Bahlil soal RI Impor BBM dari AS senilai USD 15 Miliar: Kami Tunggu Arahan Lebih Lanjut
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi rencana Indonesia untuk mengimpor minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat (AS). Kesepakatan impor ini menjadi salah satu poin krusial dalam negosiasi tarif antara kedua negara, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
"Kami di ESDM akan menyiapkan langkah teknis, terutama berkoordinasi dengan Pertamina. Setelah itu saya akan menyampaikan laporan perkembangan lebih lanjut," ujar Bahlil di kompleks Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Jumat, 18 Juli 2025.
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menjelaskan bahwa impor migas ini mencakup berbagai jenis produk, termasuk bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah, dan elpiji. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses impor akan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku di Indonesia. "Andaikan ada produk mentah yang masuk, pasti tetap dalam kerangka aturan yang berlaku."
Rincian komoditas migas yang akan diimpor masih dalam tahap pembahasan intensif. Dalam waktu dekat, Kementerian ESDM berencana untuk membahas lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Kami menunggu arahan lebih lanjut soal item-item-nya. Nilai impor yang dibahas di kisaran US$ 10 hingga 15 miliar," ungkap Bahlil.
Keputusan untuk mengimpor migas dari AS merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih luas dalam negosiasi tarif impor antara kedua negara. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berhasil memperoleh penurunan tarif impor dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai imbal baliknya, AS mendapatkan keringanan berupa tarif nol persen untuk ekspor ke Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa sektor migas akan menjadi salah satu yang paling terdampak dari kesepakatan ini, selain produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia, dan farmasi.
"Tarif 19 persen untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas 0 persen, sebenarnya punya risiko tinggi bagi neraca dagang Indonesia," kata Bhima dalam keterangan tertulis kepada Tempo, pada Rabu, 16 Juli 2025.
Bhima mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, total impor dari lima jenis produk utama tersebut telah mencapai US$ 5,37 miliar atau sekitar Rp 87,3 triliun. Ia memperkirakan bahwa pelebaran defisit migas akan semakin menekan nilai tukar rupiah dan memaksa pemerintah untuk mengalokasikan subsidi energi yang jauh lebih besar dari rencana awal.
Menurut Bhima, alokasi subsidi energi tahun 2026 yang sedang diajukan pemerintah sebesar Rp 203,4 triliun tidak akan mencukupi untuk menutupi kebutuhan impor migas. Ia memperkirakan bahwa setidaknya dibutuhkan Rp 300-320 triliun, mengingat ketergantungan impor BBM dan LPG yang semakin besar.
Bhima juga menekankan bahwa ketergantungan pada impor migas selama ini telah menjadi beban besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ada kekhawatiran Indonesia harus membeli minyak dari AS dengan harga lebih mahal dari pasar karena terikat hasil negosiasi dagang. Kalau Indonesia disuruh beli produk minyak dan LPG tapi harganya di atas harga yang biasa dibeli Pertamina, repot juga," ujarnya.
Oleh karena itu, Bhima mendesak agar momen ini dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. "Semua program transisi energi harus segera dijalankan agar defisit migas bisa ditekan," kata Bhima.
Analisis Mendalam Dampak Impor Migas dari AS
Keputusan Indonesia untuk mengimpor migas dari AS memiliki implikasi yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, kesepakatan ini dapat memberikan kepastian pasokan energi bagi Indonesia, terutama di tengah peningkatan kebutuhan energi yang terus meningkat. Selain itu, penurunan tarif impor yang diperoleh Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS.
Namun, di sisi lain, kesepakatan ini juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Fasilitas tarif nol persen yang diberikan kepada AS dapat meningkatkan impor produk AS ke Indonesia, yang berpotensi mengancam industri dalam negeri. Selain itu, ketergantungan pada impor migas dapat memperburuk defisit neraca perdagangan Indonesia dan menekan nilai tukar rupiah.
Tantangan dan Peluang dalam Implementasi
Implementasi kesepakatan impor migas dari AS akan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa harga migas yang diimpor dari AS kompetitif dan tidak memberatkan APBN. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses impor berjalan transparan dan akuntabel, serta tidak menimbulkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Namun, kesepakatan ini juga membuka sejumlah peluang bagi Indonesia. Pemerintah dapat memanfaatkan kesepakatan ini untuk memperkuat hubungan bilateral dengan AS, terutama di bidang energi. Selain itu, pemerintah dapat mendorong investasi AS di sektor energi Indonesia, terutama di bidang energi terbarukan.
Rekomendasi Kebijakan
Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari kesepakatan impor migas dari AS, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah kebijakan. Pertama, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam mengenai dampak kesepakatan ini terhadap perekonomian Indonesia, terutama terhadap neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, dan industri dalam negeri.
Kedua, pemerintah perlu merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, sehingga dapat memanfaatkan penurunan tarif impor yang diperoleh. Ketiga, pemerintah perlu mempercepat transisi energi yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Keempat, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi energi di semua sektor, sehingga dapat mengurangi kebutuhan energi secara keseluruhan. Kelima, pemerintah perlu meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor migas.
Keenam, pemerintah perlu memastikan bahwa proses impor migas dari AS berjalan transparan dan akuntabel. Ketujuh, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap impor migas, sehingga dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kesimpulan
Kesepakatan impor migas dari AS merupakan langkah strategis yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari kesepakatan ini. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan kesepakatan ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi. Pemerintah juga harus terus mendorong diversifikasi sumber energi dan mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor migas dalam jangka panjang. Keterbukaan dan transparansi dalam implementasi kesepakatan ini juga menjadi kunci untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
