Jelang Pemilihan Komisioner, Kenali Tugas dan Fungsi LPS

Jelang Pemilihan Komisioner, Kenali Tugas dan Fungsi LPS

Sebanyak 26 kandidat telah dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk menduduki kursi ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selaku Ketua Panitia Seleksi Dewan Komisioner LPS, mengumumkan keputusan ini, menegaskan bahwa hasil seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Para calon yang berhasil melewati tahap administrasi selanjutnya akan menghadapi serangkaian uji kelayakan dan kepatutan. Proses ini mencakup penelitian rekam jejak, pengumpulan masukan dari masyarakat, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, dan asesmen mendalam terhadap makalah yang mereka susun. Partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan dalam memberikan masukan dan informasi terkait integritas, rekam jejak, serta perilaku para kandidat.

LPS memegang peranan krusial sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan Indonesia. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan nasional.

Sebagai sebuah institusi yang independen, LPS memiliki mandat utama untuk melindungi simpanan masyarakat yang tersimpan di sektor perbankan. Pembentukan lembaga ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan, serta memberikan jaminan keamanan bagi nasabah dari risiko kehilangan dana simpanan mereka.

Selain berfungsi sebagai penjamin simpanan, LPS juga memiliki peran penting dalam proses penyelesaian masalah yang mungkin timbul pada bank. Dengan demikian, LPS turut memastikan keamanan simpanan nasabah, bahkan ketika bank mengalami kesulitan atau kegagalan.

Latar belakang pembentukan LPS tidak terlepas dari pengalaman pahit krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, yang dikenal sebagai krisis moneter. Krisis tersebut menyebabkan kebangkrutan sejumlah bank, memberikan dampak yang sangat besar bagi para nasabah yang kehilangan sebagian atau seluruh dana simpanan mereka. Pemerintah menyadari perlunya sebuah lembaga yang dapat menjamin dana masyarakat di bank secara resmi dan terstruktur.

Sebagai respons terhadap krisis dan upaya mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan, pemerintah secara resmi membentuk LPS pada tanggal 22 September 2005. Sejak saat itu, LPS bertugas secara aktif memantau dan menilai kinerja perbankan yang berada dalam cakupan pengawasannya, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

LPS juga memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan kepada bank-bank yang mengalami tekanan keuangan. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mengurangi risiko dan dampak negatif yang dapat merembet ke sistem perbankan secara luas.

Fungsi Utama LPS

Secara garis besar, LPS memiliki peran vital dalam melindungi nasabah apabila bank tempat mereka menyimpan dana mengalami krisis atau kebangkrutan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, fungsi utama LPS adalah memberikan jaminan atas simpanan milik nasabah di bank. Jika terjadi kegagalan bank, dana nasabah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan akan tetap dijamin dan dikembalikan.

Dengan adanya sistem penjaminan ini, masyarakat dapat merasa lebih tenang dan percaya untuk menempatkan dananya di bank. Perlindungan yang diberikan LPS mencakup berbagai jenis lembaga perbankan, mulai dari bank umum (termasuk bank asing, bank campuran, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, hingga bank milik negara) hingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2008, batas maksimal simpanan yang dijamin oleh LPS adalah sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank. Jika seorang nasabah memiliki beberapa rekening dalam satu bank, maka total simpanan yang dijamin akan dihitung dari keseluruhan saldo yang dimiliki.

Untuk bank konvensional, jaminan dari LPS mencakup nilai pokok simpanan dan bunga yang diperoleh. Sementara itu, di bank syariah, jaminan mencakup pokok simpanan serta bagi hasil yang telah ditetapkan sebagai hak nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Jenis simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS meliputi:

• Tabungan
• Giro
• Deposito
• Sertifikat deposito
• Bentuk simpanan lain yang memiliki sifat serupa

Jaminan juga berlaku untuk simpanan berbasis syariah, seperti:

• Giro wadiah
• Tabungan wadiah
• Tabungan mudharabah
• Deposito mudharabah

Selain memberikan jaminan simpanan, LPS juga berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem perbankan secara keseluruhan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu jika terdapat bank yang mengalami masalah, seperti penyelamatan, likuidasi, hingga restrukturisasi. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mencegah gangguan yang lebih luas pada sistem keuangan nasional.

Tugas-Tugas Utama LPS

Dalam menjalankan fungsinya, LPS memiliki lima tugas utama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. LPS bertugas untuk menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan simpanan, termasuk kriteria simpanan yang dijamin, mekanisme pembayaran klaim, dan prosedur penyelesaian bank gagal.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan. LPS bertanggung jawab untuk melaksanakan penjaminan simpanan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup proses verifikasi klaim, pembayaran klaim kepada nasabah yang memenuhi syarat, dan pengelolaan dana penjaminan.
3. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan melalui berbagai tindakan, seperti memberikan bantuan kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan, melakukan restrukturisasi bank, dan melakukan likuidasi bank jika diperlukan.
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Selain melaksanakan tindakan-tindakan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS juga bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya tersebut.
5. Menangani bank gagal (melakukan resolusi bank). Jika terdapat bank yang mengalami kegagalan, LPS memiliki kewenangan untuk mengambil alih dan menangani bank tersebut. Proses penanganan ini dapat meliputi penyelamatan bank, penggabungan bank dengan bank lain, atau likuidasi bank.

Dengan mandat yang luas ini, LPS memainkan peran vital dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan serta mendukung ketahanan sistem keuangan nasional. Keberadaan LPS memberikan rasa aman bagi para nasabah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemilihan komisioner yang kompeten dan berintegritas menjadi sangat penting untuk memastikan LPS dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Proses seleksi yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa LPS menjadi lembaga yang semakin kuat dan terpercaya.