Menteri PKP Targetkan Aturan Kredit Usaha Perumahan Terbit Akhir Juli
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menetapkan target ambisius untuk merampungkan dan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan pada akhir Juli 2025. Inisiatif ini dipandang sebagai terobosan kebijakan pertama di Indonesia yang secara khusus menyasar sektor perumahan melalui skema KUR. Oleh karena itu, proses penyusunannya memerlukan percepatan, kehati-hatian, serta kolaborasi aktif dari berbagai pihak terkait.
"Ya memang udah diminta, udah diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya udah dikeluarkan peraturannya ya," tegas Maruarar usai menghadiri rapat koordinasi penyusunan draf Peraturan Menteri di Kantor Kementerian BUMN, Senin malam, 14 Juli 2025.
Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah penting untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank-bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Kehadiran dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyukseskan implementasi KUR Perumahan.
Maruarar menekankan bahwa KUR Perumahan merupakan program yang sepenuhnya baru dan belum memiliki preseden sebelumnya di Indonesia. Hal ini menuntut pendekatan yang cermat dan terukur dalam penyusunannya. "Kita harus hati-hati betul, waktunya cepat, hati-hati, tata kelola benar, ya mesti banyak ngobrol lah sama semua stakeholder yang ada," jelasnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut berharap bahwa program KUR Perumahan tidak hanya akan mendorong peningkatan penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. "Kalau istilah Menteri Keuangan itu melenting. Melenting itu dari mikro jadi kecil, kecil jadi menengah. Supaya ada juga suatu hal yang bermanfaat," ungkapnya.
Sebelumnya, Maruarar sempat menuai kritik dari publik terkait usulannya untuk memperkecil ukuran rumah subsidi. Menanggapi hal tersebut, ia dengan rendah hati mencabut usulan tersebut. "Setelah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi V, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis, 10 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut masih berupa draf yang sengaja disebarluaskan untuk menjaring tanggapan dari masyarakat. "Draft itu tentu metode saya adalah diberikan kepada publik untuk dapat responnya. Mungkin istilah kerennya test the water," kata Maruarar.
Sebagai informasi, saat ini, Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 masih berlaku, yang mengatur bahwa rumah subsidi memiliki luas bangunan minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi, dengan luas tanah antara 60 hingga 200 meter persegi.
Urgensi KUR Perumahan: Mengatasi Backlog dan Meningkatkan Aksesibilitas
Inisiatif KUR Perumahan muncul sebagai respons terhadap tantangan besar yang dihadapi sektor perumahan di Indonesia, yaitu backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau. Jutaan keluarga di Indonesia masih belum memiliki akses terhadap perumahan yang layak, dan kondisi ini diperparah oleh pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi, dan keterbatasan lahan.
KUR Perumahan diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi backlog perumahan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan. Melalui skema KUR, MBR akan diberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan KPR komersial. Hal ini akan membuka peluang bagi lebih banyak keluarga untuk memiliki rumah impian mereka.
Potensi KUR Perumahan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Selain mengatasi backlog perumahan, KUR Perumahan juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sektor perumahan memiliki efek multiplier yang signifikan terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti industri bahan bangunan, konstruksi, furnitur, dan jasa keuangan. Dengan meningkatkan investasi di sektor perumahan, KUR Perumahan akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Tantangan dan Strategi Implementasi KUR Perumahan
Meskipun memiliki potensi besar, implementasi KUR Perumahan juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Selain itu, perlu juga diantisipasi potensi risiko kredit macet dan gelembung harga properti yang dapat timbul akibat peningkatan permintaan yang signifikan.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah perlu merumuskan strategi implementasi yang komprehensif dan terukur. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:
- Peningkatan koordinasi antar instansi: Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan implementasi KUR Perumahan berjalan lancar dan efektif.
- Pengawasan yang ketat: Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran dan penggunaan dana KUR Perumahan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan program ini tepat sasaran.
- Peningkatan literasi keuangan: Pemerintah perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya MBR, agar mereka memahami manfaat dan risiko KUR Perumahan serta dapat mengelola keuangan mereka dengan bijak.
- Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi: Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau perkembangan KUR Perumahan secara real-time dan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini.
- Kemitraan dengan pengembang perumahan: Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan pengembang perumahan yang memiliki reputasi baik dan berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Harapan dan Optimisme terhadap KUR Perumahan
Dengan strategi implementasi yang tepat, KUR Perumahan diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi backlog perumahan, meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap perumahan yang layak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Inisiatif ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkelanjutan.
Menteri Maruarar Sirait menyatakan optimismenya terhadap keberhasilan KUR Perumahan. Ia berharap bahwa program ini akan menjadi tonggak sejarah dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Keberhasilan KUR Perumahan akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun Indonesia yang lebih baik bagi generasi mendatang.
