Kementerian PKP Minta Tambah Anggaran Rp 48,02 Triliun untuk 2026
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 48,02 triliun untuk tahun anggaran 2026. Permohonan ini diajukan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung pada Kamis, 10 Juli 2025. Usulan ini diajukan sebagai upaya untuk mencapai target pembangunan dan renovasi perumahan serta penanganan kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Menurut Menteri Maruarar Sirait, pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kementerian PKP pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 1,82 triliun. Dengan demikian, untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, diperlukan tambahan anggaran yang signifikan, yaitu sebesar Rp 48,02 triliun. Total anggaran yang diusulkan oleh Kementerian PKP untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp 49,85 triliun.
Alokasi anggaran yang diusulkan tersebut akan difokuskan pada beberapa program utama, dengan prioritas utama diberikan kepada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau merenovasi rumah mereka secara swadaya. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan berupa material bangunan atau uang tunai kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu.
Dari total usulan anggaran sebesar Rp 49,85 triliun, sebesar Rp 45,55 triliun atau 91,37 persen dialokasikan untuk program BSPS dengan target 2 juta unit rumah. Alokasi anggaran yang besar ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Selain program BSPS, Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran untuk program-program lain di luar BSPS. Pada tahun 2026, anggaran untuk program-program di luar BSPS diusulkan sebesar Rp 4,3 triliun atau 8,63 persen dari total usulan anggaran. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 840 miliar atau 24,27 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2025, yang sebesar Rp 3,46 triliun. Kenaikan anggaran ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap program-program lain yang mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Program-program di luar BSPS yang akan didanai oleh anggaran tersebut antara lain adalah pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), pembangunan rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penanganan kawasan kumuh, pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Menteri Maruarar Sirait menjelaskan bahwa usulan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PKP telah mempertimbangkan target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2026. Dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah serta penanganan kawasan kumuh sebagai prioritas utama. Target ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial.
Dengan usulan anggaran sebesar Rp 49,85 triliun, Kementerian PKP menargetkan untuk membangun dan merenovasi 2.052.822 unit rumah serta menangani kawasan kumuh seluas 225 hektare pada tahun 2026. Target ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target yang lebih besar dalam RPJMN 2025-2029.
Menteri Maruarar Sirait mengakui bahwa mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah serta penanganan kawasan kumuh bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya upaya-upaya kreatif dalam mencapai target tersebut, khususnya dalam hal pendanaan. Selain mengandalkan anggaran dari pemerintah, Kementerian PKP juga akan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam rangka mendukung pendanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Beberapa upaya kreatif yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP antara lain adalah pembiayaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan, swadaya masyarakat, Corporate Social Responsibility (CSR), dan investasi. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.
Usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PKP untuk tahun 2026 merupakan langkah penting dalam upaya mencapai target pembangunan dan renovasi perumahan serta penanganan kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2026. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan upaya-upaya kreatif dalam pendanaan, diharapkan Kementerian PKP dapat mencapai target-target tersebut dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Selain itu, penambahan anggaran ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Pembangunan perumahan akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan permintaan terhadap material bangunan, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait lainnya. Dengan demikian, investasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah juga menyadari bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan pihak swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Selain program BSPS, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program lain, seperti program Sejuta Rumah, program Rumah Subsidi, dan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Program-program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Namun, tantangan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih sangat besar. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan lahan, terutama di perkotaan. Keterbatasan lahan menyebabkan harga tanah semakin mahal, sehingga sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah di perkotaan. Selain itu, masalah kawasan kumuh juga masih menjadi perhatian serius. Kawasan kumuh seringkali tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, sehingga rentan terhadap penyakit dan masalah sosial lainnya.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah pembangunan rumah vertikal atau apartemen sederhana di perkotaan. Pembangunan rumah vertikal dapat mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas dan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas sanitasi di kawasan kumuh.
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa perumahan yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia dan memiliki dampak yang besar terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
