Daftar Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2025

Daftar Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2025

Pemerintah telah merevisi alokasi anggaran untuk sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Penyesuaian ini dilakukan seiring dengan dinamika kebutuhan pembangunan nasional dan prioritas pemerintah dalam menjalankan program-program strategis. Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja K/L pada semester I mencapai Rp 470,5 triliun, setara dengan 40,6 persen dari total pagu APBN 2025 yang sebesar Rp 1.160,1 triliun. Sementara itu, proyeksi realisasi belanja K/L pada semester II diperkirakan akan meningkat signifikan menjadi Rp 805,1 triliun, atau mencapai 69,4 persen dari APBN.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporannya menekankan bahwa kinerja belanja K/L pada semester II 2025 akan sangat dipengaruhi oleh upaya akselerasi belanja pemerintah. Fokus utama adalah mempercepat pelaksanaan program-program prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional secara komprehensif. Program-program prioritas ini dirancang untuk mendukung pencapaian Astacita, yang merupakan visi pembangunan jangka panjang Indonesia.

Beberapa program prioritas yang menjadi fokus utama meliputi:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis. Program MBG diharapkan dapat mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.

2. Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos): Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bansos diberikan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan bantuan perumahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

3. Penguatan Pendidikan Guna Mencetak SDM Unggul dan Berdaya Saing: Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, anggaran pendidikan terus ditingkatkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

4. Peningkatan Layanan Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Produktif: Kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah tenaga medis, dan program-program pencegahan penyakit.

5. Penguatan Ketahanan Pangan: Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang perlu diatasi untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan produksi pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian, dan menjaga stabilitas harga pangan.

6. Pembangunan Pertahanan Semesta: Pemerintah menyadari pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, anggaran pertahanan terus ditingkatkan untuk memperkuat kemampuan militer Indonesia, meningkatkan kualitas peralatan militer, dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Untuk mendukung realisasi belanja tersebut, outlook belanja K/L pada 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.275,6 triliun atau 98,6 persen dari perkiraan pagu revisi Rp 1.294,3 triliun.

Setelah mengalami penambahan anggaran, beberapa K/L menempati posisi teratas sebagai penerima anggaran terbesar pada 2025. Berikut adalah daftar 15 K/L dengan anggaran terbesar pada 2025 setelah mengalami perubahan:

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Kemenhan menempati peringkat pertama dengan anggaran sebesar Rp 247,5 triliun. Anggaran ini meningkat signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya sebesar Rp 166,3 triliun. Realisasi belanja Kemenhan pada semester I mencapai Rp 102,3 triliun atau 61,5 persen dari APBN. Peningkatan anggaran ini ditujukan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kemampuan personel, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Polri berada di urutan kedua dengan outlook belanja 2025 diperkirakan sebesar Rp 138,5 triliun, meningkat dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 126,6 triliun. Realisasi belanja Polri pada semester I mencapai Rp 65,9 triliun atau 52 persen dari APBN 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, modernisasi peralatan kepolisian, dan peningkatan kesejahteraan personel.

3. Badan Gizi Nasional (BGN): BGN menempati urutan ketiga dengan outlook belanja 2025 diperkirakan sebesar Rp 116,6 triliun, meningkat signifikan dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 71 triliun. Realisasi belanja BGN pada semester I mencapai Rp 5 triliun atau 7 persen dari APBN 2025. Peningkatan anggaran ini ditujukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program-program peningkatan gizi masyarakat lainnya.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk membangun jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan perumahan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk membangun rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta meningkatkan jumlah tenaga medis dan program-program pencegahan penyakit.

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek): Kementerian Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

7. Kementerian Sosial (Kemensos): Kementerian Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang besar untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial diberikan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan bantuan perumahan.

8. Kementerian Agama (Kemenag): Kementerian Agama mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan layanan keagamaan di seluruh Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk membangun madrasah, pesantren, dan fasilitas keagamaan lainnya, serta meningkatkan kualitas guru agama dan program-program keagamaan.

9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Sebagai pengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan mendapatkan alokasi anggaran yang besar untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Anggaran ini digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil, membayar utang negara, dan membiayai berbagai program pemerintah.

10. Kementerian Perhubungan (Kemenhub): Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk membangun bandara, pelabuhan, jalan kereta api, dan fasilitas transportasi lainnya.

11. Kementerian Pertanian (Kementan): Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk meningkatkan produksi pertanian di seluruh Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk memberikan subsidi pupuk, membangun irigasi, dan mengembangkan teknologi pertanian.

12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Kementerian ESDM mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk mengelola sumber daya energi dan mineral di Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas bumi, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi.

13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Kementerian LHK mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan di Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan.

14. Badan Pusat Statistik (BPS): Badan Pusat Statistik mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk mengumpulkan dan mengolah data statistik di Indonesia. Data statistik ini digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan berbagai pihak lainnya.

15. Komisi Pemilihan Umum (KPU): Komisi Pemilihan Umum mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemilu, seperti pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan suara.

Penyusunan daftar ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Prioritas pada sektor pertahanan, keamanan, gizi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan mencerminkan fokus pemerintah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi, dan menjaga kedaulatan negara. Diharapkan dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang efisien, program-program pemerintah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.