg sampai dengan sekarang, range-nya ya, mungkin di angka sekitar Rp 80-87 triliun. Masih range, karena asumsinya kan kami lagi bahas," jelas mantan Menteri Investasi tersebut.

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, tengah berupaya keras untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dalam rangka memperbaiki sistem distribusi elpiji 3 kg bersubsidi. Salah satu fokus utama adalah penerapan sistem satu harga di seluruh wilayah Indonesia, yang diharapkan dapat menutup celah penyimpangan dan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.

"Kami lagi bahas Perpres untuk elpiji 3 kg. Metode penyalurannya akan kami ubah agar tidak lagi terjadi kebocoran. Salah satunya adalah kemungkinan penerapan harga tunggal di seluruh daerah," ungkap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu, 2 Juli 2025.

Bahlil menyoroti masih maraknya praktik penyelewengan dalam distribusi elpiji 3 kg, mulai dari pemindahan isi tabung ke wadah non-subsidi hingga praktik permainan harga di tingkat pengecer yang merugikan konsumen. "Dengan satu harga, kami ingin tidak ada lagi celah permainan di bawah. Selama ini negara sudah menggelontorkan Rp 80 hingga Rp 87 triliun per tahun untuk subsidi elpiji 3 kg, tapi kenyataannya tidak semua bantuan itu sampai ke rakyat yang memang berhak," keluhnya.

Ia juga menyinggung masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi elpiji 3 kg. Menurutnya, seringkali masyarakat yang tergolong mampu justru lebih banyak menikmati elpiji bersubsidi, sementara masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru terbebani oleh harga jual yang tinggi di tingkat pengecer. "Kalau harga di lapangan terus naik, pada akhirnya harapan negara untuk meringankan beban rakyat jadi tidak nyambung dengan kondisi sebenarnya," tegas Bahlil.

Pada tahun 2026, Kementerian ESDM mengusulkan kuota subsidi elpiji 3 kg sebesar 8,31 juta metrik ton. Pemerintah berencana untuk tetap menyalurkan subsidi dalam bentuk selisih harga, serupa dengan skema yang saat ini diterapkan untuk minyak tanah. Skema ini memungkinkan pemerintah untuk mengontrol harga jual elpiji 3 kg di tingkat konsumen, sekaligus memberikan insentif kepada produsen dan distributor.

Implementasi kebijakan harga tunggal elpiji 3 kg merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini menghantui sistem distribusi elpiji bersubsidi. Dengan harga yang seragam di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan praktik penyelewengan dan permainan harga dapat diminimalisir, sehingga subsidi dapat tersalurkan secara lebih efektif dan efisien kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Namun, penerapan harga tunggal elpiji 3 kg juga bukan tanpa tantangan. Perbedaan biaya distribusi antar wilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah Jawa dan luar Jawa, dapat menjadi kendala dalam menetapkan harga yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat dalam merumuskan regulasi yang mengatur penerapan harga tunggal elpiji 3 kg.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan harga tunggal elpiji 3 kg benar-benar berjalan efektif. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil, dalam upaya pengawasan ini. Dengan pengawasan yang komprehensif, diharapkan praktik penyelewengan dan pelanggaran dapat dicegah dan ditindak secara tegas.

Penerapan harga tunggal elpiji 3 kg merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan subsidi elpiji 3 kg tersalurkan secara tepat sasaran, diharapkan beban ekonomi masyarakat miskin dapat diringankan dan daya beli mereka dapat ditingkatkan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan sistem distribusi elpiji 3 kg yang lebih efisien dan transparan, diharapkan pelaku usaha di sektor ini dapat beroperasi secara lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menyadari bahwa penerapan harga tunggal elpiji 3 kg merupakan kebijakan yang kompleks dan memerlukan persiapan yang matang. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

Selain penerapan harga tunggal, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem distribusi elpiji 3 kg melalui berbagai cara, antara lain dengan memperkuat infrastruktur distribusi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menerapkan teknologi informasi. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, diharapkan biaya distribusi dapat ditekan dan harga elpiji 3 kg di tingkat konsumen dapat lebih terjangkau.

Pemerintah juga terus mendorong diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada elpiji. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan industri kecil. Dengan menggunakan gas bumi, masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan.

Pemerintah berharap bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan, sistem distribusi elpiji 3 kg dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada, serta berupaya untuk mencari solusi yang inovatif dan efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Kebijakan penerapan harga tunggal elpiji 3 kg ini juga menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak yang memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, namun ada juga yang menyampaikan kritik dan saran perbaikan. Pemerintah menyambut baik semua masukan yang konstruktif dan akan mempertimbangkan masukan tersebut dalam merumuskan regulasi yang mengatur penerapan harga tunggal elpiji 3 kg.

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan penerapan harga tunggal elpiji 3 kg sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya praktik penyelewengan atau pelanggaran dalam distribusi elpiji 3 kg. Dengan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor energi, termasuk dalam penyediaan elpiji yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya untuk mencari solusi yang inovatif dan efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta berupaya untuk menciptakan sistem energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Nandito Putra turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bahlil: Aturan Elpiji 3 Kg Satu Harga Masih Dibahas

More From Author

Krakatau Steel Ungkap 4 Proyek Strategis

Pemerintah Minta Toyota, Suzuki dan Daihatsu Tidak Naikkan Harga Kendaraan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *