Trenggono Ajak Daerah Rumuskan Penerimaan dari Tangkapan Ikan

Trenggono Ajak Daerah Rumuskan Penerimaan dari Tangkapan Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menggagas sebuah inisiatif strategis untuk melibatkan pemerintah daerah dalam merumuskan mekanisme pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil tangkapan ikan. Langkah ini diproyeksikan akan membuka peluang besar bagi peningkatan pendapatan daerah, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap potensi besar yang belum sepenuhnya tergali dari sektor perikanan. Menurut Trenggono, volume penangkapan ikan di Indonesia mencapai rata-rata 7,5 juta ton per tahun. Jika pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil tangkapan ini, maka akan tercipta skema ekonomi baru yang memberdayakan wilayah setempat.

"Ini nanti kita rumuskan bersama, bagaimana idealnya pemerintah daerah bisa mendapatkan langsung PNBP atau hasil tangkapan di sini. Itu salah satu potensi penerimaan daerah yang bisa kita diskusikan bersama," ujar Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di Jakarta, pada Selasa, 15 Juli 2025.

Trenggono menekankan pentingnya menjaga ruang laut untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan para nelayan. Upaya ini dapat dilakukan melalui penerapan penangkapan ikan terukur dan pemasangan alat deteksi Vessel Monitoring System (VMS) untuk mencegah aktivitas ilegal penangkapan ikan di wilayah-wilayah terlarang.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan ruang laut juga menjadi perhatian utama. Trenggono meyakini bahwa jika laut tidak dijaga dengan baik, potensi kerugian akibat penangkapan ilegal akan sangat besar dan negara akan kehilangan pendapatan signifikan dari sektor ini.

"Kalau tidak pakai VMS, kami tidak bisa deteksi. Bisa jadi tangkapan mereka dua atau tiga kali lebih besar (dari 7,5 juta ton)," tegas Trenggono.

Selain itu, Trenggono juga menyoroti dampak perubahan iklim terhadap volume tangkapan nelayan. Kondisi ini memicu maraknya pemasangan rumpon atau alat penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Padahal, dahulu, kondisi perairan Indonesia sangat kaya dan tidak memerlukan penggunaan rumpon.

"Bayangkan kalau semakin banyak rumpon di laut artinya semakin sulit ikan itu di sekitarnya. Kalau dulu tanpa rumpon, ikan banyak. Sekarang sudah semakin sulit, ujungnya adalah semakin tidak ada ikan. Ini yang harus kita jaga bersama untuk kepentingan generasi mendatang," jelas Trenggono.

Inisiatif yang digagas oleh Menteri Trenggono ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan Indonesia. Dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, diharapkan akan tercipta ekosistem yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Perikanan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor, termasuk sektor perikanan. PNBP dari sektor perikanan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti:

• Iuran Pungutan Perikanan (IPP): Iuran yang dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.
• Biaya Perizinan: Biaya yang dikenakan untuk penerbitan berbagai jenis izin terkait kegiatan perikanan, seperti izin penangkapan ikan, izin budidaya ikan, dan izin pengolahan ikan.
• Denda Pelanggaran: Denda yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran di bidang perikanan, seperti penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap yang dilarang, dan pencemaran lingkungan perairan.
• Hasil Lelang: Hasil lelang barang sitaan atau rampasan di bidang perikanan, seperti kapal ikan ilegal dan hasil tangkapan ikan ilegal.
• Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Pembayaran atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan, seperti pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan dan pemanfaatan air laut untuk kegiatan perikanan.

Potensi PNBP dari sektor perikanan sangat besar, mengingat Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya ikan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergali karena berbagai faktor, seperti:

• Penangkapan Ikan Ilegal: Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara karena tidak membayar pajak dan iuran.
• Pengelolaan yang Belum Optimal: Pengelolaan sumber daya perikanan yang belum optimal, sehingga potensi produksi ikan belum maksimal.
• Kurangnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan perikanan, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang tidak terdeteksi.

Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan PNBP Sektor Perikanan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan PNBP dari sektor perikanan. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

• Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perikanan di wilayahnya dan menindak tegas pelaku pelanggaran.
• Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, sehingga potensi produksi ikan tetap terjaga.
• Peningkatan Kapasitas Nelayan: Meningkatkan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga mereka dapat melakukan penangkapan ikan secara legal dan bertanggung jawab.
• Peningkatan Investasi: Mendorong investasi di sektor perikanan, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga tercipta lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.
• Penyederhanaan Perizinan: Menyederhanakan proses perizinan di sektor perikanan, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi dan meningkatkan produksi.

Implementasi Penangkapan Ikan Terukur

Penangkapan ikan terukur merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan. Sistem ini mengatur kuota penangkapan ikan yang diperbolehkan di setiap wilayah perairan Indonesia.

Implementasi penangkapan ikan terukur diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

• Menjaga Kelestarian Sumber Daya Ikan: Kuota penangkapan ikan yang ditetapkan berdasarkan kajian ilmiah akan membantu menjaga populasi ikan agar tidak mengalami penurunan yang drastis.
• Meningkatkan Pendapatan Negara: Dengan penangkapan ikan yang terukur, pemerintah dapat memungut PNBP yang lebih besar dari sektor perikanan.
• Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan: Penangkapan ikan yang terukur akan memberikan kepastian bagi nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, sehingga pendapatan mereka dapat meningkat.
• Mencegah Penangkapan Ikan Ilegal: Sistem kuota penangkapan ikan akan mempermudah pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, sehingga dapat mencegah aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Pentingnya Pemasangan Vessel Monitoring System (VMS)

Vessel Monitoring System (VMS) merupakan sistem pemantauan kapal perikanan yang menggunakan teknologi satelit. Pemasangan VMS pada kapal perikanan sangat penting untuk:

• Mendeteksi Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal: VMS dapat mendeteksi pergerakan kapal perikanan secara real-time, sehingga dapat diketahui apakah kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah yang dilarang atau tidak.
• Memantau Kepatuhan terhadap Aturan: VMS dapat memantau kepatuhan kapal perikanan terhadap aturan yang berlaku, seperti penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan dan wilayah penangkapan ikan yang diizinkan.
• Meningkatkan Efektivitas Pengawasan: VMS dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, sehingga dapat mencegah aktivitas penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran lainnya.
• Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Data yang diperoleh dari VMS dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan.

Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Perikanan

Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor perikanan. Beberapa dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan antara lain:

• Perubahan Suhu Air Laut: Perubahan suhu air laut dapat mempengaruhi distribusi dan migrasi ikan, sehingga nelayan kesulitan untuk menemukan lokasi penangkapan ikan yang produktif.
• Kenaikan Permukaan Air Laut: Kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan hilangnya habitat ikan, seperti terumbu karang dan hutan mangrove.
• Peningkatan Keasaman Air Laut: Peningkatan keasaman air laut dapat merusak struktur karang dan mengganggu kehidupan biota laut lainnya.
• Perubahan Pola Cuaca: Perubahan pola cuaca yang ekstrem, seperti badai dan gelombang tinggi, dapat mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan merusak infrastruktur perikanan.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan, perlu dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi, seperti:

• Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan: Mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian populasi ikan dan ekosistem laut.
• Pengembangan Teknologi Adaptasi: Mengembangkan teknologi adaptasi untuk membantu nelayan beradaptasi dengan perubahan iklim, seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengembangan sistem informasi cuaca yang akurat.
• Restorasi Ekosistem Pesisir: Melakukan restorasi ekosistem pesisir, seperti terumbu karang dan hutan mangrove, untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
• Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca: Mengurangi emisi gas rumah kaca untuk memperlambat laju perubahan iklim.

Inisiatif Menteri Trenggono untuk melibatkan pemerintah daerah dalam merumuskan penerimaan dari tangkapan ikan merupakan langkah penting untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah dari sektor perikanan. Dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, sektor perikanan dapat terus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia.