Mentan Minta Bulog Tambah Penyerapan Beras jadi 4,5 Juta Ton
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman gencar mendorong peningkatan penyerapan beras oleh Perum Bulog, bahkan mengusulkan target ambisius hingga 4,5 juta ton. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi surplus panen dan upaya stabilisasi harga di tingkat petani. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul kekhawatiran terkait kualitas beras yang diserap dan dampaknya terhadap pasar serta konsumen.
Amran Sulaiman telah bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk membahas usulan penambahan serapan gabah petani. "Kami sudah via telepon, sudah oke, tinggal tunggu rakortas (rapat koordinasi terbatas)," ungkap Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin, 7 Juli 2025. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR, Amran mengusulkan agar target serapan gabah ditingkatkan dari setara 3 juta ton beras menjadi 4,5 juta ton. "Kami ingin masukan, mungkin ada perubahan Inpres (Instruksi Presiden). Kami butuh dukungan karena target kita hanya 3 juta ton," ujarnya.
Perubahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 dinilai krusial untuk merealisasikan target tersebut. Amran menjelaskan bahwa Bulog saat ini telah menyerap hampir 2,7 juta ton beras dari gabah petani. "Berarti tinggal 300. Artinya apa? Satu bulan ke depan tidak ada pembelian beras lagi, padahal masuk panen kedua," jelasnya, mengindikasikan perlunya tindakan cepat untuk mengantisipasi panen raya berikutnya.
Amran berharap dukungan dari Komisi IV DPR untuk memuluskan usulan ini. "Kalau bisa kalau usul kami 4,5 juta ton. Memang ini tidak pernah tercapai, tetapi berkat arahan Ibu Ketua dan seluruh Komisi IV, ini bisa kita capai," imbuhnya.
Namun, ambisi peningkatan serapan beras ini tidak lepas dari sorotan. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mewanti-wanti potensi kerusakan beras akibat kebijakan penyerapan gabah multikualitas. Koordinator Nasional KRKP, Ayip Said Abdullah, menyampaikan keresahannya atas kebijakan pemerintah yang mewajibkan Bulog menyerap semua gabah petani tanpa memperhatikan kualitas, atau "any quality". Menurutnya, ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 ini mengandung risiko jangka panjang bagi sektor pertanian.
"Risikonya besar dan bisa jadi akan lebih pendek usia berasnya," tegas Ayip. Ia khawatir kebijakan ini akan mendorong petani untuk memproduksi padi secara asal-asalan, tanpa memperhatikan standar dan praktik pertanian yang baik (good agricultural practices/GAP). "Karena enggak ada bedanya kan yang memproduksi dengan cara yang sangat baik, yang ramah lingkungan dengan yang enggak tuh harganya sama," jelasnya.
Ayip memprediksi petani akan cenderung mengejar waktu panen lebih cepat, bahkan menyerahkan gabah yang belum siap panen. Akibatnya, Bulog berpotensi menerima gabah kering panen (GKP) dengan kadar air sangat tinggi. "Kalau kadar airnya tinggi tingkat kerusakannya lebih cepat, misalnya jamuran dan seterusnya," ujarnya. Risiko kerusakan beras juga akan meningkat jika penyimpanan dan penanganan stok di Bulog tidak memenuhi standar.
Selain itu, Ayip juga menyoroti potensi penurunan mutu beras akibat penyerapan gabah multikualitas. Beras yang dihasilkan dari gabah campuran tidak akan mencapai kualitas premium. Gabah kering panen dengan kadar air tinggi juga akan menyebabkan penyusutan bobot saat proses pengolahan. Secara visual, beras dari gabah dengan kadar air tinggi cenderung berwarna lebih gelap, yang kurang diminati oleh konsumen. "Kalau ini dipasarkan oleh Bulog ada implikasi ke pasar kan dia harus bersaing dengan pasar bebas, seberapa kuat dia?" tanya Ayip.
Lebih lanjut, Ayip menyoroti hilangnya program penyaluran beras yang efektif, seperti program beras miskin (raskin) di masa lalu. "Kan jadi bantuan nontunai, jadi kehilangan pasarnya," ujarnya. Ia meminta Bulog untuk mempertimbangkan potensi risiko ini sebagai peringatan dini, agar dapat menangani dan mengolah gabah petani dengan baik, sehingga menghindari risiko kerusakan. "Pemerintah juga rugi karena subsidi kan, Bulog sendiri juga harus hidup karena dia perusahaan umum, kalau ini gagal rusak terus ya produknya dia enggak ada," imbuhnya.
Ayip juga mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat selaku konsumen berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik. Kualitas beras yang buruk akan berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap Bulog dan pemerintah.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Pertanian menyatakan komitmennya untuk menjaga kualitas beras yang diserap Bulog. Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk memastikan penerapan standar kualitas yang ketat dalam proses penyerapan dan penyimpanan gabah. Selain itu, Kementan juga akan terus mendorong petani untuk menerapkan praktik pertanian yang baik, sehingga menghasilkan gabah berkualitas tinggi.
Di sisi lain, Bulog menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan memperbaiki sistem penanganan stok, guna meminimalkan risiko kerusakan beras. Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengatakan bahwa pihaknya akan berinvestasi dalam teknologi pengeringan dan penyimpanan modern, serta meningkatkan pelatihan bagi petugas gudang.
Peningkatan target penyerapan beras oleh Bulog merupakan langkah strategis untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan Bulog dan pemerintah untuk menjaga kualitas beras yang diserap dan memastikan penyalurannya yang efektif kepada masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini justru dapat menimbulkan kerugian bagi petani, Bulog, dan konsumen.
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi kekhawatiran terkait kualitas beras, termasuk memperketat pengawasan mutu, memberikan insentif kepada petani yang menghasilkan gabah berkualitas tinggi, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan penanganan stok Bulog. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali program penyaluran beras yang efektif, seperti subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memastikan beras yang diserap Bulog dapat tersalurkan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan yang baik dan koordinasi yang solid antara berbagai pihak terkait, peningkatan target penyerapan beras oleh Bulog dapat menjadi solusi win-win bagi petani, Bulog, dan konsumen, serta berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Namun, jika tidak, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang yang merugikan semua pihak.
Kunci keberhasilan program ini terletak pada keseimbangan antara kuantitas dan kualitas. Pemerintah tidak hanya perlu fokus pada peningkatan volume penyerapan, tetapi juga harus memastikan bahwa beras yang diserap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Hanya dengan demikian, upaya peningkatan penyerapan beras oleh Bulog dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas padi, serta mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai swasembada beras yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan kualitas yang baik.
