Serbaneka Proyek IKN yang Makin Tak Pasti
Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebuah mega proyek yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo, kini berada di persimpangan jalan. Meski wacana ini telah bergulir cukup lama, realisasinya masih jauh dari harapan, menimbulkan tanda tanya besar mengenai kelanjutan dan efektivitas proyek ambisius ini.
Saat ini, hanya ASN dari Otorita IKN yang secara aktif bertugas di lokasi, sementara pemindahan pegawai dari kementerian dan lembaga lain masih menunggu lampu hijau dari Presiden. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden terkait jadwal dan mekanisme pemindahan ASN. Ketidakpastian ini menimbulkan spekulasi dan keraguan di kalangan ASN mengenai masa depan mereka di IKN.
Di tengah ketidakjelasan mengenai pemindahan ASN, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, tetap berupaya keras untuk melanjutkan pembangunan proyek IKN. Ia mengklaim telah mendapatkan kepastian alokasi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua hingga tahun 2028. Anggaran sebesar Rp 48,8 triliun telah disiapkan, dengan fokus pembangunan pada kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukungnya.
Untuk tahun anggaran 2026, pagu indikatif Otorita IKN ditetapkan sebesar Rp 5,5 triliun. Namun, Basuki mengusulkan tambahan dana sebesar Rp 16,13 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tambahan ini rencananya akan digunakan untuk membangun kantor dan hunian bagi lembaga legislatif dan yudikatif, serta sarana pendukung lainnya dalam tahap kedua proyek IKN. Rencananya, tender untuk proyek-proyek baru akan dimulai pada akhir Juli.
Otorita IKN berencana untuk memulai proyek-proyek baru pada tahun ini, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus menyelesaikan pembangunan tahap pertama yang masih dalam kontrak tahun jamak. Penyelesaian gedung Istana Wakil Presiden dan beberapa ruas jalan di kawasan inti menjadi prioritas Kementerian PUPR. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek 47 tower hunian bagi ASN serta aparat pertahanan dan keamanan.
Meskipun pembangunan IKN masih sangat bergantung pada dana APBN, Basuki menyatakan bahwa terdapat sumber pendanaan alternatif melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) senilai Rp132 triliun. Selain itu, Otorita IKN mengklaim bahwa investasi sebesar Rp 58 triliun telah masuk hingga akhir tahun 2024. Namun, efektivitas dan realisasi dari investasi ini masih perlu diverifikasi dan dipantau secara ketat.
Yayat Supriyatna, seorang dosen planologi dari Universitas Trisakti, menyoroti potensi biaya pemeliharaan aset yang sangat besar di IKN. Hal ini disebabkan oleh standar pembangunan IKN yang tinggi, yang dirancang sebagai kota pintar dengan konsep bangunan ramah lingkungan. Jalan tol juga termasuk aset yang membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi, sementara belum ada operator atau badan usaha jalan tol yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Semakin luas wilayah pembangunan IKN, semakin besar pula anggaran pemeliharaannya.
Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, anggaran pemeliharaan sebesar Rp 300 miliar per tahun tidak tergolong besar. Namun, ia menekankan bahwa persoalan utama IKN saat ini bukan soal besar atau kecilnya biaya pemeliharaan, melainkan kepastian pemanfaatan terhadap aset-aset yang telah dibangun. Hingga saat ini, belum ada Keputusan Presiden yang secara resmi menetapkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Rencana relokasi ASN pun terus tertunda tanpa kejelasan waktu pelaksanaan. Jika pemanfaatannya tidak lancar, biaya pemeliharaan menjadi mubazir.
Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, berpendapat bahwa anggaran pemeliharaan IKN seharusnya dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif dan berdampak besar terhadap perekonomian. Ia mencontohkan bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk sektor pendidikan, pengadaan alat kesehatan, bantuan bagi pelaku UMKM, atau untuk mendukung program pembangunan di daerah terluar dan tertinggal.
Meskipun demikian, Rizal menekankan pentingnya pemeliharaan aset agar IKN tidak berubah menjadi proyek yang mangkrak. Namun, ia menilai proyeksi anggaran sebesar Rp 300 miliar perlu dievaluasi kembali, terutama dengan adanya arahan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran. Biaya ini harus dicermati karena bisa menjadi potensi beban struktural.
Per 31 Desember 2024, proyek IKN tercatat memiliki aset tetap senilai Rp1,4 triliun. Aset tersebut meliputi tanah seluas 2,2 juta meter persegi dengan nilai Rp710,97 miliar, peralatan dan mesin senilai Rp65,55 miliar, gedung dan bangunan sebesar Rp618,7 miliar, serta aset tetap lainnya senilai Rp5,48 miliar. Nilai aset yang signifikan ini semakin memperkuat urgensi untuk memastikan pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif agar tidak menjadi beban bagi negara.
Proyek IKN menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Mulai dari ketidakjelasan jadwal pemindahan ASN, ketergantungan pada dana APBN, potensi biaya pemeliharaan yang besar, hingga perlunya kepastian pemanfaatan aset yang telah dibangun. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, koordinasi antar lembaga, partisipasi sektor swasta, dan dukungan dari masyarakat.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang ada. Kepastian hukum mengenai status IKN sebagai ibu kota negara perlu segera diterbitkan. Jadwal dan mekanisme pemindahan ASN perlu disosialisasikan secara transparan dan akuntabel. Skema pendanaan alternatif perlu dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada APBN. Pengelolaan aset IKN perlu dilakukan secara profesional dan efisien.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN. Dampak sosial terhadap masyarakat lokal perlu diminimalkan dan diatasi secara adil. Kelestarian lingkungan perlu dijaga dan diprioritaskan. Pembangunan IKN harus inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Proyek IKN merupakan proyek strategis nasional yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, keberhasilan proyek ini tidak dapat dijamin tanpa adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Masa depan IKN masih belum pasti. Namun, dengan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang efektif, proyek ini memiliki potensi untuk menjadi simbol kemajuan dan modernitas Indonesia.
