Deretan panjang truk-truk raksasa mengular tanpa henti, membentang dari Patung Kuda hingga menyeberang Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/7) lalu, menciptakan pemandangan yang jarang terjadi dan sekaligus melumpuhkan salah satu arteri utama ibu kota. Ratusan sopir truk dari berbagai wilayah berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan untuk menyuarakan penolakan keras mereka terhadap kebijakan penindakan over dimension over load (ODOL) yang dinilai memberatkan dan mengancam mata pencaharian mereka. Aksi demonstrasi ini tidak hanya menjadi panggung bagi tuntutan para sopir, tetapi juga menyebabkan kemacetan parah yang berdampak luas bagi mobilitas warga Jakarta.
Pemandangan Jalan Merdeka Selatan pada pagi hingga siang hari itu sangat kontras dengan hiruk pikuk lalu lintas yang biasa. Sekitar pukul 11.20 WIB, jalan protokol yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan kawasan bisnis ini dipenuhi oleh barisan truk besar, mulai dari truk kontainer, truk bak terbuka, hingga truk tangki, yang diparkir rapat di kedua ruas jalan. Tak hanya truk, beberapa mobil pick-up dan kerumunan massa yang merupakan bagian dari aksi unjuk rasa juga terlihat memenuhi area tersebut, memperparah kepadatan. Klakson yang sesekali meraung, teriakan orasi dari pengeras suara, dan spanduk-spanduk berisi tuntutan menjadi latar belakang suasana tegang namun teratur di pusat kota.
Kebijakan ODOL, yang menjadi pemicu utama demonstrasi ini, adalah upaya pemerintah untuk menindak tegas kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan yang diizinkan. Regulasi ini, yang secara gencar disosialisasikan dan mulai diterapkan lebih ketat, bertujuan untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan nasional yang sering rusak akibat beban berlebih, serta menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap disebabkan oleh kendaraan ODOL. Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menargetkan "zero ODOL" pada tahun 2023, sebuah ambisi yang disambut dengan resistensi kuat dari para pelaku industri logistik, khususnya sopir truk.
Bagi para sopir, kebijakan ODOL diibaratkan sebagai "palu godam" yang langsung menghantam dapur ekonomi keluarga mereka. "Kami ini cuma rakyat kecil, Pak. Kalau truk kami ditindak, mau makan apa anak istri di rumah?" keluh Budi (bukan nama sebenarnya), seorang sopir truk yang telah puluhan tahun melintasi jalur Pantura. Ia menjelaskan bahwa banyak truk yang beroperasi saat ini sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan angkutan barang yang efisien, dan untuk menyesuaikan kembali dengan standar ODOL memerlukan biaya modifikasi yang sangat besar, mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, sebuah angka yang mustahil dipenuhi oleh sebagian besar sopir. Selain itu, pembatasan muatan berarti pendapatan per rit akan berkurang drastis, sementara biaya operasional tetap tinggi. Mereka menuntut pemerintah memberikan solusi yang lebih manusiawi, seperti insentif untuk modifikasi atau penundaan implementasi hingga ada infrastruktur dan ekosistem logistik yang lebih siap.
Dampak kemacetan akibat aksi ini terasa di seluruh kawasan sekitar Monumen Nasional (Monas). Arus lalu lintas yang seharusnya lancar di pagi hari berubah menjadi antrean kendaraan yang panjang dan tak bergerak. Jalan-jalan alternatif seperti Jalan Kebon Sirih, Jalan Fachrudin, dan Jalan Tanah Abang juga mengalami peningkatan volume kendaraan yang signifikan, menyebabkan kemacetan merayap di mana-mana. Pengguna jalan, mulai dari pengendara sepeda motor, mobil pribadi, hingga angkutan umum seperti TransJakarta, terjebak dalam pusaran kemacetan selama berjam-jam. Banyak jadwal perjalanan yang terganggu, aktivitas bisnis terhambat, dan produktivitas warga menurun drastis.
Petugas kepolisian dengan sigap diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan jalannya demo dan mengurai kemacetan. Puluhan personel polisi lalu lintas dan Sabhara terlihat berjaga di titik-titik krusial, berupaya mengarahkan kendaraan dan berkomunikasi dengan koordinator aksi. Negosiasi antara perwakilan sopir dan pihak kepolisian berlangsung alot di tengah terik matahari Jakarta. Akhirnya, pada pukul 11.35 WIB, setelah serangkaian diskusi dan desakan dari aparat, petugas kepolisian berhasil membuka kembali akses Jalan Merdeka Selatan secara perlahan. Kendaraan bermotor mulai diperbolehkan melintas, meskipun dengan kecepatan yang sangat rendah dan pengaturan ketat dari petugas di lokasi. Pembukaan jalan ini sedikit mengurai penumpukan kendaraan di titik-titik persimpangan, namun efek domino kemacetan masih terasa hingga sore hari di sejumlah ruas jalan lainnya.
Fenomena ODOL bukan hanya isu lokal, melainkan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dari sudut pandang pemerintah, penindakan ODOL adalah langkah mutlak untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur dan keselamatan publik. Kerugian negara akibat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan ODOL diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Selain itu, data kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa truk ODOL memiliki risiko kecelakaan yang lebih tinggi karena stabilitas yang terganggu dan jarak pengereman yang lebih panjang. Oleh karena itu, pemerintah bersikukuh dengan target "zero ODOL" sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien.
Namun, dari perspektif pelaku usaha transportasi, kebijakan ini terasa terburu-buru dan minim sosialisasi yang memadai. Banyak sopir dan pemilik perusahaan angkutan yang merasa tidak diberi waktu cukup untuk beradaptasi. Mereka berpendapat bahwa solusi tidak seharusnya hanya berupa penindakan, melainkan juga harus diiringi dengan fasilitasi dan dukungan, seperti kemudahan akses kredit untuk modifikasi kendaraan atau subsidi. Beberapa pihak juga mengusulkan adanya zona industri khusus yang mengakomodasi pergerakan barang dalam jumlah besar, sehingga tidak semua truk harus melintas di jalan-jalan umum dengan pembatasan ketat.
Protes sopir truk ini bukan yang pertama kalinya. Sejak kebijakan ODOL mulai digulirkan secara serius, telah terjadi beberapa kali aksi penolakan di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa isu ODOL adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak jika tidak ditangani dengan bijak dan komprehensif. Dialog antara pemerintah dan perwakilan sopir serta pengusaha logistik menjadi kunci utama untuk mencari titik temu. Tanpa komunikasi yang efektif dan solusi yang saling menguntungkan, bukan tidak mungkin aksi serupa akan kembali terulang, menghambat roda perekonomian dan menguji kesabaran warga ibu kota.
Pada akhirnya, peristiwa di Jalan Merdeka Selatan pada Rabu (2/7) tersebut menjadi cerminan dari tarik ulur kepentingan antara kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan jangka panjang dan realitas lapangan yang dihadapi oleh para pekerja. Antrean truk-truk yang berjejer rapi di jantung kota bukan hanya sekadar pemandangan kemacetan, melainkan simbol dari tuntutan akan keadilan dan keberlangsungan hidup bagi ribuan keluarga yang menggantungkan nasibnya pada roda-roda truk yang mereka kemudikan. Bagaimana pemerintah akan menindaklanjuti tuntutan ini dan mencari jalan tengah untuk mencapai target "zero ODOL" tanpa mematikan mata pencarian rakyat kecil akan menjadi ujian besar bagi keberhasilan kebijakan tersebut di masa mendatang.
