Survei BI Menunjukkan Masyarakat Pesimis dengan Ketersediaan Lapangan Kerja

Survei BI Menunjukkan Masyarakat Pesimis dengan Ketersediaan Lapangan Kerja

Survei terbaru dari Bank Indonesia (BI) mengindikasikan adanya kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat terkait dengan prospek lapangan kerja. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) yang dirilis BI menunjukkan penurunan signifikan ke level pesimis, yaitu di bawah angka 100, sebuah indikator yang mengkhawatirkan tentang kondisi pasar tenaga kerja saat ini. Penurunan ini telah berlangsung sejak Mei 2025, memperkuat sinyal negatif tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai.

Data yang dipublikasikan oleh BI mengungkapkan bahwa pada Mei 2025, IKLK berada pada level 95,7, yang sudah menunjukkan sentimen pesimis. Padahal, pada April 2025, indeks ini masih berada di level 106,1, yang menunjukkan optimisme relatif. Penurunan ini semakin tajam pada Juni 2025, dengan IKLK tercatat pada level 94,1. Angka ini mengkonfirmasi bahwa persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja semakin memburuk dari bulan ke bulan.

Survei konsumen BI juga mengelaborasi data IKLK berdasarkan kelompok usia dan tingkat pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa pada Juni 2025, persepsi responden dari hampir semua kelompok usia dan tingkat pendidikan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan berada dalam zona pesimis. Satu-satunya pengecualian adalah kelompok dengan tingkat pendidikan Sarjana, yang masih menunjukkan tingkat optimisme tertentu. Namun, secara keseluruhan, tren penurunan ini mencerminkan kekhawatiran yang meluas di berbagai lapisan masyarakat.

Menanggapi temuan ini, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa IKLK yang berada di bawah angka 100 selama dua bulan berturut-turut adalah indikasi kondisi pasar tenaga kerja yang tidak sehat. Ia menyoroti bahwa di berbagai daerah, banyak lulusan sarjana yang terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

Achmad Nur Hidayat memberikan contoh konkret, seperti lulusan Teknik Sipil yang bekerja sebagai pengemudi ojek online atau lulusan Magister Ekonomi yang bekerja sebagai pramusaji. Ia menekankan bahwa situasi ini menandakan adanya "labour misallocation" atau misalokasi tenaga kerja yang akut. Kondisi ini terjadi ketika tenaga kerja dengan kompetensi tinggi gagal mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi mereka.

Fenomena pasar tenaga kerja yang tidak sehat ini, menurut Achmad Nur Hidayat, berpotensi menurunkan produktivitas nasional. Ia menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, struktur ekonomi dengan mismatch keterampilan akan menghambat pertumbuhan potensial dan menjebak Indonesia dalam middle income trap permanen. Middle income trap adalah situasi di mana suatu negara kesulitan untuk naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi karena berbagai faktor struktural dan ekonomi.

Untuk memahami lebih dalam implikasi dari survei BI ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan IKLK dan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penurunan IKLK antara lain:

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Ketika perusahaan menghadapi penurunan pendapatan atau prospek bisnis yang tidak pasti, mereka cenderung menunda perekrutan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

2. Perubahan Struktur Ekonomi: Pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern, seperti teknologi dan jasa, dapat menciptakan kesenjangan keterampilan. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sektor-sektor baru ini mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan.

3. Investasi yang Kurang: Investasi yang rendah di sektor-sektor produktif dapat menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Investasi yang memadai diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan.

4. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat memperburuk situasi. Kebijakan yang tidak efektif atau tidak tepat sasaran dapat menghambat investasi, inovasi, dan pengembangan keterampilan.

5. Faktor Demografis: Pertumbuhan populasi usia kerja yang cepat dapat melebihi kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan tekanan pada pasar tenaga kerja.

Dampak dari penurunan IKLK dan misalokasi tenaga kerja dapat sangat signifikan. Beberapa dampak negatifnya antara lain:

1. Pengangguran yang Meningkat: Ketika ketersediaan lapangan kerja menurun, tingkat pengangguran cenderung meningkat. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Penurunan Pendapatan: Misalokasi tenaga kerja dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi individu yang terpaksa bekerja di pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan mereka. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

3. Produktivitas yang Rendah: Ketika tenaga kerja tidak ditempatkan di pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, produktivitas cenderung rendah. Hal ini dapat mengurangi daya saing ekonomi dan menghambat pertumbuhan jangka panjang.

4. Ketimpangan yang Meningkat: Misalokasi tenaga kerja dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Individu dengan keterampilan tinggi yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai mungkin tertinggal, sementara mereka yang memiliki akses ke pekerjaan yang baik semakin makmur.

5. Ketidakstabilan Sosial: Tingkat pengangguran yang tinggi dan ketimpangan yang meningkat dapat memicu ketidakpuasan sosial dan ketidakstabilan politik. Masyarakat yang merasa tidak memiliki kesempatan ekonomi yang adil mungkin menjadi rentan terhadap radikalisme dan kekerasan.

Untuk mengatasi masalah penurunan IKLK dan misalokasi tenaga kerja, diperlukan tindakan komprehensif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, investasi di infrastruktur, dan reformasi regulasi yang mendukung investasi dan inovasi.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan: Sistem pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Ini termasuk investasi di pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika), pelatihan vokasi, dan program magang.

3. Memfasilitasi Pencocokan Keterampilan: Pemerintah perlu memfasilitasi pencocokan keterampilan antara tenaga kerja dan pekerjaan. Ini termasuk pengembangan sistem informasi pasar tenaga kerja yang efektif, program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, dan insentif bagi perusahaan untuk merekrut dan melatih tenaga kerja lokal.

4. Mendorong Kewirausahaan: Pemerintah perlu mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ini termasuk penyediaan akses ke modal, pelatihan bisnis, dan dukungan teknis bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

5. Melindungi Hak-Hak Pekerja: Pemerintah perlu melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kondisi kerja yang layak. Ini termasuk penegakan undang-undang ketenagakerjaan, promosi dialog sosial, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

6. Meningkatkan Investasi Asing: Pemerintah perlu meningkatkan investasi asing langsung (FDI) untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan transfer teknologi. Ini termasuk menciptakan iklim investasi yang menarik, menyederhanakan proses perizinan, dan memberikan insentif bagi investor asing.

7. Mengembangkan Sektor-Sektor Baru: Pemerintah perlu mengembangkan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti ekonomi digital, energi terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan. Ini termasuk investasi di riset dan pengembangan, promosi inovasi, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengatasi masalah penurunan IKLK dan misalokasi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas nasional, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini akan membantu Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi yang makmur dan adil.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa masalah pasar tenaga kerja adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan terkoordinasi. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerja keras, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.