Bahlil Semprot Dirjen ESDM dan Bos PLN di Rapat DPR: Kurang Ajar Kalian
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meluapkan kekesalannya di hadapan Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI. Kemarahan Bahlil dipicu oleh ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum teraliri listrik antara data yang dimiliki Kementerian ESDM dan PLN. Perbedaan data yang signifikan ini dinilai menghambat upaya percepatan elektrifikasi di seluruh pelosok negeri.
Menurut data Kementerian ESDM, terdapat sekitar 5.600 desa yang belum menikmati akses listrik. Namun, data yang disajikan oleh PLN menunjukkan angka yang hampir dua kali lipat, yaitu sekitar 10.000 desa. Perbedaan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai validitas data dan efektivitas koordinasi antara kedua lembaga tersebut.
"Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?" ujar Bahlil dengan nada tinggi, menunjukkan kekecewaannya yang mendalam. Ucapan Bahlil ini mencerminkan betapa seriusnya masalah ketidakakuratan data ini bagi pemerintah.
Bahlil mengakui bahwa terdapat sejumlah wajah baru di jajaran direksi PLN setelah perombakan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, ia menyayangkan bahwa Darmawan Prasodjo masih menjabat sebagai Direktur Utama, sehingga seharusnya data yang ada dapat diselaraskan dengan lebih baik.
"Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya cuma satu gitu, enggak berubah-ubah. Jadi oke data ini mungkin yang up to date (terkini), sayangnya tidak dilaporkan," kata Bahlil, menyiratkan bahwa data yang tidak akurat mungkin disebabkan oleh kurangnya koordinasi atau pelaporan yang tidak tepat waktu.
Meskipun terdapat perbedaan data, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada upaya pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan mendorong implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi alternatif untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.
"Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden (Prabowo Subianto) meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya, kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan," ungkap Bahlil, menjelaskan arahan Presiden dalam upaya percepatan elektrifikasi.
Bahlil juga berencana untuk segera bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan PLTS. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan fasilitas listrik tersebut akan dialokasikan melalui Kementerian ESDM, bukan lagi melalui PLN seperti sebelumnya.
"Nanti biayanya akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by-design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas," tegas Bahlil, menekankan bahwa program elektrifikasi harus selaras dengan prioritas pemerintah dan dikelola secara transparan dan akuntabel.
Kemarahan Bahlil Lahadalia ini menyoroti beberapa isu penting terkait upaya elektrifikasi di Indonesia. Pertama, pentingnya data yang akurat dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan program. Perbedaan data yang signifikan antara Kementerian ESDM dan PLN menunjukkan adanya masalah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan validasi data.
Kedua, perlunya koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah dan BUMN yang terlibat dalam program elektrifikasi. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan duplikasi program, inefisiensi anggaran, dan keterlambatan pencapaian target.
Ketiga, pentingnya inovasi dan solusi alternatif untuk mengatasi tantangan geografis dan teknis dalam upaya elektrifikasi di daerah-daerah terpencil. Pemanfaatan PLTS merupakan salah satu solusi yang menjanjikan, namun perlu didukung oleh kebijakan yang tepat, pendanaan yang memadai, dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.
Keempat, perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program elektrifikasi. Alokasi anggaran melalui Kementerian ESDM diharapkan dapat meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan dana, serta memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Insiden ini juga menjadi peringatan bagi para pejabat pemerintah dan BUMN untuk selalu bekerja dengan profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketidakakuratan data dan kurangnya koordinasi tidak hanya menghambat upaya pembangunan, tetapi juga dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program-program pemerintah.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja keras, koordinasi yang baik, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Data yang akurat, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang efektif adalah kunci keberhasilan program elektrifikasi di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan program elektrifikasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang manfaat listrik, cara menggunakan listrik secara aman dan efisien, serta cara memelihara infrastruktur listrik yang telah dibangun.
Pendidikan dan pelatihan juga perlu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan listrik untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Misalnya, dengan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, atau dengan memberikan bantuan modal untuk memulai usaha kecil yang menggunakan listrik.
Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat memastikan bahwa program elektrifikasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat sosial dan budaya yang berkelanjutan. Masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap infrastruktur listrik yang telah dibangun, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk menjaga dan memeliharanya.
Pemerintah juga perlu terus berinovasi dan mencari solusi-solusi baru untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam upaya elektrifikasi. Misalnya, dengan mengembangkan teknologi penyimpanan energi yang lebih efisien dan terjangkau, atau dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan lainnya seperti tenaga angin, tenaga air, dan biomassa.
Dengan terus berinovasi, pemerintah dapat mempercepat upaya elektrifikasi dan mencapai target-target yang telah ditetapkan. Selain itu, inovasi juga dapat menciptakan peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, upaya elektrifikasi adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Dengan akses listrik yang memadai, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan produktivitas mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berkomitmen untuk mendukung upaya elektrifikasi dan memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat listrik.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait. Ketegasan Menteri Bahlil diharapkan menjadi momentum untuk perbaikan data, peningkatan koordinasi, dan percepatan program elektrifikasi di seluruh Indonesia. Masyarakat menantikan hasil nyata dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses listrik yang merata dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
