Ide Fahri Hamzah Cicil Rumah, Maruarar Sirait: Usulkan Saja
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, memberikan tanggapan terhadap ide yang dilontarkan oleh wakilnya, Fahri Hamzah, mengenai skema attachment of earnings (AoE) untuk memfasilitasi kepemilikan rumah bagi para pekerja. Skema ini mengusulkan pemotongan gaji secara langsung untuk pembayaran cicilan rumah, sebuah solusi yang diharapkan dapat meringankan beban finansial para pekerja.
"Ya enggak apa-apa, nanti diusulkan aja," ujar Ara singkat saat ditemui di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, pada Senin, 14 Juli 2025. Pernyataan ini menunjukkan keterbukaan Ara terhadap ide-ide baru yang dapat meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat.
Maruarar menjelaskan bahwa ide tersebut belum secara resmi disampaikan oleh Fahri, sehingga belum ada pembahasan internal di dalam kementerian. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima dan mempertimbangkan usulan yang diajukan oleh wakilnya. "Belum (dibahas). Diusulkan aja, kalau ada usul dari Wamen," tambahnya.
Ketika ditanya mengenai potensi implementasi ide tersebut, Ara menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam setelah usulan resmi diterima. "Kami pelajari dong, ya. Semua usul itu tentu kami ide baik, niat baik. Kami tampung, apalagi dari pak Fahri," jelasnya. Hal ini menunjukkan komitmen kementerian untuk mempertimbangkan setiap ide yang berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor perumahan.
Sebelumnya, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa skema AoE dapat menjadi alternatif pembiayaan perumahan bagi pekerja tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Itu kan intinya kalau ada kesepakatan antara pengusaha dan buruhnya dan lain-lainnya di luar negara, mereka mau bikin kesepakatan untuk menjadikan gaji mereka sebagai bagian dari jaminan pengadaan rumah," ungkap Fahri saat ditemui di kantornya di Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025.
Fahri menambahkan bahwa usulan ini muncul saat dirinya menjadi pembicara dalam sebuah diskusi. Saat ditanya apakah usulan tersebut telah dibahas di internal kementerian, ia menjawab bahwa ide ini masih dalam tahap gagasan awal. "Itu saya diundang diskusi, saya sampaikan gagasan. Itu sehat, karena istilahnya dia ada pabrik di suatu tempat, kemudian ada kesepakatan di antara mereka, nanti BUMN bisa support, itu jalan," jelasnya.
Ia menekankan bahwa skema ini hanya akan berjalan jika ada kesepakatan dari semua pihak terkait, termasuk pekerja, pengusaha, dan lembaga keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa skema ini adil dan menguntungkan bagi semua pihak.
Fahri pertama kali mengemukakan usulan skema attachment of earnings sebagai alternatif pembiayaan perumahan pekerja pada Rabu, 2 Juli 2025. Dengan skema ini, gaji pekerja pabrik akan dipotong langsung oleh manajemen perusahaan untuk pembayaran cicilan rumah melalui bank, sehingga proses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini diharapkan dapat mengatasi kendala akses pembiayaan yang selama ini menjadi penghalang bagi banyak pekerja untuk memiliki rumah.
Menurutnya, kebutuhan perumahan bagi pekerja merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas industri. Namun, keterbatasan akses pembiayaan yang sederhana dan tidak birokratis seringkali menjadi tantangan utama. "Kita butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada semua pihak, pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning menjawab ini," tegas Fahri.
Fahri meyakini bahwa jika model ini berhasil diterapkan secara luas, akan muncul gerakan nasional penyediaan perumahan pekerja berbasis kolaborasi antara industri, perbankan, dan pengembang, tanpa intervensi fiskal langsung dari pemerintah. Ia menambahkan bahwa pemerintah siap mendukung inisiatif ini melalui regulasi teknis yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam skema ini.
"Kami ingin mengonsolidasikan ini sebagai gerakan nasional. Kalau model ini sukses, kita bisa membangun klaster-klaster perumahan pekerja di kawasan industri secara mandiri dan berkelanjutan," pungkasnya.
Skema attachment of earnings ini menawarkan beberapa keuntungan potensial. Pertama, mengurangi risiko gagal bayar karena cicilan dibayarkan langsung dari gaji. Kedua, mempermudah akses pembiayaan bagi pekerja yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank secara konvensional. Ketiga, menciptakan permintaan yang stabil untuk perumahan, yang dapat mendorong pertumbuhan sektor properti dan menciptakan lapangan kerja. Keempat, mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah, sehingga memungkinkan alokasi dana publik yang lebih efisien.
Namun, skema ini juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, perlunya kesepakatan yang kuat antara pekerja dan pengusaha mengenai besaran potongan gaji dan mekanisme pembayaran. Kedua, perlindungan terhadap pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau perubahan status pekerjaan. Ketiga, koordinasi yang efektif antara perusahaan, bank, dan pengembang untuk memastikan proses pembiayaan berjalan lancar. Keempat, perlunya regulasi yang jelas dan transparan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
Untuk memastikan keberhasilan implementasi skema AoE, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, melakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi manfaat dan risiko. Kedua, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi. Ketiga, menyediakan pelatihan dan edukasi bagi pekerja dan pengusaha mengenai mekanisme dan manfaat skema AoE. Keempat, membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengidentifikasi potensi masalah. Kelima, memberikan insentif bagi perusahaan dan pengembang yang berpartisipasi dalam skema AoE.
Selain skema AoE, terdapat beberapa alternatif pembiayaan perumahan lainnya yang dapat dipertimbangkan. Pertama, program subsidi pemerintah, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang memberikan subsidi bunga kepada pembeli rumah pertama. Kedua, program tabungan perumahan rakyat (Tapera), yang mewajibkan pekerja dan pengusaha untuk menyetor sejumlah dana yang dapat digunakan untuk membeli rumah. Ketiga, kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan perumahan terjangkau. Keempat, pengembangan skema sewa beli, yang memungkinkan pekerja untuk menyewa rumah dengan opsi untuk membelinya di kemudian hari.
Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Hal ini meliputi penyediaan lahan yang terjangkau, pembangunan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan akses pembiayaan, dan pengembangan model pembiayaan yang inovatif. Dengan upaya yang terkoordinasi, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Selain itu, perlu adanya edukasi dan literasi keuangan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya para pekerja, mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan investasi dalam properti. Hal ini dapat membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan memanfaatkan berbagai program dan skema pembiayaan yang tersedia.
Pada akhirnya, penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau adalah tanggung jawab bersama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, kita dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Skema attachment of earnings merupakan salah satu ide yang menjanjikan, dan dengan kajian yang cermat dan implementasi yang tepat, dapat menjadi bagian penting dari solusi tersebut. Respon positif dari Menteri Maruarar Sirait menunjukkan adanya harapan untuk mewujudkan gagasan ini menjadi kenyataan, demi kesejahteraan para pekerja dan kemajuan bangsa.
Pengembangan sektor perumahan juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sektor ini menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan industri terkait seperti bahan bangunan dan furnitur, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, investasi dalam sektor perumahan merupakan investasi strategis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi.
Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengembangan perumahan. Hal ini meliputi penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, efisiensi energi dan air, pengelolaan sampah yang baik, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan nyaman bagi generasi sekarang dan mendatang.
Selain itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap penyediaan perumahan bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penyandang disabilitas, dan lansia. Pemerintah dapat memberikan bantuan dan subsidi khusus bagi kelompok masyarakat ini agar mereka juga dapat memiliki akses terhadap perumahan yang layak.
Dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, kita dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera, di mana semua warga negaranya memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Ide-ide inovatif seperti skema attachment of earnings perlu terus dikembangkan dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan mulia ini.
