Kemenkeu Usul Tambahan Anggaran di 2026 Sebesar Rp 4,88 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 4,88 triliun untuk tahun anggaran 2026, sebuah langkah yang dipandang krusial untuk mendukung optimalisasi fungsi dan tugas pokok kementerian dalam mengelola keuangan negara. Usulan ini diajukan setelah Kemenkeu menerima pagu indikatif awal sebesar Rp 47,13 triliun. Dengan tambahan yang diajukan, total pagu anggaran yang diharapkan Kemenkeu untuk tahun 2026 menjadi Rp 52,017 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menjelaskan bahwa pagu indikatif awal sebesar Rp 47,13 triliun tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional kementerian. Alokasi tersebut mencakup belanja pegawai, operasional kantor sehari-hari, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dasar minimal yang menjadi fondasi kinerja Kemenkeu. Namun, Suahasil menekankan bahwa alokasi tersebut belum mencakup kegiatan-kegiatan strategis yang membutuhkan dukungan anggaran tambahan agar Kemenkeu dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional.
Rincian mengenai kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp 4,88 triliun tersebut diuraikan oleh Suahasil menjadi empat poin utama yang mencerminkan prioritas strategis Kemenkeu di tahun 2026.
Pertama, dukungan pencapaian target penerimaan negara dialokasikan sebesar Rp 1,2 triliun. Investasi dalam peningkatan penerimaan negara menjadi prioritas utama mengingat perannya sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan. Anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur perpajakan, meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan, serta mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan peningkatan penerimaan negara, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kedua, layanan mandatory dan prioritas mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,74 triliun. Layanan mandatory merujuk pada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, seperti pembayaran pensiun, subsidi, dan transfer ke daerah. Sementara itu, layanan prioritas mencakup program-program strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Anggaran ini akan memastikan bahwa layanan-layanan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Ketiga, belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum terdanai dialokasikan sebesar Rp 1,9 triliun. Di era digital ini, investasi dalam TIK menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Kemenkeu. Anggaran ini akan digunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, memperkuat keamanan siber, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK. Dengan sistem informasi yang modern dan handal, Kemenkeu dapat mengelola keuangan negara dengan lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, pemanfaatan TIK juga dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai keuangan negara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Keempat, kebutuhan dasar unit eselon I baru dialokasikan sebesar Rp 41,32 miliar. Pembentukan unit eselon I baru merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi Kemenkeu. Anggaran ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional unit baru tersebut, seperti pengadaan peralatan kantor, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan sistem informasi. Dengan adanya unit eselon I baru yang didukung oleh anggaran yang memadai, Kemenkeu diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi.
Suahasil menjelaskan bahwa tambahan anggaran yang diajukan tersebut akan dialokasikan ke dalam lima program kementerian yang saling terkait dan mendukung satu sama lain.
Program kebijakan fiskal bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang tepat dan efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti analisis makroekonomi, peramalan pendapatan dan belanja negara, serta evaluasi dampak kebijakan fiskal.
Program pengelolaan penerimaan negara bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sumber, seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan pajak, penegakan hukum di bidang perpajakan, serta pengembangan sistem informasi perpajakan.
Program pengelolaan belanja negara bertujuan untuk memastikan bahwa belanja negara dialokasikan dan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan evaluasi anggaran.
Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko bertujuan untuk mengelola kas negara, aset negara, dan risiko keuangan secara optimal. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan utang negara, investasi pemerintah, serta pengelolaan risiko keuangan.
Program dukungan manajemen bertujuan untuk menyediakan dukungan administratif, keuangan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk kelancaran operasional Kemenkeu. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan aset.
Suahasil menegaskan bahwa usulan tambahan anggaran sebesar Rp 4,88 triliun tersebut merupakan alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkeu selaku pengelola fiskal negara. Dengan anggaran yang memadai, Kemenkeu dapat menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Suahasil juga menyampaikan informasi mengenai alokasi anggaran untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kemenkeu. Total anggaran untuk BLU pada tahun 2026 diusulkan sebesar Rp 10,38 triliun, jumlah yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran ini dialokasikan untuk tujuh BLU yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional.
Lembaga Pengelola Dana dan Pendidikan (LPDP) mendapatkan alokasi sebesar Rp 3,83 triliun. LPDP merupakan lembaga yang memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri. Investasi dalam pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan daya saing bangsa di era global.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) mendapatkan alokasi sebesar Rp 6,06 triliun. BPDPKS merupakan lembaga yang mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti penelitian dan pengembangan, peningkatan produktivitas petani, serta promosi produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional.
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) mendapatkan alokasi sebesar Rp 43,01 miliar. LDKPI merupakan lembaga yang memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada negara-negara berkembang lainnya. Melalui kerja sama pembangunan internasional, Indonesia dapat memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat dan berkontribusi pada pembangunan global.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mendapatkan alokasi sebesar Rp 69,6 miliar. BPDLH merupakan lembaga yang mengelola dana untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti rehabilitasi lahan kritis, pengembangan energi terbarukan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mendapatkan alokasi sebesar Rp 95,64 miliar. PIP merupakan lembaga yang memberikan pembiayaan kepada proyek-proyek infrastruktur strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Dengan pembiayaan dari PIP, proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mendapatkan alokasi sebesar Rp 163,47 miliar. LMAN merupakan lembaga yang mengelola aset negara yang tidak produktif agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan negara. Aset-aset tersebut dapat disewakan, dijual, atau dikembangkan untuk menghasilkan nilai tambah.
Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) mendapatkan alokasi sebesar Rp 15,03 miliar. PKN STAN merupakan perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan tenaga ahli di bidang keuangan negara. Lulusan PKN STAN memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 4,88 triliun dan alokasi anggaran untuk BLU sebesar Rp 10,38 triliun, Kemenkeu berharap dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usulan ini akan dibahas lebih lanjut oleh DPR RI sebelum disetujui menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
