Ini Daftar ASN yang Dilarang WFA

Ini Daftar ASN yang Dilarang WFA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak menikmati fleksibilitas sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). Kebijakan ini, menurutnya, hanya diperuntukkan bagi ASN yang menunjukkan kinerja yang baik, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 30 Juni 2025.

"Pegawai yang diberikan fleksibilitas adalah mereka yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan bukan merupakan pegawai baru," jelas Rini, menekankan bahwa WFA bukanlah hak universal bagi seluruh ASN.

Pemerintah, melalui Kementerian PANRB, terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ASN dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan yang lebih fleksibel. Namun, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan WFA ini menjadi salah satu wujud upaya tersebut, dengan memberikan kesempatan kepada ASN yang memenuhi syarat untuk bekerja dari lokasi yang lebih nyaman dan produktif bagi mereka.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa kebijakan WFA ini bukan tanpa batasan. Pemerintah menyadari bahwa ada beberapa kategori ASN yang tidak dapat diberikan fleksibilitas ini, mengingat tugas dan tanggung jawab mereka yang membutuhkan kehadiran fisik di kantor. Oleh karena itu, ditetapkanlah kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh ASN agar dapat menikmati fasilitas WFA.

Kriteria ASN yang Tidak Diizinkan WFA

Secara garis besar, terdapat dua kategori utama ASN yang tidak diizinkan untuk melaksanakan WFA, yaitu:

1. ASN yang Sedang Menjalani Hukuman Disiplin: Pemerintah sangat menekankan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan bagi seluruh ASN. Oleh karena itu, ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik itu hukuman ringan, sedang, maupun berat, tidak akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan WFA. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN yang bersangkutan fokus pada perbaikan diri dan pemulihan kinerja sebelum diberikan fleksibilitas kerja.

2. ASN yang Berstatus Pegawai Baru: Kebijakan WFA juga tidak berlaku bagi ASN yang baru diangkat atau dipindahkan ke jabatan baru. Hal ini dikarenakan pegawai baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, mempelajari tugas dan tanggung jawab baru, serta membangun hubungan kerja yang efektif dengan rekan kerja dan atasan. Dengan mewajibkan pegawai baru untuk bekerja di kantor, diharapkan mereka dapat lebih cepat memahami dinamika organisasi dan memberikan kontribusi yang optimal.

Definisi Pegawai Baru dalam Konteks WFA

Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 secara spesifik mendefinisikan pegawai baru sebagai ASN yang baru menempati jabatannya karena proses pengadaan formasi, promosi, mutasi, atau rotasi. Definisi ini mencakup berbagai situasi yang menyebabkan seorang ASN menduduki posisi baru, baik itu sebagai fresh graduate yang baru diangkat menjadi PNS, maupun ASN yang telah berpengalaman namun dipromosikan atau dipindahkan ke unit kerja yang berbeda.

Pengecualian bagi pegawai baru ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pembekalan dan pendampingan yang memadai dari senior dan atasan mereka. Dengan berada di lingkungan kerja fisik, pegawai baru dapat lebih mudah bertanya, berdiskusi, dan belajar dari pengalaman orang lain. Hal ini akan membantu mereka untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif.

Fleksibilitas yang Terukur dan Terkendali

Meskipun ada pembatasan bagi ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin dan pegawai baru, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas yang terukur dan terkendali bagi ASN yang memenuhi syarat. Fleksibilitas ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan jam kerja yang fleksibel, penugasan proyek yang dapat dikerjakan dari jarak jauh, dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi.

Namun, fleksibilitas ini tidak berarti bahwa ASN dapat bekerja tanpa pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah tetap menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa ASN tetap memberikan kontribusi yang optimal meskipun bekerja dari jarak jauh. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan untuk memantau aktivitas kerja ASN dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku.

Dasar Hukum Kebijakan WFA bagi ASN

Kebijakan WFA bagi ASN memiliki dasar hukum yang kuat, yang terdiri dari:

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: PP ini mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi PNS, serta jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dikenakan bagi PNS yang melanggar peraturan. PP ini menjadi dasar bagi pengecualian ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin dari kebijakan WFA.

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN: Perpres ini mengatur tentang hari dan jam kerja ASN, serta fleksibilitas yang dapat diberikan dalam pengaturan jam kerja. Perpres ini menjadi dasar bagi pengaturan jam kerja yang fleksibel bagi ASN yang melaksanakan WFA.

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah: PermenPANRB ini merupakan aturan turunan dari PP dan Perpres di atas, yang mengatur secara lebih detail tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel, termasuk kriteria, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan WFA.

Peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai baru yang dikecualikan dari kebijakan WFA. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada masing-masing instansi untuk menyesuaikan kebijakan WFA dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi mereka.

PPK dapat menetapkan batasan waktu tertentu bagi pegawai baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja sebelum diizinkan untuk melaksanakan WFA. PPK juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti jenis pekerjaan, tingkat kesulitan tugas, dan ketersediaan mentor atau pembimbing, dalam menentukan apakah seorang pegawai baru layak untuk diberikan fleksibilitas WFA.

Tujuan dan Manfaat Kebijakan WFA bagi ASN

Kebijakan WFA bagi ASN memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain:

• Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kerja: Dengan memberikan fleksibilitas dalam pengaturan tempat dan waktu kerja, diharapkan ASN dapat bekerja lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik.

• Meningkatkan Keseimbangan Kehidupan Kerja: Kebijakan WFA dapat membantu ASN untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, sehingga mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja.

• Mengurangi Biaya Operasional: Dengan mengurangi jumlah ASN yang bekerja di kantor, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional, seperti biaya listrik, air, dan transportasi.

• Meningkatkan Daya Tarik ASN: Kebijakan WFA dapat meningkatkan daya tarik ASN bagi generasi muda yang lebih menyukai fleksibilitas dan otonomi dalam bekerja.

Tantangan dan Mitigasi Kebijakan WFA bagi ASN

Meskipun memiliki banyak manfaat, kebijakan WFA bagi ASN juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

• Kesulitan dalam Pengawasan dan Evaluasi Kinerja: Mengawasi dan mengevaluasi kinerja ASN yang bekerja dari jarak jauh membutuhkan sistem dan mekanisme yang efektif.

• Potensi Gangguan Komunikasi dan Koordinasi: Komunikasi dan koordinasi antar ASN yang bekerja dari jarak jauh dapat terganggu jika tidak ada sistem dan teknologi yang memadai.

• Risiko Keamanan Data dan Informasi: Bekerja dari jarak jauh dapat meningkatkan risiko keamanan data dan informasi jika tidak ada protokol dan prosedur yang ketat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya mitigasi, antara lain:

• Mengembangkan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja yang Berbasis Teknologi: Pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi pelaporan kinerja, sistem monitoring aktivitas kerja, dan platform kolaborasi online.

• Memperkuat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi: Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti penyediaan akses internet yang cepat dan stabil, platform komunikasi dan kolaborasi yang aman dan handal, serta pelatihan dan dukungan teknis bagi ASN.

• Menerapkan Protokol dan Prosedur Keamanan Data dan Informasi yang Ketat: Pemerintah perlu menerapkan protokol dan prosedur keamanan data dan informasi yang ketat, seperti penggunaan enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan pelatihan kesadaran keamanan bagi ASN.

Kesimpulan

Kebijakan WFA bagi ASN merupakan langkah maju dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya tarik ASN. Namun, kebijakan ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan terukur, dengan memperhatikan kriteria, persyaratan, dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan WFA, serta melakukan upaya mitigasi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin timbul. Dengan demikian, kebijakan WFA dapat memberikan manfaat yang optimal bagi ASN dan pelayanan publik.