Sri Mulyani: Kewajiban Negara pada 2024 Capai Rp 10.269 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2024, negara Indonesia memiliki total kewajiban, termasuk di dalamnya utang, yang mencapai angka Rp 10.269 triliun. Di sisi lain, negara juga memiliki aset dengan nilai yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 13.692,4 triliun. Dengan demikian, ekuitas negara berada pada posisi Rp 3.424,4 triliun.
Menurut Sri Mulyani, kondisi fiskal negara pada akhir tahun 2024 ini berada dalam keadaan yang cukup solid dan dapat diandalkan untuk menopang berbagai program pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, pada hari Selasa, 1 Juli 2025. Sri Mulyani menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor.
Selain itu, Sri Mulyani juga melaporkan mengenai sisa saldo akhir tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai angka Rp 457,5 triliun. Jumlah ini berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada APBN sebesar Rp 459,5 triliun. Saldo ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien dan efektif.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa saldo yang ada masih berada pada level yang memadai, terutama dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program-program prioritas mereka tanpa harus menghadapi kendala keuangan yang berarti. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara 2024 tercatat sebesar Rp 457,5 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan kepada anggota dewan mengenai kondisi ekonomi Indonesia selama masa transisi pemerintahan. Meskipun terdapat berbagai gejolak, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan. Di tengah situasi global yang penuh tantangan, pemerintah patut bersyukur karena ekonomi Indonesia pada tahun 2024 berangsur pulih dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Salah satu indikator positif adalah keberhasilan pelaksanaan agenda politik nasional, mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan anggota dewan di daerah. Proses transisi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik dan menjadi kunci stabilitas ekonomi dan politik. Pemerintah terus berupaya menjaga fundamental ekonomi agar tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul.
Namun, Sri Mulyani juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Salah satunya adalah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan Juni 2024, yang bertepatan dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada awal tahun, nilai tukar rupiah rata-rata berada di kisaran Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat.
Kondisi ini dipicu oleh gejolak global yang memicu tekanan pada pasar keuangan domestik, yang pada gilirannya berdampak pada nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah mencapai titik terlemahnya pada tahun 2024, yaitu Rp 16.486 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal.
Selain nilai tukar rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami penurunan pada bulan Juni 2024. Pada awal tahun 2024, IHSG sempat berada di level 7.300, namun kemudian anjlok ke level 6.726 pada bulan Juni. Penurunan ini mencerminkan sentimen pasar yang kurang positif terhadap kondisi ekonomi global dan domestik. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan pasar modal.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 masih cukup baik dan dapat diandalkan untuk menopang pembangunan nasional. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Transisi pemerintahan yang berjalan dengan baik juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan masyarakat.
Kewajiban negara yang mencapai Rp 10.269 triliun merupakan akumulasi dari berbagai faktor, termasuk utang pemerintah, kewajiban pensiun, dan kewajiban lainnya. Pemerintah terus berupaya untuk mengelola utang secara hati-hati dan memastikan bahwa utang tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Aset negara yang mencapai Rp 13.692,4 triliun merupakan modal penting yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ekuitas negara yang berada pada posisi Rp 3.424,4 triliun mencerminkan selisih antara aset dan kewajiban negara. Semakin tinggi ekuitas negara, semakin kuat pula posisi keuangan negara. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ekuitas negara melalui pengelolaan aset yang efektif dan efisien, serta pengendalian utang yang prudent.
Saldo anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada APBN 2024 menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara disiplin dan efisien. SAL dan SILPA dapat digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah di masa depan, serta untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi yang tidak terduga.
Masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan periode yang penting bagi stabilitas ekonomi dan politik. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa transisi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan gangguan yang berarti bagi perekonomian. Keberhasilan transisi ini akan memberikan kepercayaan kepada investor dan masyarakat bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang stabil dan kondusif untuk investasi.
Gejolak global yang terjadi pada tahun 2024, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kenaikan suku bunga di negara-negara maju, memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memitigasi dampak negatif dari gejolak global tersebut melalui berbagai kebijakan yang tepat dan terukur.
Fluktuasi nilai tukar rupiah dan penurunan IHSG merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Berbagai kebijakan telah diambil, termasuk intervensi di pasar valuta asing, pengendalian inflasi, dan peningkatan daya saing ekspor.
Secara keseluruhan, kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 berada dalam keadaan yang cukup baik, meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pernyataan Sri Mulyani ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan negara pada akhir tahun 2024, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan keuangan negara agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
