RUU ODOL: Penjelasan Kementerian hingga Aturan Tarif di Tengah Gelombang Protes Pengemudi Truk
Jakarta, 3 Juli 2025 – Rancangan Undang-Undang Over Dimension Over Loading (RUU ODOL) terus menuai sorotan dan perdebatan, terutama dari kalangan pengemudi truk. Gelombang aksi demonstrasi mewarnai berbagai kota di Jawa, menyuarakan kekhawatiran terhadap implikasi aturan yang dianggap memberatkan dan mengancam mata pencaharian mereka. Pemerintah, di sisi lain, berupaya meredam gejolak dengan membuka ruang dialog dan menjanjikan solusi yang adil bagi semua pihak.
Aksi Protes dan Tuntutan Pengemudi Truk
Aksi demonstrasi yang dilakukan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada 2 Juli 2025, menjadi salah satu puncak dari gelombang protes terhadap RUU ODOL. Ika Rostianti, penanggung jawab aksi, menegaskan bahwa pemerintah belum melibatkan pengemudi truk secara aktif dalam proses perumusan kebijakan.
"Kami mendukung zero ODOL, tapi posisi kami di mana? Kami butuh perlindungan," ujar Ika dalam konferensi pers sehari sebelumnya. Tuntutan utama para pengemudi truk adalah adanya jaminan perlindungan dan keadilan dalam penerapan aturan ODOL, termasuk mempertimbangkan dampak ekonomi yang signifikan bagi mereka.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga dilaporkan terjadi di berbagai kota lain di Jawa, menunjukkan skala kekhawatiran yang meluas di kalangan pengemudi truk. Mereka khawatir bahwa RUU ODOL, jika diterapkan tanpa mitigasi yang tepat, akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan menghancurkan industri transportasi darat.
Respons Kementerian Perhubungan: Dialog dan Harapan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyatakan harapannya agar aksi mogok nasional yang direncanakan oleh para pengemudi truk tidak terjadi. Ia menekankan bahwa aksi mogok akan berdampak luas tidak hanya bagi pengemudi, tetapi juga bagi seluruh ekosistem logistik.
"Kita berharap ini tidak terjadi karena yang terdampak ini tidak hanya para pengemudi tapi tadi logistik secara keseluruhan, ekosistem yang ada di situ itu pasti terdampak," kata Aan.
Aan juga berjanji akan menyampaikan tuntutan para sopir truk kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi. Pemerintah, kata Aan, berkomitmen untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Koordinasi Lintas Kementerian: Menampung Aspirasi dan Mencari Solusi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah menampung aspirasi dari berbagai organisasi pengemudi truk terkait isu ODOL. Ia menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan dibahas secara mendalam dengan kementerian terkait.
"Tentu nanti apa yang menjadi aspirasi nanti ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait," kata Airlangga.
Airlangga juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak RUU ODOL terhadap industri-industri berat yang bergantung pada truk ODOL, seperti industri baja, semen, dan makanan minuman. Pemerintah, kata Airlangga, akan berupaya mencari solusi yang tidak mengganggu kelancaran pasokan komoditas-komoditas tersebut.
Aturan Tarif: Upaya Menciptakan Keadilan dalam Industri Logistik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tengah menyusun aturan batas atas dan bawah tarif untuk sopir logistik. Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian, Hermin Esti Setyowati, menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi sopir maupun pemilik jasa logistik.
"Ya, di dalam rencana aksi termasuk tarif itu juga akan dibahas ya. Artinya, ada keadilan untuk tarif yang dikenakan dalam angkutan logistik, itu sudah masuk dalam rencana aksi," kata Hermin.
Penyusunan aturan tarif ini merupakan respons terhadap keluhan para sopir ODOL mengenai biaya normalisasi armada yang mahal. Pemerintah berharap dengan adanya aturan tarif yang jelas dan adil, beban biaya yang ditanggung oleh para sopir dapat dikurangi.
Ketegasan Pemerintah: Tidak Ada Penundaan Penerapan RUU ODOL
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunda penerapan RUU ODOL. Ia menyatakan bahwa penundaan hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian baru dan tidak menyelesaikan akar masalah.
"Saya terbuka untuk diskusi, tapi bukan untuk menunda. Penundaan hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian baru dan justru tidak menyelesaikan akar masalah. Perlu saya tekankan kembali, fokus utama kami adalah keselamatan," kata Dudy.
Dudy juga membuka diri untuk menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait penanganan angkutan ODOL. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tidak bisa menyenangkan semua pihak dan pemerintah akan tetap berpegang pada prinsip keselamatan sebagai prioritas utama.
Pentingnya Keselamatan dan Penegakan Hukum
Pemerintah berargumen bahwa RUU ODOL diperlukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Truk ODOL dianggap sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, dan kerugian ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar dan menciptakan budaya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Dampak Ekonomi dan Sosial RUU ODOL
Penerapan RUU ODOL diperkirakan akan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Di satu sisi, aturan ini dapat meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya perawatan jalan, dan meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, aturan ini juga dapat memicu kenaikan biaya transportasi, penurunan daya saing industri, dan PHK massal.
Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak-dampak tersebut dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan dan pelatihan bagi para sopir truk agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
Kebutuhan akan Solusi yang Komprehensif dan Berkelanjutan
Untuk mengatasi masalah ODOL secara komprehensif dan berkelanjutan, diperlukan solusi yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pengusaha, sopir truk, dan masyarakat. Solusi tersebut harus mencakup aspek regulasi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
Pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, membangun infrastruktur jalan yang memadai, menerapkan teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan pergerakan truk, serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para sopir truk.
Mencari Titik Temu: Keseimbangan Antara Kepentingan Ekonomi dan Keselamatan
RUU ODOL merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan. Pemerintah perlu berupaya mencari titik temu antara kepentingan ekonomi dan keselamatan, antara kepentingan pengusaha dan sopir truk, serta antara kepentingan pemerintah dan masyarakat.
Dialog yang konstruktif, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan komitmen untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah juga perlu bersikap fleksibel dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, serta siap melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Harapan akan Solusi Terbaik
Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam menangani isu RUU ODOL. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan, serta berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, diharapkan masalah ODOL dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan, sehingga tercipta industri transportasi darat yang efisien, aman, dan berkeadilan.
Yudono Yanuar dan Geni Al Azi turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
