Menteri PPMI Bantah Pekerja Migran Indonesia Melanggar Hukum di Jepang
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, dengan tegas membantah klaim yang beredar luas mengenai keterlibatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kasus pelanggaran hukum di Jepang. Bantahan ini muncul sebagai respons terhadap pemberitaan yang menyebutkan bahwa tiga Warga Negara Indonesia (WNI) terlibat dalam insiden yang berpotensi mencoreng citra bangsa dan mengancam keberlangsungan pengiriman tenaga kerja ke Negeri Sakura. Karding menegaskan bahwa ketiga WNI tersebut tidak berstatus sebagai pekerja migran resmi, melainkan memiliki status yang berbeda, yaitu peserta magang, WNI biasa, dan wisatawan.
"Tiga orang ini bukan pekerja migran. Satu magang, lainnya WNI biasa, turis," ungkap Karding saat memberikan keterangan pers di Pekanbaru, pada hari Rabu, 16 Juli 2025, sebagaimana dilansir dari Antaranews. Pernyataan ini bukan hanya bertujuan untuk mengklarifikasi status hukum ketiga WNI tersebut, tetapi juga untuk meredam spekulasi liar yang berpotensi merugikan banyak pihak, terutama calon pekerja migran yang menggantungkan harapan pada peluang kerja di Jepang.
Lebih lanjut, Karding menyoroti isu yang berkembang di media sosial mengenai potensi penutupan akses bagi PMI ke Jepang sebagai akibat dari kasus tersebut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, khususnya influencer yang gemar membuat sensasi tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh para influencer tersebut telah menciptakan kekhawatiran yang tidak berdasar di kalangan calon pekerja migran dan keluarga mereka.
"Itu ulah dari influencer yang mengunggah informasi hoaks. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Jepang dan KBRI bahwa kasus tiga orang ini tidak bisa digeneralisasi sebagai gambaran WNI di Jepang," tegas Karding. Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Jepang untuk memastikan bahwa kasus individu tersebut tidak akan mempengaruhi kebijakan penerimaan tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan.
Karding juga mengimbau para pembuat konten di media sosial untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti ketenagakerjaan dan hubungan internasional. Ia mengingatkan bahwa konten yang tidak akurat dan tidak berdasar bukan hanya mencemarkan nama baik bangsa, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kebijakan penerimaan tenaga kerja di negara tujuan. Dampak ini tentu akan sangat merugikan para calon pekerja migran yang sedang berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.
"Jangan sampai hanya karena tiga orang, ratusan ribu dan calon PMI jadi korban. Itu diperparah oleh unggahan yang datanya tidak benar," ujarnya dengan nada prihatin. Ia berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten yang bersifat sensasional dan tidak bertanggung jawab.
Pemerintah Indonesia, melalui KP2MI (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Kementerian Luar Negeri, saat ini tengah berupaya menangani persoalan hukum yang dihadapi oleh ketiga WNI tersebut. Karding menegaskan bahwa mereka akan tetap menjalani proses hukum di Jepang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sana. Pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan, namun tetap menghormati sistem peradilan Jepang.
"Silakan hukum Jepang bertindak. Di sini pun kalau memungkinkan, kita bantu agar tetap diproses hukum," kata Karding. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum dan tidak melindungi warga negara yang terbukti bersalah, namun juga memberikan pendampingan yang diperlukan agar hak-hak mereka tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjaga reputasi bangsa dan memastikan bahwa tindakan individu tidak mencoreng citra seluruh diaspora Indonesia di Jepang. Pemerintah menyadari bahwa kasus ini berpotensi merusak kepercayaan pihak Jepang terhadap pekerja migran Indonesia, oleh karena itu, penanganan yang cepat dan transparan sangat diperlukan.
Isu dugaan pelanggaran hukum oleh WNI di Jepang mencuat setelah video anggota komunitas Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah anggota PSHT berkumpul dan membawa atribut organisasi di ruang publik Jepang. Tindakan ini memicu spekulasi bahwa perilaku komunitas tersebut menjadi alasan Jepang mempertimbangkan larangan terhadap WNI.
Menanggapi hal ini, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al Aula, menjelaskan bahwa PSHT merupakan satu dari 119 komunitas WNI yang aktif di Jepang, termasuk organisasi keagamaan, hobi, hingga alumni. Ia menjelaskan bahwa keberadaan komunitas-komunitas ini merupakan bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, yang gemar berkumpul dan berinteraksi sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki.
"Secara budaya, masyarakat Indonesia suka berkumpul sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki," jelas Al Aula. Ia menambahkan bahwa sebagian besar kegiatan komunitas tersebut telah memperoleh izin dari otoritas setempat dan dikoordinasikan dengan kepolisian Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas-komunitas WNI di Jepang umumnya patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Hingga saat ini, KBRI Tokyo belum menerima laporan resmi dari otoritas Jepang terkait pelanggaran hukum oleh PSHT maupun komunitas WNI lainnya. Namun, pihak PSHT sendiri telah mengakui kesalahan terkait pengibaran bendera dan kegiatan di jalan, serta menyampaikan permintaan maaf melalui KBRI. Hal ini menunjukkan itikad baik dari PSHT untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri.
"Mereka menyampaikan komitmen untuk melakukan benah diri yang sedang dan telah dilaksanakan," kata Al Aula. KBRI Tokyo menyambut baik komitmen tersebut dan akan terus memberikan pendampingan dan arahan kepada PSHT agar dapat beraktivitas secara positif dan bermanfaat bagi masyarakat.
KBRI Tokyo juga terus mengimbau seluruh WNI di Jepang untuk menjaga perilaku, mematuhi norma-norma sosial, serta menghormati hukum dan budaya setempat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di mata publik Jepang. Imbauan ini disampaikan secara rutin melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, pertemuan komunitas, dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh WNI di luar negeri, khususnya di Jepang, untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan menjaga nama baik bangsa. Pemerintah Indonesia dan KBRI Tokyo akan terus berupaya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada WNI di luar negeri, namun kesadaran dan tanggung jawab individu juga sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Ke depan, pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Jepang untuk memastikan bahwa pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang berjalan lancar dan aman. Pemerintah juga akan memperketat proses seleksi dan pelatihan bagi calon pekerja migran agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk bekerja dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga nama baik bangsa dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tujuan. Dengan upaya bersama, diharapkan kasus serupa tidak akan terulang kembali dan citra pekerja migran Indonesia di mata dunia semakin baik.
Karding juga menambahkan bahwa pemerintah akan menindak tegas para influencer yang terbukti menyebarkan hoaks dan informasi yang tidak akurat mengenai isu pekerja migran. Ia mengatakan bahwa tindakan mereka sangat merugikan dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak para pelaku penyebaran hoaks sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pemerintah juga akan menggandeng para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat dan disegani di mata dunia.
