Sri Mulyani Ungkap Posisi Indonesia dalam Merespons Tarif Trump
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pernyataan ini muncul setelah Trump mengumumkan bahwa produk-produk asal Indonesia akan tetap dikenakan tarif impor sebesar 32 persen mulai 1 Agustus 2025, meskipun berbagai upaya negosiasi telah dilakukan.
"Kita seimbang saja. Artinya dari sisi hubungan kita dengan Amerika Serikat pasti ada dari sisi investasi, perdagangan, dan dari sisi strategis," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025. Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia memposisikan diri sebagai negara non-blok yang menjalin hubungan dengan semua pihak, tanpa terikat pada satu kekuatan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga fleksibilitas dalam kebijakan luar negerinya dan memaksimalkan keuntungan dari berbagai kerjasama internasional.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan kementerian terkait lainnya sedang menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi negosiasi Indonesia. Pemerintah berharap upaya ini dapat menghasilkan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia ketika tarif tersebut diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Pemerintah menyadari bahwa tarif impor ini dapat berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, sehingga perlu diambil langkah-langkah mitigasi yang efektif.
Pengumuman tarif impor 32 persen ini disampaikan oleh Trump melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut diunggah melalui akun media sosial Truth Social milik Trump pada Selasa, 8 Juli 2025. "Mulai 1 Agustus 2025, kami hanya akan mengenakan tarif sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke AS, terpisah dari tarif sektoral," tulis Trump dalam suratnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya negosiasi, Trump tetap bersikeras untuk menerapkan tarif impor terhadap produk Indonesia.
Menurut Trump, tarif 32 persen masih tergolong kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Trump juga memberikan opsi kepada Indonesia untuk dibebaskan dari tarif jika bersedia membangun pabrik di Amerika Serikat. "Tidak akan ada tarif bila Indonesia atau perusahaan di negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat," kata Trump. Tawaran ini menunjukkan bahwa Trump berupaya untuk menarik investasi dari Indonesia ke Amerika Serikat, dengan iming-iming penghapusan tarif impor.
Menanggapi kebijakan Trump ini, Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, berpendapat bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya tidak terlalu permisif. Ia menilai kebijakan perdagangan Trump bersifat egois dan eksploitatif terhadap kelemahan mitra dagang. "Kita mesti fokus dengan kekuatan ekonomi nasional sambil mengembangkan pasar non-tradisional yang memperlakukan kita sebagai mitra sejajar dalam perdagangan," kata Syafruddin dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 9 Juli 2025. Syafruddin menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri dan mencari pasar alternatif yang lebih adil dan menguntungkan.
Syafruddin juga menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir dengan ancaman tarif tambahan untuk anggota BRICS. Menurutnya, saat ini adalah momen yang tepat bagi negara-negara Global South untuk memikirkan ulang tatanan global baru yang lebih adil dan inklusif. Negara-negara berkembang perlu bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara maju.
Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Trump terhadap Indonesia merupakan bagian dari strategi "America First" yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat dan mengurangi defisit perdagangan dengan negara-negara mitra dagang. Kebijakan ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kebijakan tarif impor ini dapat berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama sektor-sektor yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memitigasi dampak negatif tersebut, termasuk:
- Negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat: Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat agar dapat memperoleh keringanan atau pengecualian dari tarif impor. Negosiasi ini dilakukan melalui berbagai saluran diplomatik dan perdagangan.
- Diversifikasi Pasar Ekspor: Pemerintah Indonesia mendorong para eksportir untuk mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat. Pasar-pasar potensial yang sedang dijajaki antara lain adalah negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika.
- Peningkatan Daya Saing Produk: Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia agar dapat bersaing di pasar global. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, dan inovasi teknologi.
- Pengembangan Industri Dalam Negeri: Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan industri dalam negeri agar dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan nilai tambah produk.
Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini dilakukan melalui berbagai forum regional dan bilateral.
Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Trump terhadap Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan komprehensif. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memitigasi dampak negatif kebijakan tersebut dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan kerjasama yang solid, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Diplomasi ekonomi yang efektif dapat membantu Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi, dan meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara mitra.
Pemerintah Indonesia juga perlu terus berinvestasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur. Investasi ini akan membantu Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik investasi asing.
Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat mengatasi tantangan kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Trump dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, posisi Indonesia dalam merespons tarif Trump adalah dengan menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat, memperkuat negosiasi, diversifikasi pasar ekspor, dan memperkuat ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasional dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global.
