Budi Arie Benarkan Ada Pelanggaran dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengakui adanya indikasi pelanggaran dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif ambisius pemerintah untuk mendorong perekonomian di tingkat desa. Pengakuan ini muncul di tengah sorotan publik dan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam program yang melibatkan ribuan desa di seluruh Indonesia. Budi Arie mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat protes dari sejumlah desa yang merasa pemilihan pengurus koperasi dilakukan secara tidak adil dan bermasalah.
"Betul ada protes surat ke kami, pemilihannya bermasalah, minta diulang," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Rabu, 9 Juli 2025. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa permasalahan dalam pembentukan koperasi tidak hanya bersifat anekdot, tetapi telah menjadi perhatian serius yang memerlukan tindakan korektif.
Budi Arie menjelaskan bahwa perwakilan dari beberapa desa telah secara khusus meminta agar musyawarah desa yang berkaitan dengan pembentukan koperasi diulang. Mereka merasa proses awal tidak melibatkan partisipasi yang memadai dari seluruh warga desa dan adanya indikasi manipulasi dalam pemilihan pengurus. Meskipun mengakui adanya masalah, Budi Arie berhati-hati dalam memberikan penilaian yang terlalu umum. Ia menekankan pentingnya melihat data secara proporsional dan tidak menggeneralisasi masalah yang mungkin hanya terjadi di sebagian kecil desa.
"Karena berbahaya untuk mengambil kesimpulan. Kalau statistiknya misalnya 800 bermasalah, itu cuma 1 persen dari 80 ribu," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Budi Arie berusaha untuk menjaga perspektif yang seimbang dan menghindari stigmatisasi terhadap seluruh program Koperasi Desa Merah Putih.
Meskipun demikian, Budi Arie menyambut baik setiap bentuk protes dan masukan dari masyarakat. Ia menganggapnya sebagai wujud kontrol publik yang penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. "Karena mereka yang minta, ‘ini enggak benar Pak, direkayasa sama kepala desa dan sebagainya’," ucap Budi Arie menirukan keluhan warga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dan tidak segan untuk menyampaikan aspirasi mereka jika merasa ada yang tidak beres.
Hingga 9 Juli 2025, pemerintah telah berhasil membentuk 80.605 Koperasi Desa Merah Putih, melampaui target awal sebanyak 80.000 unit. Dari jumlah tersebut, 77.120 koperasi telah resmi mengantongi surat keputusan badan hukum. Budi Arie mengklaim bahwa capaian ini merupakan bukti nyata antusiasme masyarakat terhadap koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.
Namun, di balik angka-angka yang menggembirakan tersebut, terdapat pula tantangan dan kendala yang perlu diatasi. Beberapa wilayah seperti Papua, Sulawesi Tenggara, dan Banten masih belum berhasil memenuhi target pembentukan koperasi. "Terutama Banten. Karena ada satu desa, jadi tidak 100 persen. Desa Baduy masih kami dorong," kata Budi Arie.
Kondisi geografis dan sosial budaya yang beragam di seluruh Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih. Di daerah-daerah terpencil dengan aksesibilitas yang terbatas, proses sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat menjadi lebih sulit. Selain itu, perbedaan adat dan tradisi juga dapat mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan konsep koperasi modern.
Budi Arie juga mengakui bahwa pihaknya telah menerima keluhan dari kepala dinas koperasi daerah yang menyebutkan bahwa sebagian warga belum siap dan kurang memahami manajemen koperasi. "Warga belum siap, warga belum banyak yang tahu tentang manajemen koperasi," ujar Budi Arie menirukan keluhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan mengenai koperasi perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengelola koperasi secara mandiri dan profesional.
Untuk mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang ada, pemerintah berencana meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih secara nasional pada 19 Juli 2025 di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Acara peluncuran ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi dan mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi desa. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah yang tinggi terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.
Pengakuan Budi Arie mengenai adanya pelanggaran dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah yang positif dan menunjukkan transparansi pemerintah dalam mengelola program ini. Namun, pengakuan saja tidak cukup. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah yang ada dan memastikan bahwa proses pembentukan koperasi di seluruh desa dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
- Investigasi mendalam: Pemerintah perlu melakukan investigasi mendalam terhadap laporan-laporan pelanggaran yang masuk. Investigasi ini harus dilakukan secara independen dan melibatkan pihak-pihak yang kompeten.
- Penegakan hukum: Jika terbukti ada pelanggaran, pemerintah harus menindak tegas para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.
- Perbaikan sistem: Pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem dalam proses pembentukan koperasi. Perbaikan ini harus mencakup mekanisme pemilihan pengurus yang lebih transparan, pengawasan yang lebih ketat, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif.
- Edukasi dan pelatihan: Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan pelatihan mengenai koperasi kepada masyarakat. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi, manajemen koperasi, dan manfaat koperasi bagi perekonomian desa.
- Pendampingan: Pemerintah perlu memberikan pendampingan yang intensif kepada koperasi-koperasi yang baru dibentuk. Pendampingan ini harus mencakup aspek-aspek manajemen, keuangan, dan pemasaran.
Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa. Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian di tingkat desa. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika program ini dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait harus bekerja sama untuk mewujudkan visi ini.
Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bergantung pada aspek formal pembentukan dan administrasi. Aspek substansial, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap modal, dan pengembangan jaringan pemasaran, juga memegang peranan krusial. Tanpa perhatian yang seimbang terhadap aspek-aspek ini, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi hanya menjadi simbol formal tanpa dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang program pendukung yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal dengan bunga rendah, dan fasilitasi akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi. Program-program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal.
Terakhir, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa merupakan kunci utama keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program ini akan lebih relevan dengan kebutuhan mereka dan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi.
Dengan kerja keras, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
