Ditanggung APBN, Pemeliharaan Aset IKN Telan Rp 300 Miliar per Tahun.

Ditanggung APBN, Pemeliharaan Aset IKN Telan Rp 300 Miliar per Tahun.

Pemerintah Indonesia masih menanggung beban biaya pemeliharaan aset di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperkirakan mencapai Rp 200 hingga Rp 300 miliar setiap tahunnya. Besarnya biaya ini menjadi sorotan, mengingat IKN merupakan proyek ambisius yang diharapkan dapat mandiri secara finansial di masa depan. Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa seluruh biaya pemeliharaan ini masih sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disebabkan karena OIKN belum memiliki status sebagai pemerintah daerah khusus yang memiliki kewenangan fiskal sendiri.

"Karena itu, Presiden Prabowo ingin mempercepat (pembangunannya)," ujar Basuki di kompleks gedung parlemen, Jakarta, pada Selasa, 8 Juli 2025. Pernyataan ini mengindikasikan adanya tekanan untuk mempercepat pembangunan IKN agar dapat segera mandiri secara finansial dan mengurangi beban APBN.

Basuki menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini IKN masih berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Status daerah khusus baru akan resmi berlaku setelah pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif rampung, yang ditargetkan selesai pada tahun 2028. Dengan kata lain, hingga tahun 2028, pemerintah pusat masih akan memikul tanggung jawab utama dalam pembiayaan dan pengelolaan IKN.

Anggaran ratusan miliar rupiah tersebut digunakan untuk memelihara berbagai fasilitas di kawasan IKN, termasuk gedung-gedung pemerintahan yang mulai dibangun dan sebagian sudah digunakan. Meskipun demikian, OIKN mengklaim telah melakukan upaya efisiensi untuk menekan pengeluaran tersebut.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Sumadilaga, menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya menekan kebutuhan anggaran seefisien mungkin. "Sudah kami tekan," ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 11 Juli 2025.

Danis memberikan contoh langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan, seperti membatasi penggunaan listrik di gedung kementerian yang belum sepenuhnya beroperasi serta pembatasan kegiatan pembersihan gedung-gedung kosong. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya OIKN untuk mengelola anggaran secara bijak dan mengurangi pemborosan.

Selain itu, biaya pemeliharaan juga mulai dibagi dengan pihak-pihak lain. Misalnya, Otorita IKN tidak menanggung perawatan Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan karena merupakan aset kementerian tersebut. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi dan pembagian tanggung jawab antara OIKN dengan kementerian/lembaga terkait dalam pengelolaan aset di IKN.

Beban pemeliharaan juga mulai diarahkan kepada pemilik tenant yang sudah mulai beroperasi di kawasan perkantoran IKN. "Kami membangun sistem secara bertahap," kata Danis. Dengan melibatkan pihak swasta dalam pemeliharaan aset, diharapkan beban APBN dapat berkurang secara bertahap.

Meskipun demikian, besarnya biaya pemeliharaan aset IKN yang mencapai ratusan miliar rupiah per tahun tetap menjadi perhatian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan proyek IKN dan dampaknya terhadap keuangan negara. Beberapa pihak mengkritik besarnya anggaran yang dialokasikan untuk IKN, sementara yang lain berpendapat bahwa investasi ini diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju.

Pemerintah sendiri berupaya meyakinkan publik bahwa proyek IKN akan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Selain sebagai pusat pemerintahan baru, IKN juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan IKN tidaklah sedikit. Selain masalah pendanaan, pemerintah juga harus mengatasi masalah pembebasan lahan, masalah lingkungan, dan masalah sosial yang mungkin timbul akibat relokasi penduduk.

Keberhasilan proyek IKN sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat juga sangat penting untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan inklusif.

Penting untuk dicatat bahwa pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana pembangunan IKN agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi publik mengenai proyek IKN agar masyarakat dapat memahami manfaat dan tujuan dari proyek ini. Dengan demikian, diharapkan dukungan publik terhadap proyek IKN dapat terus meningkat.

Dalam konteks pemeliharaan aset IKN, pemerintah perlu memastikan bahwa aset-aset tersebut dipelihara dengan baik agar dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan yang efisien, dan pengawasan yang ketat.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pemeliharaan aset yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi hijau dan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan aset.

Dengan demikian, diharapkan biaya pemeliharaan aset IKN dapat ditekan dan aset-aset tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Selain itu, citra IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan inklusif juga dapat terjaga.

Pada akhirnya, keberhasilan proyek IKN akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap proyek ini dan memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dengan kerja keras dan komitmen dari semua pihak, diharapkan visi IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penting untuk terus memantau perkembangan proyek IKN dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah agar proyek ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting dalam mengawal pembangunan IKN. Dengan demikian, diharapkan proyek IKN dapat menjadi contoh pembangunan yang partisipatif dan inklusif.

Dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang baik, diharapkan visi IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Riri Rahayuningsih berkontribusi dalam penulisan artikel ini.