Tanggapan Rano Karno tentang Kasus Food Station Tjipinang Jaya: Dukungan untuk Investigasi Mendalam dan Penegakan Hukum yang Adil
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memberikan tanggapannya terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terhadap PT Food Station Tjipinang Jaya, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan, khususnya beras. Pemeriksaan ini dilakukan terkait dugaan pelanggaran kualitas dan takaran beras yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut. Rano Karno menegaskan dukungannya terhadap proses investigasi yang transparan dan akuntabel, serta menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil jika terbukti adanya pelanggaran.
Rano Karno mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan dari pihak manajemen PT Food Station Tjipinang Jaya yang membantah tuduhan tersebut. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa kebenaran dari laporan tersebut harus diverifikasi melalui proses audit dan investigasi yang komprehensif.
"Kalau memang salah, tindak. Gak ada urusan. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar," ujar Rano Karno saat ditemui di SMAN 6 Jakarta pada tanggal 15 Juli 2025, sebagaimana dikutip dari laporan media.
Pernyataan Rano Karno ini mencerminkan sikap yang hati-hati dan berimbang. Di satu sisi, ia memberikan kesempatan kepada PT Food Station Tjipinang Jaya untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa jika terbukti adanya pelanggaran, maka tindakan tegas harus diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Rano Karno menekankan pentingnya proses pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia menyatakan bahwa Inspektorat akan turun tangan untuk melakukan audit dan investigasi yang mendalam guna mengungkap fakta yang sebenarnya.
"Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, ini inspektorat turun," tegasnya.
Keterlibatan Inspektorat dalam proses investigasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa BUMD yang bergerak di bidang pangan, seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan kualitas beras, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.
Pemeriksaan terhadap PT Food Station Tjipinang Jaya merupakan bagian dari operasi yang lebih luas yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri terhadap sejumlah produsen beras premium. Operasi ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang menemukan adanya indikasi pelanggaran standar mutu, volume, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selain PT Food Station Tjipinang Jaya, beberapa produsen beras lainnya juga turut diperiksa oleh Satgas Pangan Polri, antara lain Wilmar Group, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Satgas Pangan Polri melakukan pengambilan sampel beras dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Temuan Menteri Pertanian yang melaporkan adanya 212 merek beras yang diduga tidak sesuai standar mutu, volume, dan HET kepada Polri dan Kejaksaan Agung menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik-praktik yang merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar beras.
"Temuan ini telah dilaporkan secara resmi ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti," kata Amran Sulaiman, seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Kasus dugaan pelanggaran kualitas dan takaran beras yang melibatkan PT Food Station Tjipinang Jaya dan beberapa produsen beras lainnya menjadi perhatian publik karena beras merupakan komoditas pangan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Ketersediaan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Proses investigasi harus dilakukan secara cermat dan teliti untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka tindakan tegas harus diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Upaya-upaya tersebut antara lain meliputi pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas dan takaran beras yang dipasarkan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran, serta edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan produksi beras dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan kepada petani, meningkatkan infrastruktur pertanian, serta mengembangkan teknologi pertanian yang lebih efisien.
Kasus PT Food Station Tjipinang Jaya ini menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem tata niaga beras di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga dapat menjamin ketersediaan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Rano Karno sebagai mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan pangan di Jakarta. Tanggapannya terhadap kasus PT Food Station Tjipinang Jaya ini mencerminkan komitmennya untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa BUMD yang bergerak di bidang pangan beroperasi secara profesional dan bertanggung jawab.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono juga diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap kasus ini dan memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMD yang dimilikinya.
Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi BUMD lainnya untuk selalu menjaga kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. BUMD harus beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan penanganan yang tepat dan komprehensif, kasus PT Food Station Tjipinang Jaya ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan sistem tata niaga beras di Indonesia dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
