Pemerintah Khawatir Koperasi Desa Merah Putih Gagal Atasi Kemiskinan
Jakarta – Pemerintah menyatakan kekhawatiran mendalam terkait efektivitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Kekhawatiran ini muncul akibat minimnya data akurat dan komprehensif di tingkat desa, yang menjadi landasan operasional koperasi. Tanpa data yang memadai, KDMP berpotensi menghasilkan keuntungan secara finansial, namun gagal memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat desa.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan kekhawatiran ini dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu, 9 Juli 2025. Ferry menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi tidak memiliki basis data yang memadai untuk dijadikan parameter dalam menjalankan KDMP. Ketiadaan data ini menghambat kemampuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara efektif.
"Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi enggak menurunkan angka kemiskinan," ujar Ferry, menekankan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi keberhasilan KDMP.
Salah satu contoh konkret yang diangkat Ferry adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan elpiji di desa. Kementerian Koperasi tidak memiliki data mengenai jumlah keluarga yang membutuhkan gas elpiji. Akibatnya, koperasi kesulitan menentukan jumlah elpiji yang perlu disediakan, sehingga potensi keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan dampak positif yang diharapkan dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat desa.
Data desa yang presisi, menurut Ferry, sangat penting sebagai pedoman dalam menjalankan KDMP. Data ini akan membantu koperasi dalam memahami kebutuhan riil masyarakat desa, sehingga dapat memberikan layanan dan produk yang tepat sasaran. Lebih dari itu, data desa juga akan sangat diperlukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang efektif dan efisien.
"Supaya kebijakan tersebut tidak didasarkan oleh asumsi atau data semu," tegas Ferry.
Ferry mencontohkan keberhasilan Presiden Xi Jinping dalam mengentaskan kemiskinan di Cina melalui penggunaan data desa yang presisi. Dalam lima tahun kepemimpinannya, Xi Jinping berhasil mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dengan memanfaatkan data desa untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
"Dengan data presisi, mereka tahu treatment yang diberikan," kata Ferry, menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Ferry mengakui bahwa pemerintah telah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program, seperti pengucuran dana desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan sosial (bansos). Namun, upaya ini belum membuahkan hasil yang optimal. Ferry berharap KDMP dapat menjadi solusi alternatif dalam mengurangi kemiskinan di desa.
"Sama halnya dengan koperasi. Padahal kita ingin koperasi desa ini didirikan untuk mengurangi kemiskinan," kata Ferry, mengungkapkan harapan besar terhadap peran KDMP.
Untuk mengatasi masalah ini, Ferry meminta bantuan Komisi VI DPR RI untuk bersama-sama membuat roadmap yang dapat menuntun arah operasional KDMP. Roadmap ini akan menjadi panduan bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di desa.
"Mohon jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat ini, kita buat simposium bersama atau forum bersama tentang urgensi data pedesaan yang presisi," pinta Ferry, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam mengatasi masalah data desa.
Kekhawatiran pemerintah terhadap efektivitas KDMP dalam mengatasi kemiskinan menunjukkan kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia. Masalah ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan modal dan sumber daya, tetapi juga dengan ketersediaan data yang akurat dan komprehensif. Tanpa data yang memadai, upaya pengentasan kemiskinan akan sulit mencapai hasil yang optimal.
Pentingnya data desa yang presisi tidak hanya terbatas pada operasional KDMP. Data ini juga sangat penting bagi perencanaan pembangunan di tingkat desa. Dengan data yang akurat, pemerintah desa dapat merencanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
Selain itu, data desa juga dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program pembangunan. Dengan membandingkan data sebelum dan sesudah pelaksanaan program, pemerintah dapat mengetahui apakah program tersebut berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Jika program tersebut tidak efektif, pemerintah dapat melakukan perbaikan atau menggantinya dengan program yang lebih efektif.
Untuk mendapatkan data desa yang presisi, pemerintah perlu melakukan pendataan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendataan ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga biasa. Data yang dikumpulkan harus mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, seperti data demografi, data ekonomi, data pendidikan, data kesehatan, dan data lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. SDM yang berkualitas akan mampu mengelola data desa dengan baik, sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan desa. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola data desa.
Pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk mengelola data desa. Dengan menggunakan sistem informasi desa (SID), data desa dapat dikelola secara terpusat dan terintegrasi. SID akan memudahkan pemerintah dalam mengakses, mengolah, dan menganalisis data desa. Selain itu, SID juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam pengumpulan dan pengelolaan data sangat penting. Partisipasi masyarakat akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.
Dengan data desa yang presisi, pemerintah dan masyarakat desa dapat bekerja sama untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau program pembangunan yang efektif dan efisien. Program pembangunan yang tepat sasaran akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan.
Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi di desa. Namun, potensi ini tidak akan terwujud jika koperasi tidak didukung oleh data yang akurat dan komprehensif. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas data desa, sehingga KDMP dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Selain data, faktor lain yang juga penting dalam keberhasilan KDMP adalah manajemen yang profesional. Koperasi perlu dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Manajemen yang profesional akan memastikan bahwa koperasi dijalankan secara efisien dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya.
Pemerintah perlu memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus dan anggota koperasi. Pendampingan dan pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola koperasi dan mengembangkan usaha. Pemerintah juga perlu memberikan akses kepada koperasi untuk mendapatkan modal dan teknologi.
Dengan dukungan yang memadai dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. KDMP dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, perlu diingat bahwa KDMP bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan ini harus mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur.
Dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun.
