Profil Mendalam Pramudya Iriawan Buntoro: Nahkoda Baru BPJS Ketenagakerjaan dengan Pengalaman Panjang dan Harta Miliaran
Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), menggantikan Anggoro Eko Cahyo yang mengundurkan diri. Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2021-2026. Pramudya menyatakan kesiapannya untuk menjalankan seluruh program dan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Lantas, siapa sebenarnya Pramudya Iriawan Buntoro? Artikel ini akan mengupas tuntas profil, latar belakang pendidikan, perjalanan karir, hingga harta kekayaan Pramudya Iriawan Buntoro, sang pemimpin baru BPJS Ketenagakerjaan.
Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karir
Pramudya Iriawan Buntoro, lahir di [Informasi Tempat Lahir dan Tanggal Lahir], adalah sosok yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang matematika dan manajemen. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Matematika di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2000, sebuah universitas yang dikenal dengan reputasi akademiknya yang tinggi di bidang sains dan teknologi. Ketertarikannya pada dunia bisnis dan manajemen kemudian mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan Magister di bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2003, salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan program manajemen yang sangat dihormati.
Kombinasi antara pemahaman mendalam tentang matematika dan keahlian manajemen yang diperolehnya telah menjadi fondasi yang kokoh bagi karir Pramudya di industri keuangan dan jaminan sosial. Sebelum bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya telah memiliki pengalaman di berbagai sektor, termasuk [Informasi Pengalaman Kerja Awal Sebelum BPJS Ketenagakerjaan]. Pengalaman ini membekalinya dengan perspektif yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai industri.
Perjalanan Karir di BPJS Ketenagakerjaan: Meniti Tangga dari Aktuaris Hingga Direktur Utama
Perjalanan karir Pramudya di BPJS Ketenagakerjaan adalah bukti nyata dari dedikasi, kompetensi, dan kemampuan kepemimpinannya. Ia memulai karirnya di BPJS Ketenagakerjaan sebagai seorang Aktuaris pada tahun 2011. Sebagai seorang aktuaris, ia bertanggung jawab untuk menganalisis risiko keuangan, menghitung premi, dan memastikan keberlanjutan program jaminan sosial. Keahliannya dalam bidang aktuaria dengan cepat diakui, dan ia dipromosikan menjadi Kepala Divisi Aktuaria pada tahun 2016.
Dalam perannya sebagai Kepala Divisi Aktuaria, Pramudya memimpin tim aktuaris dalam mengembangkan model-model aktuaria yang canggih, mengelola risiko keuangan, dan memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen. Ia juga terlibat dalam pengembangan produk-produk jaminan sosial baru dan peningkatan layanan kepada peserta. Kontribusinya yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengembangan produk telah membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga jaminan sosial yang terpercaya dan berkelanjutan.
Pada tahun 2018, Pramudya kembali dipromosikan menjadi Deputi Direktur Bidang Aktuaria. Dalam posisi ini, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan aktuaria di BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga terlibat dalam perumusan kebijakan dan strategi perusahaan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk regulator, akademisi, dan praktisi industri.
Pada tahun 2020, struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan mengalami perubahan, dan Pramudya ditunjuk sebagai Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko Organisasi. Peran ini memberinya tanggung jawab tambahan dalam mengelola risiko organisasi secara keseluruhan, termasuk risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Ia mengembangkan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Sebelum akhirnya menduduki kursi Direktur Utama, Pramudya menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi berdasarkan Keppres Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026. Dalam peran ini, ia bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan strategi jangka panjang perusahaan, serta mengawasi pengembangan dan implementasi teknologi informasi. Ia memimpin transformasi digital BPJS Ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan kepada peserta, dan memperluas jangkauan kepesertaan. Jabatan terakhir yang diemban Pramudya sebelum menjadi Direktur Utama adalah Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Visi dan Misi: Membangun BPJS Ketenagakerjaan yang Lebih Kuat dan Inklusif
Sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro memiliki visi untuk menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga jaminan sosial yang terpercaya, inovatif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada peserta, memperluas jangkauan kepesertaan, dan memastikan keberlanjutan program jaminan sosial.
Misi yang diemban oleh Pramudya adalah untuk:
- Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat tentang Pentingnya Jaminan Sosial: Melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif, Pramudya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat jaminan sosial dan mendorong lebih banyak pekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Memperluas Jangkauan Kepesertaan, Terutama Sektor Informal: Pramudya menyadari bahwa masih banyak pekerja di sektor informal yang belum terlindungi oleh jaminan sosial. Ia akan mengembangkan strategi khusus untuk menjangkau dan mendaftarkan pekerja di sektor informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Peserta: Pramudya berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan responsif kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia akan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.
- Mengelola Investasi Dana dengan Hati-hati dan Bertanggung Jawab: Pramudya menyadari bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana yang sangat besar, yang merupakan amanah dari para peserta. Ia akan memastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, untuk memberikan hasil yang optimal bagi peserta.
- Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance): Pramudya berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aspek operasional BPJS Ketenagakerjaan. Ia akan memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Harta Kekayaan: Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Prioritas
Sebagai penyelenggara negara, Pramudya Iriawan Buntoro memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berkala. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat.
Merujuk pada arsip LHKPN yang dilihat dari situs KPK, Pramudya terpantau menyampaikan total hartanya sebanyak sembilan kali. Dia pertama kali melaporkannya ketika menjadi Kepala Divisi Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan, dengan harta sebesar Rp 316.550.000 per 13 September 2016.
Dalam jabatan yang sama, Pramudya kembali menyerahkan LHKPN dengan jumlah Rp 5.624.613.924 pada periode 2017. Lalu, dia menjadi Deputi Direktur Bidang Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan dengan harta sebesar Rp 7.344.709.860 pada periode 2018.
Berikutnya, Pramudya menjabat sebagai Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko Organisasi BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah kekayaannya selama dua tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 7.948.940.616 pada 2019 dan Rp 8.842.796.410 pada 2020.
Setelah itu, Pramudya kembali melaporkan harta kekayaannya sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan. Total hartanya selama tiga tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 12.150.094.227 (2021), Rp 13.963.317.057 (2022), dan Rp 15.860.673.545 (2023).
Adapun LHKPN terakhir yang dilaporkan Pramudya sebagai Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu pada Sabtu, 1 Maret 2025, dengan jumlah mencapai Rp 19.428.553.860. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Tanah dan Bangunan: Pramudya memiliki dua bidang tanah dan atau bangunan yang berasal dari hasil sendiri. Aset-aset properti itu berada di Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 106 hingga 128 meter persegi.
- Alat Transportasi dan Mesin: Pramudya hanya mempunyai satu unit alat transportasi yang diklaim dari hasil sendiri. Kendaraannya adalah mobil Hyundai Stargazer (2023) senilai Rp 250 juta.
- [Informasi Aset Lainnya Jika Ada di LHKPN, Contoh: Surat Berharga, Kas dan Setara Kas, Harta Lainnya]
Peningkatan harta kekayaan Pramudya dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ia telah mengelola keuangannya dengan baik. Namun, yang lebih penting adalah transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkannya dengan melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada KPK. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan integritas sebagai penyelenggara negara.
Tantangan dan Harapan: Menuju BPJS Ketenagakerjaan yang Lebih Baik
Pramudya Iriawan Buntoro memikul tanggung jawab besar sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial, memperluas jangkauan kepesertaan, meningkatkan kualitas layanan, dan mengelola investasi dana dengan hati-hati.
Namun, dengan pengalaman, kompetensi, dan visi yang dimilikinya, Pramudya diyakini mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan membawa BPJS Ketenagakerjaan menuju masa depan yang lebih baik. Diharapkan di bawah kepemimpinannya, BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi lembaga jaminan sosial yang semakin terpercaya, inovatif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia. Masyarakat menantikan gebrakan dan inovasi dari Pramudya untuk mewujudkan jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Indonesia.
