Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang berlokasi strategis di Jalan Bethesda, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, belakangan ini menjadi pusat perhatian dan perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan media. Perubahan signifikan terlihat pada bagian depan rumah sakit tersebut, di mana tulisan besar "RSUD ODSK" yang sebelumnya terpampang jelas di taman depan pintu masuk kini telah dicabut atau tidak lagi terlihat. Fenomena ini memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai alasan di balik penghapusan nama yang telah melekat kuat di benak publik tersebut.
RSUD yang megah ini mulai beroperasi secara parsial pada tanggal 9 Juni 2021, menandai langkah maju dalam penyediaan fasilitas kesehatan di Sulawesi Utara. Namun, peresmian besar atau Grand Opening baru dilaksanakan hampir setahun kemudian, tepatnya pada 23 April 2022. Sejak awal operasional dan terutama setelah peresmiannya, rumah sakit ini dikenal luas dengan sebutan "RSUD ODSK", sebuah identitas yang diperkuat dengan adanya tulisan besar dan mencolok di area depan, menjadikannya penanda yang mudah dikenali bagi warga Manado dan sekitarnya.
Nama "ODSK" sendiri, dalam konteks yang lebih luas, merujuk pada inisial nama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada masa itu, yakni Olly Dondokambey dan Steven Kandou. Pasangan ini merupakan pemimpin daerah yang sangat dikenal dan memiliki pengaruh besar dalam berbagai kebijakan pembangunan di Sulut. Penggunaan inisial nama pejabat pada fasilitas publik memang bukan hal baru di Indonesia, seringkali dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atau untuk menandai era kepemimpinan tertentu. Namun, untuk RSUD ini, Pemerintah Provinsi Sulut memberikan makna khusus dan resmi terhadap singkatan ODSK, yaitu "Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga". Makna ini dirancang untuk mencerminkan visi dan misi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Utara, menjadikannya lebih dari sekadar singkatan nama pejabat, melainkan sebuah filosofi pelayanan.
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara tegas menyatakan bahwa nama "ODSK" yang selama ini disematkan pada RSUD Provinsi Sulut hanya bersifat branding atau identitas komunikasi publik. Hal ini berarti, penggunaan nama tersebut lebih ditujukan untuk keperluan promosi, pengenalan, dan membangun citra di mata masyarakat, tanpa mengubah status hukum atau nomenklatur resmi dari rumah sakit itu sendiri. Penjelasan ini disampaikan oleh Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Denny Mangala, yang menegaskan bahwa nama ODSK bukanlah nama hukum dari rumah sakit tersebut.
"Secara struktur organisasi dan nomenklatur resmi di dalam dokumen hukum pemerintahan, rumah sakit ini adalah RSUD Tipe B Provinsi Sulawesi Utara," terang Denny Mangala. Penjelasan ini menekankan pentingnya membedakan antara nama branding yang bersifat non-formal dengan nama resmi yang tercantum dalam regulasi dan dokumen pemerintahan. RSUD Tipe B merupakan klasifikasi rumah sakit yang menunjukkan kapasitas pelayanan yang luas dan kompleks, termasuk pelayanan medis spesialis dan subspesialis, serta fasilitas penunjang yang memadai untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi. Dengan demikian, nama resminya mencerminkan status dan kapasitas fungsionalnya sebagai fasilitas kesehatan rujukan.
Lebih lanjut, Mangala menjelaskan bahwa fungsi utama RSUD ini adalah memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada persoalan mendasar dengan penamaan, karena yang lebih diutamakan adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien dan masyarakat. Ini menunjukkan prioritas pemerintah provinsi pada substansi pelayanan daripada sekadar label atau nama. Pergeseran fokus ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk lebih menonjolkan aspek profesionalisme dan independensi institusional rumah sakit, menjauh dari citra yang terlalu personal atau politis.
"Nama RSUD Tipe B Provinsi Sulut juga sesuai dengan Pergub Sulut Nomor 12 Tahun 2022. Jadi nama RSUD telah sesuai dengan kebutuhan penataan kelembagaan dan penguatan fungsi layanan kesehatan publik," ujar Denny kembali, memperkuat landasan hukum perubahan ini. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2022 ini menjadi payung hukum yang menegaskan kembali identitas resmi rumah sakit, memastikan bahwa semua aspek operasional dan administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana fasilitas publik harus memiliki identitas yang jelas dan stabil, tidak bergantung pada perubahan kepemimpinan atau tren branding semata.
Penghapusan nama "ODSK" dari papan utama RSUD ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya depolitisasi fasilitas publik. Meskipun "ODSK" memiliki makna resmi "Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga", asosiasi kuatnya dengan inisial gubernur dan wakil gubernur sebelumnya seringkali tidak dapat dihindari. Dalam konteks pemerintahan yang dinamis, menjaga agar fasilitas publik tetap fokus pada fungsi intinya dan tidak terlalu terikat pada citra personal pejabat tertentu adalah langkah yang penting. Hal ini memungkinkan institusi untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik berdasarkan kinerja dan pelayanan, bukan berdasarkan dukungan politik atau popularitas individu.
Reaksi masyarakat terhadap perubahan ini bervariasi. Sebagian besar warga Manado, terutama mereka yang sering berinteraksi dengan layanan rumah sakit, cenderung lebih peduli pada kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima daripada nama yang terpampang di depan gedung. Bagi mereka, aksesibilitas, kecepatan layanan, ketersediaan tenaga medis yang kompeten, dan fasilitas yang memadai adalah hal-hal yang paling krusial. Namun, ada pula yang melihat ini sebagai akhir dari sebuah era branding politik yang cukup kental, sebuah langkah menuju identitas yang lebih netral dan institusional. Diskusi di media sosial dan warung kopi lokal menunjukkan bahwa masyarakat memahami perbedaan antara nama branding dan nama resmi, dan sebagian besar mendukung langkah pemerintah provinsi untuk memperjelas identitas hukum rumah sakit.
Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Dengan kembali menggunakan nama resmi "RSUD Tipe B Provinsi Sulawesi Utara", pemerintah menegaskan bahwa rumah sakit ini adalah milik publik, beroperasi di bawah payung hukum yang jelas, dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada pihak-pihak tertentu. Ini adalah praktik standar dalam administrasi publik yang baik, di mana nama resmi memberikan stabilitas dan kejelasan dalam struktur birokrasi dan legalitas.
Masa depan RSUD Provinsi Sulawesi Utara tetap cerah dengan fokus yang diperbarui pada peningkatan pelayanan kesehatan. Sebagai rumah sakit Tipe B, ia memiliki peran krusial dalam sistem rujukan kesehatan di Sulut, melayani tidak hanya warga Manado tetapi juga dari berbagai kabupaten/kota di sekitarnya. Dengan fasilitas yang terus dikembangkan dan sumber daya manusia yang ditingkatkan, RSUD ini diharapkan dapat terus menjadi garda terdepan dalam penanganan berbagai penyakit, penyediaan layanan darurat, serta program-program kesehatan preventif dan promotif. Nama yang kini kembali pada identitas resminya, "RSUD Tipe B Provinsi Sulawesi Utara", menegaskan kembali esensi keberadaannya sebagai pilar kesehatan publik yang kuat dan berkesinambungan.
Secara keseluruhan, penghapusan nama "ODSK" dari RSUD Provinsi Sulawesi Utara bukanlah sekadar perubahan kosmetik, melainkan sebuah penegasan identitas institusional yang lebih kuat dan independen. Ini adalah langkah yang strategis dalam memperjelas status hukum rumah sakit, memisahkan branding politik dari fungsi pelayanan esensial, dan memastikan bahwa fokus utama tetap pada penyediaan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, sesuai dengan Pergub Sulut Nomor 12 Tahun 2022 yang menjadi landasan resminya. Dengan demikian, RSUD ini dapat terus berkembang sebagai fasilitas kesehatan yang profesional dan terpercaya, melayani kebutuhan kesehatan warga tanpa terbebani oleh interpretasi nama di luar fungsinya.
